Perencanaan dan Penganggaran yang Pro-poor

Kebumen Pelopor Kedaulatan Rakyat Atas Pembangunan Melalui Kuota Anggaran Kecamatan

Secara politik kedaulatan rakyat hanya terjadi saat setiap warga negara menentukan pilihan politiknya di bilik suara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala daerah, setelah itu kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakilnya di gedung Dewan Perakilan Rakyat. Berbeda dengan Kabupaten Kebumen, sebuah terobosan dimulai dengan melembagakan kedaulatan rakyat melalui jalur perencanaan pembangunan yakni perencanaan partisipatif dan kuota anggaran kecamatan.

Perencanaan merupakan kunci dari keberhasilan yang diraih, tidak terkecuali dengan perencanaan pembangunan atau musyawarah perencanaan pembangunan yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Salah satu kunci keberhasilan dalam perencanaan pembangunan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam menyusun usulan kegiatan yang menjadi rencana kerja pemerintah dalam waktu satu tahun. Dalam Undang-Undang perencanaan pembangunan No 25 Tahun 2004 disebutkan dengan tegas bahwa masyarakat berhak diikutsertakan dalam seluruh proses yang terkait dengan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan tersebut. Walaupun demikian, dalam prakteknya masyarakat seringkali tidak dilibatkan, bahkan hanya menjadi pelengkap dalam tahapan perencanaan pembangunan tersebut.

Tidak dilibatkannya masyarakat ditingkat desa dalam pelaksanaan musrenbang dilatarbelakangi oleh sejumlah pandangan yang dimiliki oleh birokrasi pemerintah, bahwa masyarakat desa tidak mampu memahami proses teknokrasi tersebut, masyarakat seringkali mengusulkan sesuatu yang tidak dapat didanai, dan sejumlah alasan lainnya. Fakta lainnya adalah penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan juga disebabkan usulan dalam kegiatan musrenbang tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah daerah, hal inilah yang menyebabkan ketidakpedulian masyarakat jika diundang dalam musrenbang ditingkat desa.

Berkaca pada kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan sejumlah terobosan dan perbaikan terhadap mekanisme pelaksanaan musrenbang di tingkat desa, kecamatan, bahkan juga di tingkat kabupaten. Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap perencanaan musrenbang mau pun penyusunan kebijakan pembangunan lainnya melalui penetapan peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat. Langkah kedua yang dilakukan adalah dengan menetapkan kuota kecamatan yang merupakan kebijakan daerah untuk menyediakan alokasi anggaran pada tingkat kecamatan untuk memberikan jaminan terhadap pelaksanaan usulan masarakat dalam musrenbang tingkat desa. Alokasi anggaran yang disediakan untuk kuota kecamatan tersebut sebesar 30 %. Langkah ketiga adalah mensinergikan dokumen RPJM Desa dengan dokumen RKP Desa serta dengan perencanaan program lainnya.

Kuota kecamatan merupakan instrumen yang efektif, bukan hanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam forum perencanaan pembangunan, akan tetapi juga meningkatkan percepatan pembangunan ditingkat kecamatan. Pelaksanaan mekanisme kuota kecamatan mengalami beberapa tahapan penyempurnaan, terutama yang terkait dengan perluasan penerapan kuota kecamatan di Kabupaten Kebumen. Salah satu aspek penting yang disorot dalam kuota kecamatan adalah kriteria atau indikator yang digunakan dalam pemberian kuota kecamatan. Saat ini pemberian indikator kecamatan masih menggunakan indikator kewilayahan dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar pemberian kuota kecamatan, akan tetapi pemerintah daerah juga mulai memikirkan untuk memasukkan kinerja camat sebagai salah satu indikator dalam pemberian kuota kecamatan. Indikator kinerja kecamatan yang diusulkan sangat terkait dengan indikator pemenuhan hak dasar seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu, jumlah angka putus sekolah, pertumbuhan penduduk miskin, serta indikator pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya para camat setuju dengan penerapan indikator tersebut, akan tetapi setelah dievaluasi oleh tim, banyak camat yang memiliki kinerja yang rendah. Kinerja camat yang rendah menyebabkan suatu kecamatan memperoleh alokasi anggaran kuota kecamatan yang rendah. Pada sisi ini para camat memang dituntut untuk memperbaiki kinerjanya secara kolektif baik pada tingkat kecamatan maupun ditingkat desa. Penurunan alokasi anggaran kuota kecamatan ini sempat membuat ketegangan antara pemerintah kabupaten (dalam hal ini Bappeda), para camat, serta DPRD. Namun setelah dilakukan dialog dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, akhirnya semua pihak dapat memahami proses tersebut.

Sisi positif lain dari pelaksanaan kuota kecamatan adalah kualitas usulan masyarakat dalam musrenbang semakin meningkat. Masyarakat tidak lagi hanya mengusulkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembangunan sarana fisik semata, akan tetapi juga mulai memikirkan usulan yang terkait dengan pembangunan manusia ditingkat perdesaan. Partisipasi dalam musrenbang juga mulai melibatkan perempuan dalam setiap proses, bahkan keterwakilan perempuan dalam setiap proses. perencanaan pembangunan diberikan afirmasi dalam pengiriman delegasi untuk mengikuti musrenbang ditingkat kecamatan dan kabupaten. Selain itu, desa–desa yang dapat memanfaatkan anggaran kuota kecamatan diwajibkan untuk menyusun atau telah memiliki dokumen RPJMDes dan RPKDes.

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan kuota kecamatan ini adalah ketersediaan anggaran pada APBD. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat cenderung menurun, hal ini menyebabkan pemerintah kabupaten melakukan rasionalisasi terhadapalokasi anggaran pada kuota kecamatan, serta melakukan perubahan pada mekanisme penganggarannya. Anggaran kuota kecamatan kemudian diintegrasikan dengan tupoksi dari SKPD. Hal ini menyebabkan SKPD harus melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang kebijakan, program, serta kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu 1 tahun dengan masyarakat. Jika semakin banyak usulan masyarakat yang terkait dengan kegiatan dari SKPD yang bersangkutan, maka alokasi anggaran untuk SKPD tersebut akan ditingkatkan. Hal ini dirasakan cukup efektif untuk mensiasati keterbatasan anggaran serta keinginan pemerintah daerah untuk tetap mendukung pelaksanaan kuota kecamatan. Sehingga walaupun persentase kuota kecamatan diturunkan, akan tetapi pada saat bersamaan ditingkatkan alokasi anggarannya pada kegiatan SKPD.

Selain tantangan dari minimnya alokasi anggaran ditingkat desa, tantangan lainnya adalah komitmen pemerintah daerah dalam hal ini SKPD agar meningkatkan porsi kegiatan yang menjadi usulan masyarakat dibandingkan dengan kegiatan rutin, pengawalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disepakati dalam musrenbang, serta perlu adanya fokus yang jelas dalam mengembangkan potensi ke wilayahan yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Terkait dengan pengawalan pelaksanaan kegiatan ditingkat masyarakat, pemerintah daerah juga membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil. Peran organisasi masyarakat sipil sangat efektif tidak hanya dalam melakukan pengawalan pelaksanaan kegiatan, akan tetapi juga melakukan pemberdayaan dan pendampingan secara langsung pada pemerintah ditingkat desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kuota kecamatan.

Sumber : Buku Mereka Berani Melawin Pemiskinan

Terbaru

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

KEMISKINAN MASIH TINGGI, MENKEU CURIGA DANA UNTUK WARGA TAK SAMPAI

SAPA INDONESIA - MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencurigai...
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERASAL DARI TIGA SUMBER INI, DANA DESA TERMASUK DI DALAMNYA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menegaskan...
PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

PADAT KARYA CASH DANA DESA DIPROYEKSIKAN SERAP 5,7 JUTA PEKERJA

SAPA INDONESIA - PROGRAM padat karya cash dari dana desa diharapkan...
WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

WAGUBSU: GUNAKAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SAPA INDONESIA - WAKIL Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung...
Untitled Document

Populer

PETA KEMISKINAN INDONESIA

PETA KEMISKINAN INDONESIA

SAPA INDONESIA - DALAM lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan...
PROBLEM KEMISKINAN 2017

PROBLEM KEMISKINAN 2017

SAPA INDONESIA - SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....
KORUPSI MENGEPUNG DESA

KORUPSI MENGEPUNG DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI sudah merambah pengelolaan dana desa....
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia