Kesetaraan Gender

Menjadikan Banda Aceh Kota Ramah Jender

 

Sumber Pembiayaan

Pelaksanaan Musrena pada awalnya dibiayai oleh GTZ-SLGSR, tetapi untuk selanjutnya, hingga saat ini, pembiayaan pelaksanaan Musrena berasal dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,052,160; pada tahun 2009 sebesar Rp 58,066,000; dan pada tahun 2010 sebesar Rp 38,460,000,- Jika diamati, terjadi penurunan alokasi anggaran pelaksanaan Musrena pada tahun 2010. Hal ini disebabkan terjadinya defisit anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh.

Proses dan Pengelolaan Musrena

Mekanisme Musrena dilakukan di tingkat gampong dan di tingkat kecamatan yang kemudian berlanjut pada Forum Integrasi. Musrena di tingkat gampong bertujuan untuk mencapai kesepakatan usulan kegiatan desa dengan melakukan kajian desa untuk menggali informasi terkait dengan kebutuhan, permasalahan, potensi dan sumber daya serta penentuan cita-cita harapan masa depan masyarakat khususnya perempuan, yang akan dibiayai dari APBD dan Alokasi Dana Desa (ADD). Tokoh perempuan akan mengadakan pertemuan dan memilih 2 (dua) orang perwakilan untuk pelaksanaan Musrena di tingkat kecamatan. Dengan jumlah kecamatan di kota Banda Aceh sebanyak 9 kecamatan, pelaksanaan Musrena di tingkat kecamatan dilakukan sebanyak 3 kali, dimana untuk masing-masing pelaksanaannya menggabungkan 3 kecamatan. Musrena di tingkat kecamatan diikuti oleh dua perwakilan dari masing-masing gampong. Masing-masing pelaksanaan Musrena kecamatan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Supaya perempuan dapat mengambil bagian di dalam kedua mekanisme perencanaan, maka Musrena kecamatan dilaksanakan pada waktu yang tidak bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang di kecamatan yang bersangkutan. Peserta Musrena, terdiri dari : anggota PKK, anggota koperasi wanita terpilih, anggota pengusaha perempuan terpilih, anggota pengajian perempuan terpilih; aparat Kecamatan dan Muspika setempat. Dalam pelaksanaan Musrena pertama, peserta Musrena diberi pengetahuan tentang proses perencanaan pembangunan di daerah, dimana didalamnya juga dijelaskan tentang Musrena. Setelah terjadi kesamaan pemahaman, barulah dilanjutkan dengan paparan tentang program dan anggaran dari masing-masing SKPD. Maksud dari paparan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada peserta Musrena tentang alokasi anggaran yang tersedia. Dalam Musrena selanjutnya, paparan tentang proses perencanaan pembangunan tidak lagi diberikan secara khusus dan panjang lebar seperti ketika pelaksanaan Musrena pertama karena peserta Musrena telah memiliki pemahaman tentang hal tersebut. Paparan lebih dititikberatkan pada alokasi anggaran dan program oleh masingmasing SKPD. Dengan demikian, peserta Musrena dapat merumuskan kebutuhan yang akan dituangkan dalam kegiatan dan program lebih efektif. Perbedaan lainnya adalah, dalam Musrena kedua, didahului dengan evaluasi dari realisasi usulan-usulan mereka dalam Musrena pertama (sebelumnya). Walaupun pemberian pengetahuan tentang proses perencanaan pembangunan tidak lagi diberikan secara khusus, tetapi dalam pembukaan Musrena, selalu diberikan pemahaman tentang hal tersebut, dan juga tentang permasalahan terkini yang dihadapi oleh kaum perempuan di Kota Banda Aceh khususnya, dan permasalahan yang dihadapi keluarga secara umum. Dengan demikian, peserta Musrena memperoleh gambaran tentang apa yang akan mereka usulkan dalam Musrena. Dengan kata lain, usulan mereka berangkat dari permasalahan dan kebutuhan riil, bukan berdasarkan keinginan. Pembelajaran menarik yang dapat ditarik dari pengalaman Musrena Kota Banda Aceh adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Illiza ketika wawancara, yakni, “dalam komunikasi dengan peserta Musrena, gunakan bahasa yang sederhana, jangan gunakan bahasa atau istilah pembangunan (atau perencanaan pembangunan) sehingga sulit dimengerti”.

Tantangan dan Keberlanjutan

Sebagai sebuah upaya peningkatan partisipasi politik perempuan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrena sejak awal adalah memberikan penyadaran kepada kaum lelaki tentang pentingnya partisipasi politik perempuan. Tantangan lain adalah mengajak dan juga memberikan penyadaran kepada kaum perempuan tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan. Dengan upaya penyadaran yang terus menerus dan tidak kenal lelah, tantangan ini dapat diatasi. Tantangan selanjutnya adalah terkait dengan komitmen Pemimpin Daerah Kota Banda Aceh untuk terus melanjutkan pelaksanaan Musrena sehingga upaya mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Jender dapat terlaksana, karena tanpa adanya komitmen Pemimpin Daerah dan jajarannya, serta dukungan seluruh warga Kota Banda Aceh, perjuangan mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Jender menjadi suatu upaya yang sia-sia dan tidak berkelanjutan.

 

Sumber : Buku Mereka Berani Melawan Lupa

Terbaru

INI LOKASI 12,7 JUTA HEKTAR LAHAN YANG SIAP DIMANFAATKAN WARGA MISKIN

INI LOKASI 12,7 JUTA HEKTAR LAHAN YANG SIAP DIMANFAATKAN WARGA MISKIN

SAPA INDONESIA - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan...
BANTUAN RASKIN DIDUGA TAK SESUAI

BANTUAN RASKIN DIDUGA TAK SESUAI

SAPA INDONESIA - KALANGAN anggota DPRD Kabupaten Magelang,...
DUA BULAN SEKALI SAMBANGI WARGA MISKIN

DUA BULAN SEKALI SAMBANGI WARGA MISKIN

SAPA INDONESIA - SEJUMLAH perempuan renta rela antre demi mendapatkan...
BUPATI KUDUS LAUNCHING K-119 UNTUK KECEPATAN DAN KETEPATAN PENANGANAN KEGAWATDARURATAN

BUPATI KUDUS LAUNCHING K-119 UNTUK KECEPATAN DAN KETEPATAN PENANGANAN KEGAWATDARURATAN

SAPA INDONESIA - GEBRAKAN untuk melayani kesehatan gratis telah...
Untitled Document

Populer

INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

  Ternyata negara-negara di Benua Afrika masih mendominasi...
ALOKASI DANA DESA VERSUS PNPM

ALOKASI DANA DESA VERSUS PNPM

SAPA - Penyakit lama peseteruan antar sektor, antar program,...
Kemiskinan yang Berkelanjutan : Miskin di Desa, Miskin di Kota

Kemiskinan yang Berkelanjutan : Miskin di Desa, Miskin di Kota

Persoalan kemiskinan adalah "prestasi" pemerintah Indonesia karena...
Analisa Kemiskinan 3

Analisa Kemiskinan 3

Peningkatan alokasi anggaran pemerintah bukan sebagai...
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia