Perencanaan dan Penganggaran yang Pro-poor

Perencanaan dan penganggaran yang pro poor merupakan salah satu topik yang selalu relevan untuk dibahas dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk/rakyat di negara ini. Secara akademik dan normatif, apapun dasar ideologinya, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas yaitu menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah dan masyarakat. Namun fakta yang terjadi adalah sebaliknya, dengan berbagai instrumen kebijakan pembangunan yang direncanakan maupun dari segi kebijakan penganggaran yang terjadi terkadang justru menyebabkan ketimpangan pembangunan dan kemiskinan.

Perencanaan dan penganggaran yang pro-poor merupakan isu yang menantang dan perlu komitmen dari semua pihak. Terdapat tiga hal penting yang perlu didorong untuk mewujudkan gagasan ini. Pertama adalah orang miskin itu sendiri. Langkah penting yang harus segera dilakukan untuk memberdayakan orang miskin adalah bagaimana orang miskin membentuk kelompok mandiri yang mampu mengagregasi kepentingan, dan memilih representasinya untuk bernegosiasi dalam proses perencanaan & penganggaran. Kedua, peran legislatif (partai politik dan/atau DPRD), yaitu bagaimana partai politik dan/atau DPRD dapat mempraktekkan gagasan-gagasannya tentang pengurangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pendapatan serta bagaimana dapat terus mengontrol janji-janji mereka. Hal ketiga adalah kepala daerah yang memiliki komitmen dan keterampilan teknis untuk pengurangan kemiskinan. Peran kepala daerah sangat penting, karena proses-proses perencanaan dan penganggaran adalah proses-proses pemerintahan yang kebanyakan dimulai oleh eksekutif.

Beberapa hal yang dapat menjadi pemikiran di dalam pencapaian Perencanaan dan Penganggaran yang Pro-poor antara lain adalah:

  1. Dibutuhkan informasi update mengenai tingkat, intensitas, dan tipe-tipe permasalahan yang menimbulkan kemiskinan.
  2. Memberikan perhatian yang khusus mengenai prioritas dan kategori spesifik yang dibutuhkan orang miskin.
  3. Memikirkan bagaimana alokasi anggaran dapat sampai pada target sasaran (bukan hanya alokasi tetapi juga instrumen kelembagaan).
  4. Mekanisme Top down - bottom up dalam perencanaan anggaran dan bersifat partisipatif. Anggaran tidak hanya ditentukan atas pertimbangan-pertimbangan sedikit orang di pemerintahan atau didunia bisnis, melainkan diproses melalui mekanisme yang bottom-up.
  5. Desentralisasi dalam sistem anggaran karena memberikan kemungkinan bagi warga di tingkat lokal untuk menyuarakan dan mempengaruhi kebijakan anggaran.
  6. Anggaran yang pro-poor mensyaratkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan pihak-pihak di luar pemerintahan dapat menelusuri belanja pemerintah.

Beberapa Best Practices yang berkaitan dengan Perencanaan dan Penganggaran yang Pro Poor dapat disimak pada link-link di bawah ini:

Terbaru

PEMDA DIDORONG BANTU SOSIALISASI SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

PEMDA DIDORONG BANTU SOSIALISASI SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

SAPA INDONESIA - SUBSIDI listrik untuk 18,7 juta pelanggan...
PERTUMBUHAN TINGGI TAK JAMIN BEBAS MASALAH KEMISKINAN

PERTUMBUHAN TINGGI TAK JAMIN BEBAS MASALAH KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika mengatakan...
PEMBANGUNAN EKONOMI PERDESAAN BUTUH PENDAMPINGAN BERKELANJUTAN

PEMBANGUNAN EKONOMI PERDESAAN BUTUH PENDAMPINGAN BERKELANJUTAN

SAPA INDONESIA - SEJUMLAH kalangan menilai pengembangan ekonomi...
DIDUGA KORUPSI DANA DESA RP 500 JUTA, KADES DI GARUT DICOKOK POLISI

DIDUGA KORUPSI DANA DESA RP 500 JUTA, KADES DI GARUT DICOKOK POLISI

SAPA INDONESIA - POLISI meringkus pria berinisial Y (41), oknum...
Untitled Document

Populer

INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

  Ternyata negara-negara di Benua Afrika masih mendominasi...
ALOKASI DANA DESA VERSUS PNPM

ALOKASI DANA DESA VERSUS PNPM

SAPA - Penyakit lama peseteruan antar sektor, antar program,...
Kemiskinan yang Berkelanjutan : Miskin di Desa, Miskin di Kota

Kemiskinan yang Berkelanjutan : Miskin di Desa, Miskin di Kota

Persoalan kemiskinan adalah "prestasi" pemerintah Indonesia karena...
Analisa Kemiskinan 3

Analisa Kemiskinan 3

Peningkatan alokasi anggaran pemerintah bukan sebagai...
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia