Kesetaraan Gender

Menjadikan Banda Aceh Kota Ramah Jender

Sejarah kepemimpinan perempuan Aceh kembali terukir ketika seorang “dara” Aceh yang diwakili Illiza Sa’aduddin Djamal tampil memenangkan Pilkada Kota Banda Aceh sebagai Wakil Walikota bersama Mawardi Nurdin sebagai Walikotanya. Kita semua tahu bahwa, belum ada perempuan Aceh yang menjadi pemimpin setelah Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Laksamana Malahayati, Sri Ratu Safiatuddin, dimasa kerajaan Aceh dan masa perjuangan melawan Belanda. Tampilnya Illiza sebagai Wakil Walikota Banda Aceh, bertekad menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota ramah gender didasarkan pada sejarah Aceh selama konflik, kaum perempuan menjadi korban secara ekonomi, politik, sosial, dan phisikis. MUSRENA (Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan) adalah instrumen utama Pemerintah dalam mewujudkan Kota ramah Gender. Gagasan ini merupakan perwujudan dari komitmen Walikota dan Wakil Walikota dan jajaran birokrasinya untuk membuka seluas-luasnya ruang partipasi bagi seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan dalam keseluruhan proses pembangunan kota. Sesungguhnya apa dan bagaimana Musrena itu? Tulisan yang bersumber dari wawancara dengan Ibu Illiza Sa’aduddin Djamal dan beberapa dokumen/laporan sebagai pendukung ini berusaha menggambarkan hal tersebut.

Apa dan Mengapa Musrena?

Gagasan tentang perlunya Musrena dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan rendahnya partisipasi kaum perempuan di Kota Banda Aceh dalam proses perencanaan pembangunan, sementara komposisi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Banda Aceh relatif berimbang. Selain itu, ditemui adanya beberapa penyimpangan dari aturan normatif dan bersifat tidak ramah terhadap keterlibatan perempuan. Dalam proses perencanaan didapatkan beberapa situasi sebagai berikut :

1) Peserta yang terlibat dalam proses perencanaan, dari Musrenbang di tingkat desa sampai dengan Musrenbang di tingkat kota, kebanyakan adalah perangkat pemerintah atau tokoh masyarakat. Kelompok masyarakat awam jarang sekali terlibat, apalagi kelompok perempuan. Kalaupun ada kelompok perempuan yang terlibat, hanya dari kelompok PKK atau isteri dari aparat pemerintah.

2) Minimnya keterlibatan perempuan mengakibatkan usulan yang dihasilkan kurang berpihak kepada perempuan. Usulan pembangunan fisik dan infrastruktur masih menjadi primadona, tetapi usulan berupa perbaikan gizi, peningkatan kualitas hidup anak melalui pemberian makanan tambahan,posyandu dan usulan serupa lainnya, hampir tidak pernah muncul.

3) Waktu dan tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat dalam proses ini sangat panjang dan melelahkan, selain itu tidak ada kepastian bahwa usulan masyarakat akan diakomodir.

4) Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD juga sangat menentukan keluaran/hasil dari negosiasi dalam proses perencanaan

5) Proses perencanaan, seperti halnya proses lain di daur penganggaran, tidak memperhatikan penerima manfaat dari anggaran yang direncanakan/disusun. Akibatnya beberapa program yang ada menjadi netral Gender, bias Gender bahkan buta Gender

Tujuan khusus dari metode perencanaan ini adalah untuk memperkuat posisi perempuan dalam peroses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang selama ini didominasi oleh laki-laki, dalam hal-hal berikut: menyadarkan kaum perempuan akan pentingnya peranan mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah, membangun pengertian yang lebih baik terhadap kebutuhan perempuan serta memperbaiki kehidupan mereka melalui program/kegiatan pembangunan daerah. Sedangkan tujuan umum dari Musrena adalah untuk mewujudkan kota Banda Aceh sebagai kota yang ramah Gender.

Terbaru

MENDES INGIN MASYARAKAT KAWAL DANA DESA KARENA RENTAN PENYELEWENGAN

MENDES INGIN MASYARAKAT KAWAL DANA DESA KARENA RENTAN PENYELEWENGAN

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...
LPJ BELUM MASUK, PENCAIRAN DANA DESA TAHAP 1 TERHAMBAT

LPJ BELUM MASUK, PENCAIRAN DANA DESA TAHAP 1 TERHAMBAT

SAPA INDONESIA - LAPORAN hasil kegiatan penggunaan dana desa...
PKH PANGKAS 250 RIBU WARGA MISKIN

PKH PANGKAS 250 RIBU WARGA MISKIN

SAPA INDONESIA - TAHUN 2017 ini Kementerian Sosial (Kemensos)...
TAGIH DANA DESA RP 54 MILIAR, 119 KADES DI NUNUKAN MOGOK BEKERJA

TAGIH DANA DESA RP 54 MILIAR, 119 KADES DI NUNUKAN MOGOK BEKERJA

SAPA INDONESIA - RATUSAN kepala desa di wilayah perbatasan...
Untitled Document

Populer

INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

  Ternyata negara-negara di Benua Afrika masih mendominasi...
ALOKASI DANA DESA VERSUS PNPM

ALOKASI DANA DESA VERSUS PNPM

SAPA - Penyakit lama peseteruan antar sektor, antar program,...
Analisa Kemiskinan 3

Analisa Kemiskinan 3

Peningkatan alokasi anggaran pemerintah bukan sebagai...
KEPESERTAAN BPJS NONAKTIF BILA TIDAK BAYAR 3 BULAN

KEPESERTAAN BPJS NONAKTIF BILA TIDAK BAYAR 3 BULAN

SAPA - Setelah empat bulan dilaksanakannya program JKN BPJS,...
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia