Undang Undang Desa, Kemiskinan, Dana Desa, Pendamping Desa, BUMDes, Pemerintahan Desa, Sistem Informasi Desa, Kesejahteraan, Gerakan Desa SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

SAPA INDONESIA - KPU telah melakukan pengundian calon presiden (capres) yang akan bersaing pada 2019, dan hasilnya pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin mendapat nomor 01 sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno nomor 02. Kedua capres menyerukan agar pemilihan presiden (pilpres) 2019 bisa diselenggarakan dengan sejuk, damai dan penuh kekeluargaan. Namun yang lebih penting, realisasi komitmen penanganan atas isu-isu strategis yang merek usunglah yang tentunya sangat diharapkan.
Salah satu isu strategis yang muncul dalam masa kampanye sekarang adalah kemiskinan dan ketimpangan. Isu ini tidak saja menjadi tantangan kepala daerah yang kemarin dilantik tapi juga menjadi persoalan serius bagi kedua capres.

Presiden Jokowi telah melantik sembilan kepala daerah/gubernur baru yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Tantangan yang mengadang kesembilan kepala daerah itu, dan kepala daerah lainnya, semakin kompleks. Tidak saja terkait dampak pelemahan rupiah tapi iklim sosial politik sepanjang tahun politik, yaitu dengan adanya penyelenggaran pemilihan legislatif dan pilpres 2019.

Persoalan lain yang tidak bisa diabaikan oleh para kepala daerah pasca-pilkada kemarin adalah soal pengentasan kemiskinan. Ironisnya di tahun politik ini, kemiskinan menjadi isu strategis demi mendulang suara pemilih dan karenanya dipolitisasi. Rilis BPS menegaskan kemiskinan per Maret 2018 hanya 9,82% atau turun dibanding Maret dan September 2017 yaitu masing-masing 10,64% dan 10,12% sehingga di periode ini jumlah penduduk miskin menjadi 25,95 juta.

Namun, kemiskinan masih akan menjadi isu sensitif di tahun politik menuju pilpres 2019. Sehingga wajar jika hal ini menjadi menjadi 'dagangan' untuk menarik simpati masyarakat. Beralasan jika pemerintah memaparkan penurunan kemiskinan, sementara di sisi lain oposisi siap membeberkan data terkait parahnya kemiskinan. Persoalan tentang kemiskinan menjadi tantangan bagi para capres yang maju di pilpres 2019 untuk mengurai akar persoalan kemiskinan sehingga di masa pemerintahannya berhasil mereduksi kemiskinan.

Konsekuensi

Data BPS menegaskan bahwa angka kemiskinan di sembilan daerah yang kepala daerahnya baru dilantik masih cukup tinggi, yaitu di Sumatera Utara sebanyak 1.324.980 jiwa (9,22%), di Sulawesi Tenggara 307.100 jiwa (11,63%), Jawa Barat 3.615.690.100 jiwa (7,45%), Kalimantan Barat 387.080 jiwa (7,77%), Papua 917.630 jiwa (27,74%), Sulawesi Selatan 792.630 jiwa (9,06%), Jawa Tengah 3.897.200 jiwa (11,32%), Bali 171.760 jiwa (4,01%), dan Nusa Tenggara Timur 1.142.170 jiwa (21,35%) dan Indonesia 25.949.800 jiwa (9,82%).

Isu kemiskinan masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah, terutama di mayoritas negara berkembang. Di satu sisi, kemiskinan juga menjadi isu di tahun politik untuk bisa merebut simpati publik, meski di sisi lain problem kemiskinan terkait banyak aspek, baik internal dan eksternal. Oleh karena itu, komitmen pemerintah mengurangi angka kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 9,5% diyakini sebagai tantangan yang berat atau terlalu optimistis.

Sebaliknya, keyakinan terhadap pencapaian target penurunan angka kemiskinan muncul di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas di Jakarta 30 April 2018. Argumen yang mendasari karena pemerintah bertekad tahun 2019 akan fokus membangun sumber daya manusia dengan orientasi pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Bisa jadi ini adalah target populis di tahun politik.

Problem mendasar kemiskinan tidak saja kumulatif pengeluaran, tetapi juga disparitas kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Faktanya, kemiskinan di perkotaan 7,26%, sedangkan di perdesaan 13,47%. Hal ini berdampak serius terhadap kesenjangan.
Fakta lain yang menarik dicermati adalah faktor penyumbang kemiskinan yaitu kenaikan sejumlah komoditas pangan.

Artinya, argumen tentang pelemahan daya beli pasca-Lebaran benar adanya. Ironisnya, fakta ini justru dikebiri dengan argumen terjadinya peralihan konsumen dari model transaksi offline ke online. Oleh karena itu, kajian pelemahan daya beli harus diprioritaskan dibanding pendalaman kasus terkait transaksi online di era sekarang yang memang tidak bisa dicegah, termasuk juga dampak depresiasi rupiah serta dampak dari perang dagang dan fenomena dagang perang yang kian mengancam stabilitas sospol.

Serius

Mengacu data kemiskinan dan fakta ketimpangan yang akan menjadi dagangan laris di pilpres 2019, tidak ada salahnya jika pemerintah juga berkepentingan membangun simpati publik dengan menambah alokasi sosial dan subsidi, termasuk juga pencairan dana desa dengan fokus model padat karya.

Meski mengacu hasil sejumlah hasil survei Jokowi masih tertinggi elektabilitasnya, namun ancaman 'kuda hitam' selalu ada karena politik bisa berubah setiap saat, terutama dikaitkan banyaknya kepala daerah yang telah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penurunan suara PDI-P di pilkada. Oleh karena itu jangan sampai isu kemiskinan dan ketimpangan terus menjadi barang dagangan yang lezat dipolitisasi untuk dijual mendulang suara di pilpres.

Di satu sisi, fakta kemiskinan dan ketimpangan memberikan gambaran kegagalan otonomi daerah, dan di sisi lain moratorium pemekaran daerah memang harus dilaksanakan. Fakta kemiskinan menjadi tantangan kepala daerah hasil pilkada, bukan hanya ke-9 kepala daerah yang baru saja dilantik, tapi berlaku bagi semua pemimpin daeah yang menang pilkada serentak kemarin.

Pilpres 2019 pun akan menyisakan banyak tantangan, selain kemiskinan dan ketimpangan, masih ada juga persoalan serius tentang maraknya kasus korupsi berjamaah di Republik ini. Hal ini memberikan gambaran bahwa persoalan kebangsaan sangat kompleks sehingga debat kampanye capres dengan bahasa Inggris tidaklah relevan karena persoalan nasional yang ada jauh lebih penting untuk dituntaskan daripada diperdebatkan dengan bahasa Inggris.

Sumber: Beritasatu dot com
Oleh: Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Terbaru

PENGELOLAAN DATA PENTING DALAM PEMBANGUNAN DESA

PENGELOLAAN DATA PENTING DALAM PEMBANGUNAN DESA

PENGELOLAAN data menjadi hal yang penting untuk mempercepat...
JOKOWI BUKA MUSRENBANGNAS RKP 2020 FOKUS PENGEMBANGAN SDM

JOKOWI BUKA MUSRENBANGNAS RKP 2020 FOKUS PENGEMBANGAN SDM

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla...
PENGANGGURAN PALING BANYAK DI JAWA BARAT CAPAI 527.000 ORANG

PENGANGGURAN PALING BANYAK DI JAWA BARAT CAPAI 527.000 ORANG

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka...
JUMLAH PENGANGGURAN RI TURUN JADI 6,82 JUTA ORANG

JUMLAH PENGANGGURAN RI TURUN JADI 6,82 JUTA ORANG

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka...

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia

Temukan Kami di Facebook