Fokus SAPA 4

Memperkuat Kapasitas Kelembagaan  Pemangku Kepentingan Dalam  Penanggulangan Kemiskinan

 

Isu Pokok

  1. Kelembagaan TKPKD belum berfungsi secara optimal dalam koordinasi
         dan pengendalian kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
  2. Perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terlampau cepat
         dan tidak direspon secara cepat oleh pemerintah daerah.
  3. Kebijakan yang terlampau kaku dan kurang memberikan ruang bagi
         pemerintah daerah dalam melakukan inovasi penanggulangan kemiskinan
         sesuai dengan kondisi daerahnya.
  4. Ego Sektoral dalam penanggulangan kemiskinan.

  
Sasaran Perubahan

  1. Memperkuat peran kelembagaan pemangku kepentingan sebagai sentral
         penanggulangan kemiskinan ditingkat daerah.
  2. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang memberikan
         keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berperan secara optimal.
  3. Kemauan dan peran pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan
         terobosan dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pada potensi dan
         kemampuan daerah. 
  4. Mekanisme koordinasi dalam perencanaan dan implementasi program
         penanggulangan  kemiskinan  antar  SKPD  maupun  antara  pemerintah
         daerah dengan pemerintah pusat.

 
Strategi Implementasi

1.  Nasional

  1. Memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan
         penanggulangan kemiskinan nasional sesuai dengan kondisi dan
         kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
  2. Memfasilitasi pertukaran informasi dan manajemen pengetahuan
         dalam inovasi penanggulangan kemiskinan. 

2.  Kabupaten/Kota

  1. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi sekretariat TKPKD sebagai
         resources center dalam melakukan analisis dan pertukaran
         informasi penanggulangan kemiskinan lintas SKPD.
  2. Mengoptimalkan peran organisasi masyarakat sipil dalam
         kelembagaan TKPKD.
  3. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan secara berkala
         yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ditingkat
         Kabupaten/kota

3.  Desa/Kelurahan

  1. Mensosialisasikan kebijakan dan program penanggulangan
         kemiskinan pada masyarakat desa/kelurahan.
  2. Memperkuat  kelembagaan  dan  kapasitas  aparatur  pemerintah
         desa/kelurahan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program
         penanggulangan kemiskinan.
  3. Melibatkan masyarakat dan kelembagaan pranata sosial di desa/
         kelurahan dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
         program‐program penanggulangan kemiskinan.

Inisiatif SAPA

Terbaru

PEMPROV JATENG PASTIKAN KARTU TANI MULAI DIAKTIFKAN JANUARI 2017

PEMPROV JATENG PASTIKAN KARTU TANI MULAI DIAKTIFKAN JANUARI 2017

SAPA INDONESIA - PEMPROV Jateng memastikan program Kartu Tani...
SEJAK DIGULIRKAN, DANA DESA TERUS MENINGKAT

SEJAK DIGULIRKAN, DANA DESA TERUS MENINGKAT

SAPA INDONESIA - SEJAK dana desa digulirkan tahun 2015 lalu...
MENDES PERCEPAT BENTUK HOLDING BUMDES

MENDES PERCEPAT BENTUK HOLDING BUMDES

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
PLN: PEMANGKASAN SUBSIDI UNTUK WILAYAH TIDAK BERLISTRIK

PLN: PEMANGKASAN SUBSIDI UNTUK WILAYAH TIDAK BERLISTRIK

SAPA INDONESIA - MANAGER Senior Public Relations PT Perusahaan...
Untitled Document

Populer

INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

  Ternyata negara-negara di Benua Afrika masih mendominasi...
ALOKASI DANA DESA VERSUS PNPM

ALOKASI DANA DESA VERSUS PNPM

SAPA - Penyakit lama peseteruan antar sektor, antar program,...
Analisa Kemiskinan 3

Analisa Kemiskinan 3

Peningkatan alokasi anggaran pemerintah bukan sebagai...
KEPESERTAAN BPJS NONAKTIF BILA TIDAK BAYAR 3 BULAN

KEPESERTAAN BPJS NONAKTIF BILA TIDAK BAYAR 3 BULAN

SAPA - Setelah empat bulan dilaksanakannya program JKN BPJS,...
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document
Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia