Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

ANGKA KEMISKINAN, BPS, DAN (KEMISKINAN) REGULASI

SAPA INDONESIA - "ADA kesan dari masyarakat perstatistikan bahwa BPS seolah-olah bertindak sebagai penguasa tunggal kegiatan perstatistikan, yang diwarnai oleh keperluan politik dan tujuan tertentu. Hal ini harus dijawab, bahwa BPS pada dasarnya bersifat mandiri, dan dapat bertindak objektif dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

Dan, dalam menjalankan tugasnya BPS juga terikat dengan standar yang berlaku secara internasional...." Demikian penggalan pandangan anggota DPR Fraksi ABRI yang dibacakan pada 4 Maret 1997 menanggapi usulan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Statistik (RUU Statistik).

Begitulah, perdebatan mengenai kekhawatiran politisasi akan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghasilkan data sudah diantisipasi dan dijawab 21 tahun lalu oleh pemerintah dan DPR. Hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang dijadikan sebagai payung hukum (umbrella wet) perstatistikan di Indonesia, BPS menjalankan tugas dan fungsinya tetap independen, bebas intervensi, dan menggunakan standar baku yang diakui dunia internasional. Termasuk, dalam menghasilkan data kemiskinan yang menjadi bahan perdebatan dan gorengan renyah akhir-akhir ini.

Data kemiskinan yang menyentuh angka satu digit 9,82 persen (Berita Resmi Statistik BPS, 16 Juli 2018), terendah dalam sejarah penurunan angka kemiskinan, dianggap sebagian kalangan sebagai upaya pemerintah untuk membangun citra menjelang Pemilihan Presiden 2019. Konsekuensi logisnya, independensi BPS dipertanyakan, metode penghitungan data kemiskinan pun dikuliti.

Padahal, nyatanya metode yang sama dalam menghitung kemiskinan sudah digunakan BPS sejak 1976, dan tidak terpengaruh siapapun penguasa atau presidennya. Kepala BPS Suhariyanto menjawab bahwa dari era Presiden Soeharto hingga Jokowi, BPS menggunakan metodologi yang sama.

Kritikan tersebut tentu menjadi masukan berharga bagi BPS untuk terus menyempurnakan metodenya. Hanya saja menjadi tidak fair, saat BPS mengeluarkan data kemiskinan menunjukkan tren kenaikan atau tinggi, para oposan dan pengamat tidak mempertanyakan metodenya. Malah memakai data BPS tersebut sebagai amunisi untuk menyerang pemerintah yang dianggap gagal menurunkan kemiskinan.

Namun, ketika data kemiskinan turun, ramai-ramai metode BPS dipertanyakan dan diseret-seret ke arah politis. Salah satu kelemahan metode yang dikritik karena BPS menghitung data kemiskinan hanya bersumber pada pengeluaran kebutuhan dasar (basic needs approach) masyarakat saja, sementara aset atau pendapatan masyarakat tidak dihitung.

Regulasi Tanpa Gigi

Sebelum melihat proses hilirisasi data kemiskinan, terutama menyangkut metode mengapa BPS tidak atau belum menghitung pendapatan masyarakat, proses huluisasi dasar hukum pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terhadap 300 ribu rumah tangga seluruh Indonesia yang merupakan sumber utama data kemiskinan menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik yang menjadi dasar pelaksanaan Susenas dan survei-survei lainnya yang dilaksanakan oleh BPS. Di sinilah letak masalahnya; undang-undang ini belum memberikan kepastian hukum dalam mendukung tugas dan fungsi BPS, baru sebatas regulasi tanpa gigi yang tersusun rapi dalam setiap lembarannya.

Saya melihat keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 masih jauh dari harapan untuk mendukung kualitas data dalam konteks kondisi kekinian. Setidaknya ada dua hal permasalahan krusial dalam undang-undang yang ditandatangani Presiden Soeharto 19 Mei 1997 tersebut. Pertama, tidak memberikan kepastian hukum bagi BPS untuk menjalankan tugasnya mengumpulkan data dengan metode survei. Hal ini tergambar dalam Pasal 22 yang berbunyi: Setiap petugas statistik Badan berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan.

Dua hal penekanan dalam pasal tersebut, yakni hak Badan (BPS) memasuki wilayah dan hak memperoleh keterangan. Namun, realita di lapangan cukup memprihatinkan. Sebelum memperoleh keterangan seringkali petugas BPS dihadapkan pada upaya penolakan responden yang tidak mau didata dalam survei-survei BPS termasuk dalam survei Susenas. "Untuk apa kami didata, apa untungnya bagi kami, kalau kami menolak didata kalian mau apa?" Kalimat semacam ini sangat akrab dijumpai petugas BPS saat melaksanakan pendataan atau survei di lapangan.

Disayangkan, penolakan semacam itu seringkali dilakukan tanpa alasan, terutama saat mendata responden strata ekonomi kelas atas ataupun perusahan-perusahaan besar. Terhadap penolakan itu, BPS tidak bisa berbuat banyak karena secara yuridis lemah. Pasal 22 memberikan hak kepada petugas BPS, namun tidak memberikan sanksi yuridis bagi responden menolak untuk didata. Jika sudah demikian apa yang dilakukan? Metode pendekatan persuasiflah yang dilakukan petugas BPS, karena lemahnya kekuatan yuridis tadi.

Sehingga setiap pelatihan petugas, materi teknik wawancara menghadapi masyarakat menjadi suatu keharusan. Ini dilakukan sebagai langkah mengantisipasi semakin masifnya penolakan masyarakat yang menjadi responden. Namun, menjadi pertanyaan, sampai kapan pendekatan persuasif ini bertahan tanpa didukung kekuatan yuridis di tengah kompleksitas kepentingan masyarakat? Pasal 22 ini menjadi tumpul karena tidak adanya konsekuensi hukum atau sanksi jika responden menolak untuk dimintai keterangan oleh petugas BPS.

Kedua, kelemahan Pasal 22 semakin diperparah dengan keberadaan Pasal 26 ayat (1) yang malah memberikan celah bagi masyarakat untuk menolak dijadikan sebagai responden tanpa alasan. Tidak ada penjelasan terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) ini mengenai kriteria mengapa orang berhak menolak sebagai responden. Pasal karet ini berbunyi: Setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.

Saat ini, jenis akan ketersediaan data BPS semakin multidimensional dan kompleks yang diperoleh bukan hanya dari statistik dasar (sensus), tetapi juga dari berbagai survei yang dilaksanakan setiap waktu seperti Susenas, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Kebutuhan Hidup (SBH), Survei Industri Besar Sedang (IBS), dan lain-lain.

Banyaknya survei ini untuk memenuhi kebutuhan data pemerintah dan stakeholder sebagai bahan perencanaan kebijakan. Sehingga penekanan sanksi yang difokuskan pada kegiatan statistik dasar (sensus) saja, tanpa mempertimbangkan kegiatan survei yang dilakukan BPS, membuat keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dirasa belum paripurna dalam menjawab permasalahan perstatistikan di Indonesia.

Titik lemah Pasal 22 dan Pasal 26 ayat (1) inilah yang dijadikan "senjata pamungkas" bagi sebagian orang untuk menolak dalam setiap pendataan survei yang dilakukan BPS. Sehingga, kritikan pada metode penghitungan data kemiskinan yang tidak memperhitungkan aspek pendapatan (income) ibarat jauh panggang dari api. Untuk mendapatkan data pengeluaran masyarakat saja memerlukan perjuangan yang tidak mudah, apalagi untuk mengumpulkan data paling sensitif menyangkut "isi dompet" masyarakat.

Revisi Undang-Undang

Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 menjadi sebuah keniscayaan segera dilakukan untuk menjawab kebutuhan hukum (legal needs) terhadap kegiatan perstatistikan di Indonesia. Peran strategis data BPS sebagai pijakan untuk membangun negeri ini harus diperkuat. Independensi BPS menyajikan data berkualitas harus mendapat dukungan semua elemen. Dukungan ini diharapkan menjadi kekuatan bersama untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. Karena itu, mengkritik habis metode survei termasuk dalam pengumpulan data kemiskinan menjadi tanpa arti selama regulasi yang menjadi dasar hukumnya ternyata lemah dan (juga) miskin power.

Oleh: Suhanderi, SH, MH aparatur sipil negara pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Terbaru

BAPPENAS PREDIKSI KEMISKINAN NTB DI ATAS 15 PERSEN

BAPPENAS PREDIKSI KEMISKINAN NTB DI ATAS 15 PERSEN

SAPA INDONESIA - BAPPENAS memprediksi angka kemiskinan di NTB...
CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA, PEMERINTAH ANGGARKAN UANG OPERASIONAL KADES

CEGAH PENYIMPANGAN DANA DESA, PEMERINTAH ANGGARKAN UANG OPERASIONAL KADES

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan,...
ANGKA KEMISKINAN TURUN, INDONESIA JADI TEMPAT BELAJAR 15 NEGARA

ANGKA KEMISKINAN TURUN, INDONESIA JADI TEMPAT BELAJAR 15 NEGARA

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo mengklaim bahwa angka...
PDB PERTANIAN NAIK RP 350 TRILIUN DI 2017 SELAMA 4 TAHUN

PDB PERTANIAN NAIK RP 350 TRILIUN DI 2017 SELAMA 4 TAHUN

SAPA INDONESIA - KINERJA Kementerian Pertanian di era Amran...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook