Kesetaraan Gender

Perempuan Juga Berhak Dalam Pembangunan Di Kabupaten Gunung Kidul

Walaupun ibu-ibu yang terlibat dalam kelompok perempuan cukup vokal dalam menyuarakan aspirasi perempuan, namun keberhasilan tersebut juga perlu diikuti dengan keterlibatan pada pelaksanaan dan pengawasan program. Musrenbang merupakan titik permulaan dari sebuah proses pembangunan, masih adalagi proses lain yang perlu dilakukan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka keterlibatan kelompok perempuan tidak hanya sekali saja, akan tetapi dapat berkelanjutan. Hal inilah yang menjadi tantangan terbesar bagi perempuan di Gunung Kidul.

Pada tahun 2007, usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa jika dijumlahkan membutuhkan pendanaan sebesar 1,7 trilyun rupiah. Meningkatnya usulan masyarakat dalam musrenbangdes masih menyiratkan bahwa sering kali usulan yang diajukan masih bersifat keinginan dan belum banyak difokuskan pada menjawab kebutuhan dan prioritas. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk menyusun suatu dokumen perencanaan ditingkat desa (RPJMDes) yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan serta dokumen rujukan dalam melakukan sinergi dengan program dan kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah ditingkat desa. Kelompok perempuan juga terlibat dalam hal ini, dan didorong tidak hanya terlibat dalam isu-isu kesehatan dan kesetaraan gender, akan tetapi juga isu lainnya dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Saat ini kelompok perempuan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul telah membentuk JKPG (Jaringan Kerja Perempuan Gunung kidul) yang saat ini keanggotaannya tersebar di 10 kecamatan. Pada tahun 2011 ditargetkan seluruh kecamatan telah menjadi anggota dari JKPG, sehingga keberadaan kelompok perempuan dapat mewarnai perencanaan kebijakan dan program di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Strategi kerja yang dilakukan oleh JKPG lebih banyak bekerja sama dengan pemerintah daerah ketimbang dengan DPRD, hal ini disebabkan proses atau pelaksanaan kebijakan dan program yang dilakukan oleh SKPD. Namun di masa depan, diharapkan kerja sama antara JKPG juga dapat mendorong perubahan ditingkat legislatif, terutama yang terkait dengan penganggaran program dan kegiatan untuk memperbaiki pemenuhan hak dasar masyarakat.

Terkait dengan upaya daerah lainnya yang juga ingin melibatkan perempuan dalam proses pembangunan, beberapa pengalaman yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Gunung kidul mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Pelibatan kelompok perempuan dilakukan pada proses informal terlebih dahulu dengan memperkuat kapasitas perempuan sebelum dilibatkan secara resmi dalam berbagai forum perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah membangun kerjasama dengan berbagai kelompok kepentingan, karena pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan seluruh kegiatan tersebut. Aspek ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan, oleh karena itu kelompok perempuan yang dibentuk bukan berdasarkan program akan tetapi memang dibutuhkan oleh masyarakat dan perempuan.

 

Sumber : Buku Mereka Berani Melawan Pemiskinan

Terbaru

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Dalam Negeri memprediksi, alokasi...
DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa sudah dicairkan sekira 95,54%. Sejak...
SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN Dana Desa (DD) di enam desa di...
MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memperkirakan...
Untitled Document

Populer

PETA KEMISKINAN INDONESIA

PETA KEMISKINAN INDONESIA

SAPA INDONESIA - DALAM lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan...
PROBLEM KEMISKINAN 2017

PROBLEM KEMISKINAN 2017

SAPA INDONESIA - SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....
KORUPSI MENGEPUNG DESA

KORUPSI MENGEPUNG DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI sudah merambah pengelolaan dana desa....
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia