Arsip Artikel dan Berita

Arsip Artikel dan Berita

  • Berita Dari Daerah
  • HONOR PERANGKAT DESA DI SIMALUNGUN BELUM DIBAYARKAN
  • PROYEK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DOMPU MENCAPAI PULUHAN MILIAR
  • UJI COBA VARIETAS BARU JAGUNG CARAKA DI KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU NUSA TENGGARA BARAT
  • MASIH SULIT UNTUK MENEKAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
  • KABUPATEN DOMPU TERPILIH SEBAGAI KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2017
  • DANA DESA DI SUMUT BARU TEREALISASI 36%
  • PEMKAB KULON PROGO RUMUSKAN PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN
  • PEMKAB LAUNCHING SID DAN SIK, PENILAIAN TERHADAP GUNUNGKIDUL SELAMA INI DIANGGAP KONTRADIKTIF
  • KEJARI LANGKAT SOSIALISASIKAN PENGELOLAAN DANA DESA
  • TEMUKAN DUGAAN PENYELEWENGAN DANA DESA
  • DAFTAR JKN-KIS KINI BISA DI KANTOR POS
  • BARU 50 % DESA DI JEPARA YANG MEMANFAATKAN SID
  • KOLABORASI PEMKAB SERGAI-FORUM OMS TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • WABUP SERGAI MEMBUKA SOSIALISASI PROGRAM MEKANISME PEMUKTAHIRAN MANDIRI
  • KABUPATEN DOMPU RAIH 2 PENGHARGAAN MUSEUM REKOR – DUNIA INDONESIA (MURI)
  • KEPALA DESA TIDAK LONCAT PAGAR DALAM BEKERJA
  • KUNJUNGAN VISITAS KEPEMIMPINAN NASIONAL ATAU LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) RI REGIONAL DI KABUPATEN DOMPU
  • KABUPATEN KUPANG: 6 BUMP DILAUNCHING UNTUK MENGANGKAT PETERNAK MENJADI PENGUSAHA
  • KEBUMEN RESMI LAUNCHING KABUPATEN PEDULI DIFABEL
  • RPK UNTUK MENGENDALIKAN INFLASI
  • KETIMPANGAN WARGA YOGYAKARTA TERTINGGI DI INDONESIA
  • BANK DUNIA DAN SWASTA BIDIK PENGENTASAN KEMISKINAN DI PERMUKIMAN
  • KULONPROGO: BULAN INI MULAI DIBAGIKAN, ADA PERBEDAAN DATA PENERIMA
  • JEPARA: TAHUN INI JATAH RASKIN DIPANGKAS
  • DISPERMADESDUKCAPIL JATENG SELENGGARAKAN BIMTEK SID
  • 7,325 MILYAR BANKEU PROVINSI GUNA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA SE-KUDUS
  • LAKUKAN ADVOKASI KEPADA DESA AGAR MERENCANAKAN KEGIATAN BIDANG KESEHATAN
  • BANTUL BELUM DAPAT KEPASTIAN PENERIMA RASTRA 2017
  • SEPERLIMA MASYARAKAT KULONPROGO BERADA DI BAWAH KEMISKINAN?
  • SLEMAN: 9.623 KELUARGA MISKIN BELUM MASUK DATA PKH
  • DESA PRENEUR SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMAJUKAN UMKM DIY
  • ENTASKAN KEMISKINAN, WABUP BANTUL MINTA DUKUNGAN TITIEK SOEHARTO
  • KOLABORASI SDGS KABUPATEN PANGKEP
  • DANA DESA DAN KEBERPIHAKAN PADA RAKYAT
  • PEMKAB LANGKAT MAKSIMALKAN PEMBANGUNAN DESA
  • PENGGUNAAN DANA DESA BATUBARA TERINDIKASI DIKORUPSI
  • KUDUS: TINGKAT KEMISKINAN WARGA KUDUS TURUN
  • SUMATERA UTARA: TEKAN ANGKA KEMISKINAN HARUS DARI HULU
  • LAKUKAN INOVASI DAN BERBAGAI PROGRAM EFISIEN ATASI KEMISKINAN
  • BANTUAN RASKIN DIDUGA TAK SESUAI
  • DUA BULAN SEKALI SAMBANGI WARGA MISKIN
  • BUPATI KUDUS LAUNCHING K-119 UNTUK KECEPATAN DAN KETEPATAN PENANGANAN KEGAWATDARURATAN
  • MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN HARUS MENYERAP KEPENTINGAN MASYARAKAT DESA
  • MUSRENBANG KECAMATAN SILINDA PRIORITASKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
  • BANTUAN RASKIN DIDUGA TAK SESUAI
  • “MEMAHAMI SUMBER – SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA”
  • KEBUMEN KUKUHKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
  • ANGKA PUTUS SEKOLAH SEDIKIT, DANA ANAK MISKIN DI DIY TAK TERSERAP
  • ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN MENINGKAT DI YOGYA
  • LOMBOK TENGAH MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE KULON PROGO
  • JUMLAH PENGANGGURAN DIY CAPAI 80.245 ORANG
  • MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KULONPROGO GRATIS SAMBUNGAN AIR BERSIH
  • KRISIS AIR BERSIH MELANDA LIMA KECAMATAN DI GUNUNGKIDUL
  • ANGKUTAN GRATIS DIBERLAKUKAN UNTUK PELAJAR DAN WARGA MISKIN
  • ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIBAPPEDA DAN KANTOR SOSIAL PEMKAB LANGKAT TAK MENYENTUH MASYARAKAT
  • LEGISLATOR PERJUANGKAN DANA DESA SATU MILYAR
  • LAPOR BUPATI, JALUR CEPAT SELESAIKAN MASALAH
  • BUPATI KUDUS DIKUKUHKAN SEBAGAI BAPAK PKL
  • PEMPROV JATENG PASTIKAN KARTU TANI MULAI DIAKTIFKAN JANUARI 2017
  • WASPADA KELOLA KEUANGAN DANA DESA
  • GANJAR PRANOWO TETAPKAN UMK 2017 UNTUK 35 DAERAH DI JATENG
  • RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DIMINTA SEGERA DISAHKAN
  • EMAS MAMPU TEKAN KEMATIAN IBU DAN BAYI DI JATENG
  • PERAN BUMDESA DALAM MENGHADAPI MEA
  • BIMTEK RPJMD DESA TAHUN 2016, “DARI KEMANDIRIAN DESA MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”
  • INSPIRATIF, MUSTHOFA MEMBANGUN KUDUS TAK SELALU PAKAI APBD
  • KENDALIKAN PENDUDUK TAK BISA ANDALKAN PEMERINTAH
  • KONDISI MASYARAKAT BERUBAH, DATA TETAP
  • TURUNNYA ANGKA KEMISKINAN DI GUNUNGKIDUL SEPERTI “SIPUT”
  • KOTA SOLO BELUM SIAP TERAPKAN E-WARUNG
  • PETA DESA MISKIN DI JATENG BERUBAH
  • STRATEGI BANYUWANGI MENJAWAB TANTANGAN MEMBANGUN DESA
  • PEMKAB KUDUS ANGGARKAN MILIARAN RUPIAH UNTUK JAMIN PENDIDIKAN WARGANYA
  • RATUSAN DIFABEL BELUM TERSENTUH
  • “78,85 PERSEN TANAH BELUM BERSERTIFIKAT”
  • PLUT DAN PT POS BANTU PASARKAN PRODUK UMKM
  • DISPERINDAG PATI LUNCURKAN PROGRAM SIMPADA
  • “MAYORITAS UMK DI BANJARNEGARA BELUM BERIZIN “
  • DISIAPKAN KAWASAN INDUSTRI 125 HA
  • NIKAH DINI BERLIPAT 300 PERSEN
  • WARGA KUDUS GRATIS DI RSUD KELAS III HANYA DENGAN KTP
  • DESA DIMINTA ALOKASIKAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • PERDA TKI TAK LIBATKAN PARTISIPASI PUBLIK
  • BPS MENGUBAH SEJUMLAH INDIKATOR IDI 2015
  • PENDAMPING KEBUDAYAAN BANTU LESATKAN PEREKONOMIAN DI DESA BUDAYA
  • LUNCURKAN 6 INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TI, PEMKAB SERGAI PERMUDAH AKSES INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT
  • BUPATI SOEKIRMAN SAMPAIKAN NOTA PENGANTAR RANPERDA RPJMD DAN DESA
  • PEMBANGUNAN DESA HARUS SELARAS DENGAN PROGRAM NAWACITA
  • REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DI BAWAH TARGET
  • DIBUKA LAYANAN REMBUK JALAN LEWAT WEBSITE
  • PROSES PELAYANAN CUKUP TUJUH MENIT: DPPKAD LUNCURKAN SIPATMA
  • MENGGAGAS KETERBUKAAN BUDAYA MASYARAKAT KEBUMEN DENGAN DESA KAMPUNG INGGRIS DAN DESA KAMPUNG ARAB
  • MAGELANG: 64.645 RTLH DIRENOVASI
  • DESA DIMINTA ALOKASIKAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • PERDA TKI TAK LIBATKAN PARTISIPASI PUBLIK
  • PENURUNAN BELUM SIGNIFIKAN, TINGKAT KEMISKINAN DI SUMUT TURUN 10,35 PERSEN
  • PENGGUNAAN DANA DESA DISOROT
  • BEDAH RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD NTB TAHUN 2015
  • SISI LAIN KEPEMIMPINAN KYAI ZUL
  • NTB, DINILAI SEBAGAI PROVINSI TOP MOVER
  • PEMBANGUNAN DESA HARUS BERSINERGI
  • KEBUMEN: 13.000 TENAGA KERJA BELUM TERSERAP
  • REFORMA AGRARIA UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN
  • DPRD KABUPATEN KEBUMEN KUNKER KE SERGAI
  • PEMPROVSU TERIMA PAPARAN RPJMD KABUPATEN ASAHAN
  • FEMINISME CEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
  • BUPATI SERGAI MINTA PENYUSUNAN RPJMD 2016 – 2021 TEPAT SASARAN
  • DAERAH MISKIN WAJIB LAPOR TIAP TIGA BULAN
  • RENDAH, TINGKAT KESEJAHTERAAN 13,85 JUTA WARGA JATENG
  • KINERJA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN 0,29%/TAHUN
  • KORUPSI DI SUMUT: KPK KAWAL KETAT, DANA DESA AGAR DIKELOLA BAIK
  • DANA DESA SE-LABURA TAK KUNJUNG DICAIRKAN PEMKAB
  • PEMKAB SERGAI GELAR SOSIALISASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM LAPOR
  • PEMKAB SERGAI GELAR UJI HASIL AKP DENGAN PEMANFAATAN SID, BUPATI : VALIDITAS DATA WARGA MISKIN FAKTOR KUNCI PENGENTASAN KEMISKINAN
  • BUPATI SOEKIRMAN HARAP PROGRAM CSR MENDORONG PEMBANGUNAN DI SERGAI
  • ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL BELUM DICAIRKAN
  • BUPATI INGATKAN SKPD UNTUK TIDAK MEMANIPULASI DATA
  • INTEGRASI SID JATENG DARI TINGKAT DESA, KABUPATEN DAN PROVINSI
  • BUPATI IMBAU PNS PEDULI WARGA MISKIN
  • WUJUDKAN TRANSPARANSI, TIAP SKPD DAN PEMERINTAHAN DESA DI KEBUMEN WAJIB PASANG PAPAN INFORMASI ANGGARAN
  • MUSRENBANG SUMUT 2016 | MENDAGRI WARNING ANGGARAN TAK TERSERAP
  • PELAKSANAAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA ZONA WILAYAH IV TAHUN 2016 DI KEPULAUAN NIAS
  • MUSRENBANGDA 2016, PEMKAB SERGAI TINGKATKAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN ENERGI
  • HASIL MUSRENBANG KOTA TEBINGTINGGI 2016, ARAH PEMBANGUNAN MENUJU PUSAT JASA DAN PERDAGANGAN
  • SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
  • KECAMATAN PANTAI CERMIN KECAMATAN TERBAIK SE-SUMATERA UTARA
  • KUNJUNGAN PESERTA RAKERNAS SAPA KEMENKO PMK DI DESA WISATA
  • GUNUNGKIDUL: TEKAN ANGKA KEMISKINAN DI GUNUNGKIDUL, PEMDA DIY GELONTOR RP 16,6 MILYAR
  • GUNUNGKIDUL: PERNIKAHAN DINI DI GEDANGSARI TURUN
  • KABUPATEN SLEMAN: PENGUATAN KELEMBAGAAN TPK UNTUK TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI SLEMAN
  • PEMERINTAH DAERAH DIY SULIT TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
  • KABUPATEN BANTUL: PENYULUHAN BUDIDAYA TANAMAN BUAH PNPM MANDIRI PERDESAAN POLA KHUSUS (MP3KI) DI BALAI DESA GUWOSARI
  • ANGKA KEMISKINAN DI DIY, KABUPATEN GUNUNGKIDUL PALING MISKIN
  • KABUPATEN GUNUNGKIDUL TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN 1,01 PERSEN
  • SIERRA LEONE BELAJAR PENGENTASAN KEMISKINAN DARI KOTA TASIKMALAYA
  • ANGKA KEMISKINAN DI SUMBAWA MENURUN
  • LSM AJAK DUDUK BERSAMA BAHAS KEMISKINAN DI 7 KECAMATAN
  • PRIHATIN DENGAN KEMISKINAN DI BATUBARA
  • ISTRI DOKTER PUN IKUT MEMBERANTAS KEMISKINAN
  • MENGORGANISIR DIRI MENJADI MENJADI SALAH SATU STRATEGI PERJUANGAN WARGA
  • PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DIANGGARKAN 65 MILIAR DI APBD BATAM 2013
  • WORKSHOP PENYUSUNAN DOKUMEN SPKD KOTA MAKASSAR
  • KEMISKINAN, SALAH SUMBERDAYA
  • PEMKO PEKANBARU MELAKUKAN VERIFIKASI DATA RASKIN 2013
  • PENDUDUK MISKIN MAKASSAR TURUN DRASTIS
  • ACEH BESAR JUARA PERTAMA JAMBORE UPK PNPM 2012
  • PENGUNJUNG JAMBORE PNPM MEMBURU OLAHAN PINEUNG NYEN
  • SEMINAR PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGELOLAAN APBD KOTA MAKASSAR
  • WDC BANDA ACEH GELAR WORKSHOP HASIL PENELITIAN
  • LISTRIK GRATIS UNTUK 17.402 RKM DI SUBANG
  • PNPM MANDIRI TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN JABAR HAMPIR 10%
  • ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN SUBANG BERTAMBAH 10.004 RUMAH TANGGA SASARAN (RTS) PADA KURUN WAKTU 2008 HINGGA 2011
  • DATA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TIDAK AKURAT
  • Strategi dan Program Percepatan Pengentasan Desa Tertinggal di Kabupaten Garut
  • Kemiskinan Perempuan Belum Teratasi
  • Pemkab Bandung Alokasikan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Sebesar 15,8 M
  • Dana Rp.31 M Lebih Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung
  • Penandatanganan MoU Audit Gender Berbasis Komunitas ( AGBK) di Kabupaten Maros
  • TKPK Kab Bandung Gelar Sosialisasi UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
  • Membangun Komitmen APBD Pro Poor Di Kabupaten Bandung
  • Peta Kemiskinan di Kabupaten Ciamis
  • Replikasi SAPA dari Kota Makassar ke Kabupaten Maros dan Luwu Utara
  • Pembentukan Forum CSR Kota Tasikmalaya
  • Penurunan Kemiskinan di Wonogiri Baru 13,7 Persen
  • PNPM Tekan Kemiskinan dan Tingkatkan Kesejahteraan di Babar
  • Analisa Kemiskinan
  • Analisa Kemiskinan 3
  • Analisa Kemiskinan 4
  • Kondisi Kemiskinan
  • SADAR AKAN HAK TINGKATKAN KESEJAHTERAAN
  • 30.418 WARGA PANGANDARAN HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
  • WONOGIRI: MASIH ADA 43.000 RTLH YANG BUTUH BANTUAN REHAB
  • GUNUNGKIDUL BUTUH KOMITMEN STOP BAB SEMBARANGAN
  • DUA TAHUN JOKOWI-JK, PUAN SEBUT ANGKA KEMISKINAN MENURUN
  • BAPPEDA JABAR KELUHKAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASIH PARSIAL
  • MENSOS MINTA PEMDA AWASI PENYALURAN PKH
  • 3.000 BALITA TERLANTAR, KURANG GIZI & HIDUP TAK LAYAK
  • RENTENIR JADI KENDALA SERAPAN KREDIT USAHA RAKYAT
  • GANJAR MINTA AKADEMISI BANTU ATASI KEMISKINAN DI JATENG
  • GUBERNUR: KEMISKINAN PERKOTAAN TURUN, KEMISKINAN PEDESAAN NAIK
  • RUMAH TAK LAYAK HUNI JADI SALAH SATU KOMPONEN KEMISKINAN
  • TINGGINYA ANGKA PUTUS SEKOLAH MASALAH SERIUS
  • MENDORONG ANAK TELANTAR UNTUK SEKOLAH
  • KUALITAS RENDAH, PELUANG BESAR HILANG
  • 48,8 JUTA ORANG INDONESIA TINGGAL DI KAWASAN HUTAN
  • KOMPAK DORONG PEMKAB ACEH BARAT ENTASKAN KEMISKINAN
  • DEWAN PRIHATIN ANGKA KEMISKINAN JATENG MASIH SANGAT TINGGI
  • MAKASSAR: DATA WARGA MISKIN DIMUTAKHIRKAN
  • GIZI BURUK MASIH DITEMUKAN DI SEMUA DAERAH, BAHKAN DI DEKAT JAKARTA
  • MASIH BERGANTUNG DATA BPS, PEMKAB BANYUMAS SULIT RILIS ANGKA KEMISKINAN
  • KEMISKINAN DAN KURANG MOTIVASI PENYEBAB UTAMA BUTA AKSARA
  • SRI MULYANI: INDONESIA PUNYA JEJAK REKAM TURUNKAN KEMISKINAN
  • BAPEDDA: KAWASAN KUMUH IDENTIK DENGAN KEMISKINAN
  • SRI MULYANI: RI HARUS WASPADAI PEMINDAHAN KEMISKINAN DARI DESA KE KOTA
  • PEMKAB KARANGANYAR KURANGI PENDUDUK MISKIN
  • TERJERAT MBR, ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA SULIT TURUN
  • GARIS KEMISKINAN DI JABAR DIDOMINASI PERAN DARI KOMODITI MAKANAN
  • KEMISKINAN BISA PICU KONFLIK KEMBALI TERJADI DI ACEH
  • HARAPAN KEMAJUAN DARI KETERTINGGALAN
  • JOKOWI: KEMISKINAN DITEKAN JADI 10,8%, PENGANGGURAN TURUN KE 5,5%
  • JOKOWI: 71 TAHUN INDONESIA MERDEKA, BELUM MAMPU PUTUS RANTAI KEMISKINAN
  • BPS JOGJA: GARIS KEMISKINAN NAIK 5,42%
  • PEMKOT SOLO BENTUK TIM TINGKAT KELURAHAN BUAT BERANTAS KEMISKINAN
  • KULON PROGO ANGGARKAN PENGENTASAN KEMISKINAN RP27 MILIAR
  • SRAGEN MASIH TERMISKIN KEEMPAT DI JATENG
  • MASALAH LINGKUNGAN DAN KEMISKINAN MASIH JADI PR BAGI PEMKAB KLATEN
  • NTT JADI “NEW TOURISM TERRITORY” BISA TEKAN ANGKA KEMISKINAN
  • FREEPORT TIDAK MEMBUAT RAKYAT PAPUA KELUAR DARI KEMISKINAN
  • DI PROVINSI KAYA SUMBERDAYA ALAM INI, WARGA MISKIN TAMBAH BANYAK
  • RASKIN PAKAI DATA LAMA, PERANGKAT DESA MENGELUH
  • KUALITAS SDM RENDAH, ANGKA KEMISKINAN INDRAMAYU TINGGI
  • PENDUDUK MISKIN KAB. BARRU BERTAMBAH
  • KISAH PILU NELAYAN YANG TERJEBAK DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
  • MASYARAKAT MISKIN BELUM NIKMATI PERTUMBUHAN EKONOMI
  • KENAIKAN ANGKA KEMISKINAN DKI TANGGUNG JAWAB JOKOWI
  • PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI BENGKULU MENINGKAT
  • ANGKA KEMISKINAN DI BANTEN MASIH TINGGI
  • KEMISKINAN DI KALTENG MASIH MENJADI MASALAH BESAR
  • Progres Penanggulangan Kemiskinan
  • ATASI KEMISKINAN, SERGAI INOVASI BERBAGAI PROGRAM EFISIEN
  • PROGRAM WP SASAR PELAKU USAHA MIKRO DI TIGA LOKASI BENCANA
  • SUBSIDI LISTRIK ORANG KAYA DIPANGKAS, DIALIHKAN KE WARGA MISKIN
  • CARA RMS TEKAN ANGKA KEMISKINAN DI SIDRAP
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN JADI DINAS BARU DI PEMKOT BANDUNG
  • SLEMAN BANGUN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
  • JOGJA BENTUK TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • DUA TAHUN JOKOWI-JK: PENGENTASAN KEMISKINAN JALAN DI TEMPAT
  • PENERIMA BANSOS BERTAMBAH, ANGKA KEMISKINAN TIDAK NAIK
  • MAKASSAR JADI KOTA PERCONTOHAN BERBAGAI PROGRAM INOVATIF
  • MENEKAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PRORAKYAT
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN DINILAI MASIH SPORADIS
  • ENTASKAN KEMISKINAN, PROGRAM GEMERLAP DIPADUKAN DENGAN BUMDES
  • APLIKASI PEMETAAN KEMISKINAN DI PULAU SERIBU DIKEMBANGKAN
  • BUTUH LEBIH BANYAK USAHA TEKAN KEMISKINAN
  • PONTIANAK LUNCURKAN DATA WARGA MISKIN BERBASIS SITUS WEB
  • JOKOWI: APBN HARUS JADI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN
  • PEMDA BERLOMBA TERAPKAN PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK
  • PROGRAM E-WARONG DIRESMIKAN DI KEDIRI
  • BANTUL: 70.000 PEKERJA TERSERAP, KEMISKINAN DAPAT DITEKAN
  • BAPPENAS INGINKAN DANA ZAKAT BANTU ENTASTAN KEMISKINAN
  • GUBERNUR JATENG INGIN SISTEM INFORMASI DI SETIAP DESA
  • NTB GENCARKAN PROMOSI PARIWISATA HALAL
  • DIBUTUHKAN INOVASI UNTUK KURANGI KEMISKINAN
  • DI KULONPROGO, SEMBILAN DESA RAWAN PANGAN
  • GANJAR MINTA KUR SASAR WARGA MISKIN
  • SLEMAN: PESERTA PKH DIPERKIRAKAN BERTAMBAH 21.000 KELUARGA
  • PENGEMBANGAN UMKM ENTASKAN KEMISKINAN
  • 5 KELURAHAN JADI PILOT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • PROGRAM PEMERINTAH TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN PADA 2017
  • KEMISKINAN SEBABKAN MIMPI 622 PELAJAR DI CIAMIS KANDAS
  • DUKUNG PEMERINTAH ENTASKAN KEMISKINAN, BRI KEMBALI LAUNCHING E-WARONG
  • REFORMA AGRARIA ATASI KEMISKINAN PEDESAAN
  • SLEMAN: JUMLAH PESERTA PKH DIPERLUAS
  • MENTERI AGRARIA SIAPKAN FORMULA BARU BPHTB
  • DI BALIK “KEGAGALAN” KAMPUS IKUT ATASI KEMISKINAN
  • GUNUNG KIDUL SIAPKAN DATA PEMBANDING
  • MENSOS LUNCURKAN MOBIL ANTI GALAU DAN SOSIALIASIKAN KARTU ‘SAKTI’ UNTUK ENTAS KEMISKINAN
  • SOLO BELUM SIAP LAKSANAKAN E-WARUNG
  • PKH KURANGI KETIMPANGAN KEMISKINAN DI MASYARAKAT
  • PEMPROV JATENG GANDENG UNIKA SOEGIJAPRANATA TEKAN ANGKA KEMISKINAN
  • JUMLAH PENDUDUK MISKIN TINGGI, KULONPROGO NAIKKAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • 60 FASILITATOR DISIAPKAN UNTUK TANGGULANGI KEMISKINAN
  • BAMBANG: JANGAN HANYA BANYAK ANGGARAN TAPI KEMISKINAN MENINGKAT
  • 1.682 RUMAH TAK LAYAK HUNI JADI ‘PR’, GUBERNUR PASTIKA AJAK BUPATI/WALIKOTA BERSINERGI KIKIS KEMISKINAN
  • PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH TIDAK TEPAT SASARAN
  • SOFYAN DJALIL JADI MENTERI ATR, INI HARAPAN MASYARAKAT AGRARIA
  • CITA-CITA WORLD BANK BERANTAS KEMISKINAN MAKIN JAUH DARI HARAPAN
  • MENTERI SOSIAL UJI COBA PENYALURAN DANA PKH NON-TUNAI
  • JOKOWI: KITA BUTUH AL QURAN AGAR MAJU, TOLERAN, DAN LEPAS DARI KEMISKINAN
  • DANNY AJAK MAHASISWA KKN PETAKAN KEMISKINAN
  • BUKA SEMINAR KEMISKINAN, MENKO PMK TANDASKAN PERLUNYA KETERPADUAN DATA
  • 2016 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN JATENG JADI 8,6%
  • WAGUB NTB: KABUPATEN-KOTA HARUS SERIUS ATASI PERSOALAN KEMISKINAN
  • KEBERHASILAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA KUPANG
  • PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU OLEH BPS
  • BOYOLALI AKAN LAKUKAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU
  • BERANTAS KEMISKINAN MELALUI DIPLOMASI EKONOMI
  • GUBERNUR GANJAR: BERBAGI BERSAMA MENGATASI KEMISKINAN
  • PASTIKAN APBD UNTUK RAKYAT DI KOTA BENGKULU
  • BANTUAN PROGRAM PPL DI LUWU UTARA
  • KURANGI KEMISKINAN DENGAN KEMITRAAN PEMERINTAH DAN KOPERASI
  • KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MALUKU HARUS MENINGKATKAN PERAN DAN KAPASITAS MASYARAKAT
  • TKPKD LOTENG MINTA PERBUP IKL SEGERA DISUSUN
  • PEMBAHASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI MUSRENBANG
  • DANA 300 MILIAR UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN BEKASI
  • PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RW DI PEKANBARU
  • DAERAH PERBATASAN NEGARA HARUS TERSENTUH PEMBANGUNAN
  • WAPRES JK: KEBERADAAN TNP2K DIPERTAHANKAN
  • ANGKA KEMISKINAN CIAMIS DITARGET TURUN 2,13 PERSEN TAHUN 2019
  • MENSOS: “KARTU SAKTI” UNTUK ENTASKAN KEMISKINAN
  • KONFLIK DAN KEMISKINAN BISA DIATASI BILA IZIN INDUSTRI DI DESA DIBATASI
  • KABUPATEN-KOTA HARUS DILIBATKAN DALAM PROGRAM PPLS 2015
  • DINSOS LAMPUNG VERIFIKASI ULANG PENERIMA KIS
  • GUBERNUR NTT: ANGKA KEMISKINAN MENGALAMI PENURUNAN
  • KERJA BERSAMA, KEAKURATAN DATA, INKLUSIF, DAN KETERBUKAAN
  • BPS KOTA PALOPO SIAPKAN PPLS 2015
  • BPS JEMBER PERBAIKI DATA KEMISKINAN TAHUN 2015
  • INI LANGKAH LTPKD CIAMIS MENGENTASKAN KEMISKINAN
  • DANA PENGENTASAN PMKS MASIH MINIM
  • PEMERINTAH: TARGET TURUNKAN KEMISKINAN JADI 7 PERSEN
  • 56 DESA BELUM TERVALIDASI RTM
  • APBA RP 12,7 TRILIUN GUNA TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
  • BERDAYAKAN MASAYARAKAT, MENTERI DESA MOU DENGAN PBNU
  • 24 PETANI BUDIDAYA RUMPUT LAUT DAPAT BANTUAN MODAL DKP
  • ABDYA DAN PIJAY TEKEN MOU PEMBERDAYAAN DESA
  • ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN DICOVER BPJS
  • TNI DIAJAK TERLIBAT PERANGI KEMISKINAN DI NTT
  • RASKIN GRATIS UNTUK KOTA BANJAR
  • TIGA PROGRAM UNTUK TEKAN KEMISKINAN DI BALIKPAPAN
  • ANGKA KEMISKINAN DKI NAIK, KARENA DINAIKKAN STANDARNYA
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PEMKAB CIAMIS ANGGARKAN RP.25 MILIAR
  • DIRJEN: IKM BERPERAN ENTASKAN KEMISKINAN
  • MENSOS MINTA KEMENTERIANNYA CEPAT TANGGAP
  • PEMKOT PONTIANAK: FOKUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ATASI KEMISKINAN
  • PEMKOT DEPOK GULIRKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN
  • PRESIDEN AKAN LUNCURKAN KIS DAN KIP BESOK MELALUI KANTOR POS
  • DATABASE PERCEPATAN MDGS SUMSEL UNTUK TEKAN ANGKA KEMISKINAN
  • RAKOR BPMK SATUKAN PEMAHAMAN DAN PERSEPSI
  • WARGA MISKIN BANTEN BEROBAT GRATIS HANYA DENGAN TUNJUKKAN SKTM
  • PEMBUKAAN LAPANGAN PEKERJAAN BAGI KAUM MUDA ADALAH PRIORITAS
  • BONE BOLANGO: PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
  • BPPKB KAB BOGOR BELAJAR PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG
  • ANGKA KEMISKINAN TANAH DATAR TURUN JADI 5,69 PERSEN
  • CSR DI CIREBON DIMINTA IKUT BANTU PEMBANGUNAN
  • PILOT PROJECT PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DUA KECAMATAN DI PURBALINGGA
  • PRIORITAS BANSOS UNTUK BEASISWA DI PEKANBARU
  • BANTUAN PKH DIPOTONG KARENA PESERTA KURANG DISIPLIN
  • GNPM SELARAS DENGAN KONSEP PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
  • BLT DIHAPUS, KELUARGA SANGAT MISKIN PEROLEH BANTUAN MELALUI PKH
  • 1 JUTA TON LEBIH RASKIN BELUM TERSALUR
  • BPJS KESEHATAN: PENAMBAHAN CABANG DI RIAU DAN SUMBAR
  • PENGENTASAN KEMISKINAN HARUS BERBASIS PADA DATA
  • JAWA TENGAH JADI PERCONTOHAN PNPM MANDIRI
  • DANA BANSOS KEPRI RP.819 M, SEKDA JAMIN AMAN
  • BANSOS KEMISKINAN DIY CAIR AWAL SEPTEMBER
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN MENGEMBALIKAN ROH RPJMD
  • PEMKAB KULON PROGO LUNCURKAN DATA KEMISKINAN 2013
  • RAKOR TKPK BADUNG: KEMISKINAN BUKAN HANYA MASALAH ORANG MISKIN
  • PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI LOBAR HARUS INTEGRATIF DAN KOMPREHENSIF
  • DANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN RP.16,64 MILIAR UNTUK 3 KECAMATAN DI GUNUNGKIDUL
  • BANTUL AKAN PUNYA PERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • ORANG MISKIN BERKURANG DI TANJUNGPINANG
  • TKPKD PROBOLINGGO PERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
  • PEMKAB HST KUCURKAN DANA PADAT KARYA
  • PKK KOTA SINGKAWANG HARAPKAN KERJASAMA DENGAN SEMUA SKPD
  • DANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PULANG PISAU RP.66,1 M
  • ACEH TERBESAR BERI DANA DAMPINGAN PNPM MANDIRI
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENDIDIKAN DI ACEH JADI PRIORITAS
  • PEMKAB KOTIM USUL 1 TRILIUN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • WAGUBSU: PENANGGULANGAN KEMISKINAN BUTUHKAN DATA AKURAT
  • ALOKASI ANGGARAN DESA DARI PROGRAM MASYARAKAT
  • WABUP KARANGASEM: FORUM SKPD BUAT TEROBOSAN
  • DANA BKPG NAIK MENJADI RP80 JUTA
  • DANA PNPM MPd TANA TORAJA RP.29,039 M
  • AWANG KLAIM ANGKA KEMISKINAN TURUN
  • SERAHKAN BATUAN RASKIN DARI BERAS LOKAL KULONPROGO
  • Lainnya
  • KESENJANGAN EKONOMI JOGJA BISA BERBUNTUT KONFLIK SOSIAL
  • VALIDASI DATA KEMISKINAN HARUS DIDUKUNG SDM DAN ANGGARAN
  • BELANJA ROKOK MASYARAKAT KULONPROGO TEMBUS RP96 MILIAR PER TAHUN
  • PEJABATNYA TEPUK TANGAN SAAT ANGKA KEMISKINAN TINGGI, BUPATI PANGKEP MARAH BESAR
  • GANJAR ENTASKAN KEMISKINAN LEWAT PERMODALAN MUDAH USAHA MIKRO
  • NTB PRIORITAS PENANGANAN KEMISKINAN DAN RTLH
  • DI BALIK DATA PENURUNAN KEMISKINAN KSB YANG SANGAT DRASTIS
  • TAHUN DEPAN GELONTORAN BANTUAN UNTUK KELUARGA MISKIN MELONJAK
  • UPAYA BARU PENANGANAN KEMISKINAN, DEKATKAN WARGA MISKIN DENGAN LAYANAN JASA KEUANGAN
  • NTT: ALOKASI DANA DESA RP 120 TRILIUN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • 75 DESA DI REMBANG MASIH MASUK KATEGORI KEMISKINAN
  • PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN STAGNAN
  • INDONESIA ANGKAT ISU PENGENTASAN KEMISKINAN DI KTT ASEAN
  • KEMISKINAN DI NTT TERNYATA PADA TINGKAT SEPERTI INI
  • BANTUL BERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN ENTASKAN KEMISKINAN
  • PROGRAM INTERVENSI PENANGANAN STUNTING BISA KURANGI KEMISKINAN
  • TARGETKAN KEMISKINAN TERSISA 6-7 PERSEN
  • GUBERNUR AJAK KNPI BERKONTRIBUSI DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN ACEH
  • WARGA WONOGIRI MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN DEMI IKUT SELEKSI PERANGKAT DESA
  • KEPALA DESA KHAWATIR RASTRA DIPOLITISASI
  • 15 KABUPATEN DI JATENG MASUK ZONA MERAH KEMISKINAN
  • KEMISKINAN ACEH DITARGETKAN DI BAWAH NASIONAL
  • JALAN KIAN PANJANG, KEMISKINAN TAK BERKURANG
  • EKONOMI RI DI JALUR YANG BENAR
  • KEMISKINAN TURUN TAPI RENTAN MISKIN MASIH BANYAK
  • 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK, KEPALA BPS: SUDAH BAGUS!
  • PEMPROV JATENG BANGUN 568 RUMAH WARGA MISKIN JEPARA
  • DATA KEMISKINAN DIMINTA VALID
  • HAMAM: ANGKA KEMISKINAN KULON PROGO TERTINGGI SE-DIY
  • POTENSI LAHAN BANYAK, TAPI MENGAPA ADA DESA RAWAN PANGAN?
  • ANGKA KEMISKINAN TINGGI, KLATEN DAN SRAGEN MASUK PRIORITAS TKPK JATENG
  • KABUPATEN BATU BARA INGIN MEREPLIKASI PENDATAAN KEMISKINAN DI KULON PROGO
  • KEPESERTAAN KB PRIA DI BANTUL BARU 9%
  • PRESIDEN AKAN MENYERAHKAN 10.100 SERTIFIKAT TANAH DI TANGSEL
  • TUGAS BESAR MENUNGGU PEMIMPIN DIY
  • PEMERINTAH BAGIKAN SERTIFIKAT LAHAN UNTUK KURANGI KEMISKINAN
  • ANGKA KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TURUN
  • DEMAK MASUK DAERAH DENGAN ANGKA KEMISKINAN TINGGI DI JATENG
  • TANGGULANGI KEMISKINAN DENGAN KEROYOKAN
  • DATA KURANG AKURAT, PENANGGULANGAN KEMISKINAN SULIT DICAPAI
  • ANGGARAN PENGENTASAN KEMISKINAN BAKAL DITAMBAH DI 2018
  • PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN BELUM MAKSIMAL DIRASAKAN MASYARAKAT MISKIN DI KSB
  • PRESIDEN, MENTERI DAN PENGUSAHA DUDUK BARENG BAHAS KEMISKINAN HINGGA LAPANGAN KERJA
  • 1.691 KK WARGA PENERIMA RASTRA
  • WABUP: SEBARAN KEMISKINAN MERATA DALAM 15 KECAMATAN
  • BETAPA PENTINGNYA MENGURANGI KESENJANGAN DESA DAN KOTA
  • AKURASI DATA JADI JALAN PENGENTASAN KEMISKINAN
  • WARGA MISKIN JABAR 4.168 JUTA, DEDDY MIZWAR: TURUN 0,06 PERSEN
  • KEMISKINAN TAK AKAN SELESAI HANYA DENGAN RASKIN
  • PEMDA DIY KESULITAN ENTASKAN DESA RAWAN PANGAN
  • KEMBANGKAN POSBINDU SEBAGAI PUSAT PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
  • ANGKA KEMISKINAN DI BOYOLALI DITARGET TURUN 0,5 PERSEN DI TAHUN 2018
  • PKH MENDORONG ANAK-ANAK PENERIMA MANFAAT UNTUK BERPRESTASI
  • KEMISKINAN TERTINGGI DI JABAR, MENSOS TEGASKAN BUTUH STRATEGI KOMPREHENSIF
  • NTT BELUM SATU DATA TENTANG KEMISKINAN
  • MENSOS KHOFIFAH SEBUT KEMISKINAN PEDESAAN DI JAWA TIMUR AKUT
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI SULSEL AKAN JADI CONTOH NASIONAL
  • KAMPUNG KB DIHARAPKAN BERPERAN TEKAN ANGKA KEMISKINAN
  • KREDIT JAMBAN SEHAT JADI CARA TEKAN ANGKA KEMISKINAN DI DOMPU
  • PEMERINTAH ANGGARKAN RP 292,8 T UNTUK PROGRAM KEMISKINAN
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN BUTUH BASIS DATA TERPADU
  • CARA SRI MULYANI JAGA DAYA BELI MASYARAKAT TETAP KUAT
  • KEMISKINAN DAN KESENJANGAN JADI TANTANGAN JAWA TENGAH
  • WALIKOTA TERIMA PENGHARGAAN DARI MENTERI SOSIAL
  • SAPA GELAR ASISTENSI DATA KEMISKINAN DAN PEDESAAAN SULSEL
  • BANTUL: 3.041 WARGA MISKIN TAK PUNYA JAMINAN KESEHATAN
  • MELIHAT SEBERAPA BESAR KETIMPANGAN YANG TERJADI DI RI
  • BUPATI NAIKKAN HONOR KADER POSYANDU 100 PERSEN
  • NTB KEMBANGKAN STRATEGI ENTASKAN KEMISKINAN DARI DESA
  • BANYAK KEPALA DESA KHAWATIR DIKRIMINALISASI SAAT MENGELOLA DANA DESA
  • PROGRAM DANAIS BELUM SENTUH KEMISKINAN
  • KOPERASI DINILAI MAMPU KURANGI ANGKA KEMISKINAN
  • PROGRAM JOKOWI UNTUK BERANTAS KEMISKINAN BERNILAI RATUSAN TRILIUN
  • LIBATKAN PEREMPUAN, SATUAN TUGAS PEMAJUAN PEREMPUAN DINANTI
  • PENGANGGURAN DI BANTUL MENCAPAI 17.000 JIWA
  • BPS AKUI TINGKAT KEMISKINAN KUDUS KIAN SUSUT
  • KOTA INI PUNYA APLIKASI “UPDATE” DATA KEMISKINAN MELALUI FOTO
  • PEMERINTAH NTB MELAWAN KEMISKINAN DARI DESA
  • DIGELONTOR BERAGAM PROGRAM, KEMISKINAN DI BULELENG DIKLAIM TURUN 32,16 PERSEN
  • LAGI-LAGI KEMISKINAN MASIH JADI SOAL UTAMA
  • GANJAR: KEMISKINAN DI JATENG TURUN, TETAPI SAYA ENGGAK PUAS
  • SUDAH BEKERJA TAPI TETAP MISKIN? INI PENJELASAN BPS JATENG
  • PENGURANGAN ANGKA PENGANGGURAN DI PURBALINGGA TAK SIGNIFIKAN
  • KEMISKINAN DIPENGARUHI JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
  • SEBAGIAN BESAR WARGA MISKIN ADALAH PETANI
  • KURANGI ANGKA KEMISKINAN, JATENG OPTIMALKAN KINERJA TKPKD
  • SASARAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PKH DIPERLUAS
  • KEMISKINAN RAPOR MERAH GANJAR
  • JARING PENGAMAN DIPERKUAT
  • APBN BELUM EFEKTIF MENEKAN KETIMPANGAN
  • PRESIDEN: RP 2.204,4 TRILIUN FOKUS UNTUK KURANGI KEMISKINAN
  • MENTERI PUAN OPTIMISTIS KESEJAHTERAAN TERUS TUMBUH
  • PRESIDEN JOKOWI KLAIM TINGKAT KEMISKINAN RI TURUN
  • SETELAH 12 TAHUN PERDAMAIAN, ACEH MASIH DIHANTUI KEMISKINAN
  • PEMERINTAH KLAIM PROGRAM KELUARGA HARAPAN EFEKTIF TEKAN KEMISKINAN
  • MENTERI PPN: INDONESIA BEBAS KEMISKINAN 2045
  • KELOMPOK MISKIN MASIH TERTINGGAL
  • PENGANGGURAN PENYEBAB UTAMA TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN DI ACEH
  • KEPALA BAPPENAS SEBUT UTANG BISA KURANGI KEMISKINAN
  • PEMERINTAH HARUS LEBIH AGRESIF
  • RUWETNYA MASALAH KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DI RI
  • JK AKUI TAK MUDAH MENGATASI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
  • KEMISKINAN DISEBUT AKIBAT MINIMNYA KEPEMILIKAN ASET PRODUKTIF
  • KONSUMSI-INVESTASI HELA PERTUMBUHAN
  • MENKO PUAN RATAS DENGAN MENDIKBUD DAN MENSOS BAHAS SURVEI KEMISKINAN
  • DATA KEMISKINAN MASIH JADI SOAL
  • 5 KABUPATEN PENYUMBANG ANGKA KEMISKINAN DI ACEH
  • ANTISIPASI PENYIMPANGAN, KADES DILARANG BAWA UANG DESA
  • PERTUMBUHAN EKONOMI NTT MENINGKAT, TAPI ANGKA KEMISKINAN TINGGI
  • PENGENTASAN KEMISKINAN AKAN TERINTEGRASI DI KOTA YOGYA
  • ANGKA KEMISKINAN DI DESA MENURUN
  • PROGRAM STRATEGIS NASIONAL HARUS KURANGI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
  • ANGKA KEMISKINAN DIY TERTINGGI SE-JAWA
  • JUMLAH ORANG MISKIN HARUS BERKURANG 2,14 JUTA JIWA PER TAHUN
  • TUNTASKAN KEMISKINAN BALI, PASTIKA : “KABUPATEN KAYA BANTU DAERAH MISKIN”
  • KEMISKINAN ANAK TERTINGGI TERJADI DI PAPUA, PAPUA BARAT, DAN NTT
  • KALAU PENYALURAN RASTRA TAK TELAT, KEMISKINAN PASTI TURUN
  • ANGKA KEMISKINAN DI SUMUT MENURUN
  • JOKOWI: KALAU SINKRON, SAYA JAMIN KEMISKINAN PASTI TURUN
  • TINGKAT KEMISKINAN DI RI MAKIN PARAH SELAMA 6 BULAN
  • ATASI KEMISKINAN, PROGRAM GERTAK TRENGGALEK RAIH PENGHARGAAN
  • ROKOK SUMBANG KEMISKINAN DI KOTA DAN DESA
  • TAK MAMPU BAYAR TUKANG, WARGA MISKIN WONOGIRI PILIH TAK AMBIL BANTUAN RTLH
  • LUWU UTARA OPTIMIS TERAPKAN E-KEMISKINAN
  • MENSOS BERHARAP ANAK PKH ANGKAT DERAJAT KELUARGA
  • SISTEM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BURUK, LUTRA BELAJAR DI MAKASSAR
  • SETIAP TAHUN 4.000-5.000 IBU MENINGGAL SAAT BERSALIN
  • DINSOS P3A SINKRONKAN DATA KEMISKINAN DENGAN PEMERINTAH
  • TEKAN SISA KEMISKINAN DI SIDRAP, BUPATI UTUS SKPD BERDISKUSI DI UNHAS
  • SLEMAN: 110.664 KARTU MISKIN DIDISTRIBUSIKAN
  • KEMISKINAN DI SLEMAN JADI PENGHAMBAT
  • GUNUNGKIDUL: ANTISIPASI GIZI BURUK, PUSKESMAS DIMINTA LAKUKAN PEMANTAUAN
  • KETIDAKPATUHAN KELOLA APBD 2016 MENINGKAT TAJAM
  • PERLU TEROBOSAN UNTUK KEJAR PENURUNAN KEMISKINAN DOMPU
  • BERAPA PENGHASILAN YANG MASUK KATEGORI MISKIN DI INDONESIA?
  • KESENJANGAN KEMISKINAN DIATASI DENGAN USAHA BERSAMA
  • KEMISKINAN MASIH JADI TANTANGAN
  • KULON PROGO DIDESAK EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • KEMISKINAN BENGKULU DAN JANJI KPK YANG DILUPAKAN SANG GUBERNUR
  • PEMERINTAH MEMPERKUAT PROGRAM BANTUAN SOSIAL
  • TURUN 0,46 PERSEN, TARGET PENURUNAN KEMISKINAN DI LOTENG GAGAL TERCAPAI
  • JELANG LEBARAN, MENSOS MARATON PANTAU PENCAIRAN PKH
  • KEMISKINAN DI GUNUNGKIDUL TURUN SIGNIFIKAN, TAK LAGI TERMISKIN DI DIY
  • SLEMAN TARGETKAN ANGKA KEMISKINAN TURUN 0,67% PER TAHUN
  • SLEMAN BERI PENGHARGAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
  • TARIF LISTRIK NAIK ATAU PENGHAPUSAN SUBSIDI UNTUK KELUARGA MAMPU?
  • PESATNYA PERKEMBANGAN PARIWISATA, ANGKA KEMISKINAN MENURUN
  • HITUNG-HITUNGAN PEMERINTAH AGAR KEMISKINAN BISA TURUN DI BAWAH 10%
  • BANTUAN SOSIAL PKH CAIR SEBELUM LEBARAN
  • KEMISKINAN BOJONEGORO TURUN, SAYANGNYA KESENJANGAN KIAN LEBAR
  • VALIDASI DATA ATS KRUSIAL UNTUK PENYALURAN PROGRAM PIP
  • JOKOWI TARGETKAN ANGKA KEMISKINAN DI BAWAH 10% TAHUN DEPAN
  • RUU PERTANAHAN HARUS BERKEADILAN JENDER
  • 2,9 JUTA ANAK BELUM TERJANGKAU KIP
  • MENAKER: PENGANGGURAN BAKAL MENURUN
  • TEKAN KEMISKINAN, TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DISEBAR KE SEMUA DAERAH
  • PEMKAB KARANGANYAR TARGET ANGKA KEMISKINAN DI BAWAH 10 PERSEN
  • WAGUB SUDIKERTA: KAMI SUDAH BANGUN 22 RIBU RUMAH UNTUK WARGA MISKIN BALI
  • PURWOKERTO: PENCAIRAN BANTUAN PKH TAHAP I 9 JUNI-20 JUNI
  • KULON PROGO MILIKI PEKERJAAN TUMAH TURUNKAN KEMISKINAN
  • PENDAMPING DAN OPERATOR PKH HARUS MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN
  • JEPARA: DEWAN SOROTI DATA KEMISKINAN
  • KENAIKAN TARIF LISTRIK DONGKRAK INFLASI NTB
  • PERLU TEROBOSAN TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
  • ANGKA KEMISKINAN DI SLEMAN CAPAI 37.284 KK
  • TANTANGAN ADA DI IMPLEMENTASI
  • SETELAH ANGKA KEMISKINAN TERENDAH, SIDRAP RAIH WTP DARI BPK
  • PEMKAB KARANGANYAR TARGETKAN KEMISKINAN TURUN DI BAWAH 10 PERSEN
  • PROGRAM PETA DESA TERANCAM MANDEK
  • PEREMPUAN ADAT TERABAIKAN
  • BANJARNEGARA: 7.000 RUMAH TAK LAYAK HUNI AKAN DIPUGAR
  • KEMISKINAN ANCAM WARGA YOGYAKARTA, JADI TAMU DI DAERAH SENDIRI
  • RPJMN TARGETKAN RASIO GINI MENCAPAI 0,36 PADA 2019
  • KETIMPANGAN SOSIAL TURUN BANTU CAPAI TARGET SDGS
  • PROGRAM GERBANG DESA UNTUK MEMPERKECIL KESENJANGAN PEMBANGUNAN
  • GUBERNUR AJAK KEPALA DAERAH KURANGI ANGKA KEMISKINAN
  • 4 KECAMATAN DI MASUK ZONA MERAH PETA KEMISKINAN WONOGIRI
  • PEMERINTAH AKAN TURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN KE 9%
  • ACEH BESAR SALURKAN DANA SURPLUS
  • BOYOLALI: 2.333 RTLH AKAN DIRENOVASI DENGAN DANA APBD DAN APBN
  • BASIS DATA TERPADU MABAR UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • SOSIALISASI PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PETERNAKAN
  • TERAPKAN BDT MINIMALISIR KESALAHAN DATA DAN KURANGI ANGKA KEMISKINAN
  • SRI MULYANI: KEMISKINAN TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
  • GENJOT INFRASTRUKTUR, JOKOWI PANGKAS ANGKA KEMISKINAN DI KALIMANTAN
  • AKURASI DATA HAMBAT PENGENTASAN KEMISKINAN
  • TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI JOMBANG MELALUI PROGRAM JALIN MATRA
  • LKPJ BUPATI BULELENG DIKRITISI, DATA INI JADI SOROTAN
  • PEMKAB SOPPENG KLAIM BERHASIL TURUNKAN KEMISKINAN DI DAERAHNYA
  • AKSES DAN MUTU TIMPANG
  • PROFIL PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DISUSUN
  • DPRD BULELENG SOROTI ANGKA KEMISKINAN NAIK
  • PENGANGGURAN JAWA TENGAH FEBRUARI 2017 MENINGKAT 3.000 ORANG
  • INDEF: SELAMA 9 TAHUN KEMISKINAN HANYA TURUN 5,3 PERSEN
  • BPS CATAT PENGANGGURAN DI NTT TURUN DI FEBRUARI 2017
  • PENYEBAB KETIMPANGAN: HARTA SI MISKIN NAIK TAPI TAK SEBANYAK SI KAYA
  • PEMPROV DAN BPS SINKRONISASI DATA UNTUK TURUNKAN KEMISKINAN
  • 2018, JATIM TARGETKAN KEMISKINAN 10%
  • KEMISKINAN MASALAH UTAMA BANTEN
  • KEMENSOS GELONTORKAN RP. 175,1 MILYAR UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI CIAMIS
  • SUBSIDI LISTRIK TETAP DIBERIKAN KE MASYARAKAT TIDAK MAMPU
  • RENDAHNYA UPAH BURUH MENJADI PENYEBAB TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN DI DIY
  • BUPATI TARGETKAN PERTUMBUHAN EKONOMI WONOGIRI DI ANGKA 5,44 PERSEN
  • MENSOS: PEMDA HARUS SINERGIKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
  • TARGET TURUNKAN KEMISKINAN, WABUP: BILA TIDAK TERCAPAI BERARTI TIDAK BERHASIL
  • PROGRAM KB UNTUK MENEKAN ANGKA KEMISKINAN
  • JOKOWI DAN PARA GUBERNUR BAHAS RENCANA PEMBANGUNAN 2017
  • PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI
  • SERGAI TARGETKAN PENGENTASAN KEMISKINAN 5 PERSEN TAHUN 2021
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUNAKAN DATA AKURAT
  • JATIM KOMITMEN PERCEPAT DAN PERLUAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • LAHAN 211.522 HA SIAP DIDISTRIBUSIKAN KE MASYARAKAT UNTUK HUTAN SOSIAL
  • LEBARNYA JURANG SI KAYA DAN SI MISKIN, JK: INI BERBAHAYA
  • INI LOKASI 12,7 JUTA HEKTAR LAHAN YANG SIAP DIMANFAATKAN WARGA MISKIN
  • GANJAR MINTA BUPATI BATANG FOKUS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • 63 PERSEN APBD 2018 ANDALKAN DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT
  • KETERLIBATAN POLITIK BAGI PEREMPUAN DI BATANG CUKUP BAGUS
  • MENSOS RESMIKAN GERTAK
  • PENANGANAN KEMISKINAN HARUS TERINTEGRASI
  • PERCEPAT TANGANI KEMISKINAN, PEMERINTAH OPTIMALKAN PKH
  • ANGKAT POTENSI LOKAL, GERBOSARI IKUTI PROGRAM DESA SEJAHTERA MANDIRI
  • KEMISKINAN SLEMAN : 2019 TAK ADA LAGI KAWASAN KUMUH
  • KEPALA BAPPENAS: KONEKTIVITAS DAN KEMISKINAN, MASALAH BESAR PROVINSI BENGKULU
  • MUSRENBANG, BUPATI PURBALINGGA UNGKAP DATA KEMISKINAN
  • BLORA BERTEKAD TURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI
  • WAGUB SULSEL: MPM MUDAHKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
  • BENGKULU PROGRAMKAN “SATU DATA” ATASI KEMISKINAN
  • PENANGANAN KEMISKINAN KABUPATEN CIREBON LAMBAN
  • DISTRIBUSI RASKIN MASIH GUNAKAN CARA LAMA
  • PEMBAGIAN BERAS SEJAHTERA SE-SOLO RAYA DIREALISASIKAN
  • INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA KALAH DARI MALAYSIA DAN TURKI
  • JOKOWI INGIN KEMENTERIAN/LEMBAGA HEMAT BESAR-BESARAN 2017-2018
  • TIDAK MENGGEMBIRAKAN, NILAI TUKAR PETANI ANJLOK LAGI DI MARET 2017
  • KEMISKINAN MULTIDIMENSI TERABAIKAN
  • FOKUS ENTASKAN 21 % WARGA DARI KEMISKINAN, SEKTOR PARIWISATA JADI UJUNG TOMBAK
  • KULONPROGO: ANGKA KEMATIAN IBU MAKIN TINGGI
  • PEREMPUAN MASIH TERTINGGAL
  • 28 JUTA PEREMPUAN MENGALAMI KEKERASAN
  • PARA PEREMPUAN DIAJAK TINGKATKAN AKTIVITAS POLITIKNYA
  • PENDAPATAN DAERAH OVER TARGET RP18,4 MILIAR
  • ANGKA INFLASI DAN KEMISKINAN DI KLATEN TURUN
  • PEMPROV NTB MENYIAPKAN PERGUB PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN
  • GUNUNGKIDUL: PEMKAB MENILAI DATA BPS DINILAI TAK VALID
  • MUSLIMAT NU DORONG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • JOKOWI INGATKAN MASYARAKAT TAK PAKAI DANA BANTUAN UNTUK BELI PULSA
  • 2018, KEMISKINAN DI KEBUMEN DITARGET TURUN 14,7 PERSEN
  • TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN LEWAT PROGRAM PRO RAKYAT
  • GUBERNUR JATENG DORONG BUPATI/WALI KOTA KEMBANGKAN POTENSI LOKAL
  • DUA PROGRAM INI DIYAKINI BAKAL TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA
  • REFORMA AGRARIA DIPERCEPAT
  • KADES KELUHKAN DATA PENERIMA RASTRA DI KEBUMEN
  • ANGKA KEMISKINAN TINGGI, SEOLAH PEMERINTAH TAK BEKERJA
  • MENSOS MINTA KADES DEKLARASIKAN DESA ANTI NARKOBA
  • KB MENJADI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DARI BKKBN
  • PROGRAM KEMISKINAN BELUM MENYELURUH
  • TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN, KSB ALOKASIKAN RP 120 MILIAR
  • DINAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN, DINAS UNIK ALA RIDWAN KAMIL
  • JOKOWI: ROKOK PERINGKAT KEDUA DALAM KONSUMSI RUMAH TANGGA MISKIN
  • PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PROGRAM PKH ‘DIGEBER’ MENSOS
  • FASILITATOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASIH MINIM
  • JABAR PANGKAS PENGANGGURAN & KEMISKINAN LEWAT WUB
  • SETENGAH PENDUDUK DESA MASIH DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
  • DANA OTSUS CAPAI RP115 T, KENAPA KEMISKINAN DI ACEH TINGGI?
  • PEMKAB MALANG SIAPKAN DUA DESA MIGRAN PRODUKTIF
  • RAPERDA PERLINDUNGAN ANAK YATIM LEBIH DETIL
  • NTB GELAR FESTIVAL DESA INOVATIF 30-31 MARET 2017
  • BAPPENAS TINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM UNTUK RAKYAT MISKIN
  • PEREMPUAN RENTAN JADI KORBAN KEKERASAN
  • MAKASSAR BAKAL JADI PERCONTOHAN PROYEK NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • BERAS TAK LAYAK KONSUMSI, WARGA KEMBALIKAN JATAH RASTRA
  • KORUPSI DANA PNPM, ANINDA DIHUKUM LIMA TAHUN
  • ANGKA KEMISKINAN DI SITUBONDO CAPAI 265 RIBU
  • KOMNAS PEREMPUAN: 259.150 KASUS KEKERASAN TERJADI SEPANJANG 2016
  • ROKOK PERPARAH KEMISKINAN
  • MENSOS SERAHKAN BANSOS RP 255,8 MILIAR UNTUK BOJONEGORO
  • YOGYAKARTA MASIH KUSUT PEMBAGIAN KEWENANGAN BERBAGAI SEKTOR
  • LEGISLATIF USULKAN ANGGARAN RTLH RP100 MILIAR
  • BANTUAN PANGAN NONTUNAI JANGKA PANJANG TAK MENDIDIK
  • PERANGI KEMISKINAN BUKAN SOAL ADA UANG ATAU TIDAK
  • MENKEU: KITA GAGAL BILA DANA DAERAH NAIK TAPI ORANG MISKIN TETAP
  • JANGAN TERLALU BERHARAP PADA APBN MEMBANGUN INFRASTRUKTUR
  • DISTRIBUSI RASKIN TERTUNDA DUA BULAN
  • PETERNAKAN DIANDALKAN PEMPROV KATROL EKONOMI WARGA MISKIN
  • KURANGI ANGKA KEMISKINAN, DINAS SOSIAL BOJONEGORO MAKSIMALKAN PERAN PEKERJA SOSIAL
  • GERAKAN CINTA PETANI DI TTU BERHASIL TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
  • SETENGAH MILIAR RUPIAH PUNGLI PRONA DIAMANKAN
  • PEMDA DIDORONG BANTU SOSIALISASI SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN
  • PERTUMBUHAN TINGGI TAK JAMIN BEBAS MASALAH KEMISKINAN
  • RAKOR KEMISKINAN MINIM DIHADIRI KETUA TPKD
  • WAGUB: PEMBANGUNAN TIDAK MERATA PEMICU ANGKA KEMISKINAN
  • MENDATA PMKS, PERANGKAT DESA DIBAYAR RP400 RIBU
  • KEMISKINAN NAIK, PENERIMA RASTRA MENURUN
  • BANTUAN PANGAN LEWAT KARTU
  • KETIMPANGAN MASIH LEBAR
  • KEMISKINAN TERUS DIWARISKAN PENYEBAB GINI RATIO RI TETAP TINGGI
  • KEMISKINAN DAN INVESTASI JADI PR BANJARNEGARA
  • EKONOMI RI TUMBUH, TAPI TANTANGANNYA PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
  • JOKOWI SOROTI KEMISKINAN DI NTB
  • PENYALURAN SUBSIDI PANGAN BERAS DISELESAIKAN FEBRUARI
  • PERTUMBUHAN EKONOMI HARUS DIGENJOT 6%
  • 9.623 KELUARGA MISKIN BELUM MASUK DATA PKH
  • JOKOWI: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TINGKATKAN PEMERATAAN EKONOMI
  • BESARAN BANTUAN PKH BELUM DITENTUKAN
  • ANGKA KEMISKINAN MASIH TINGGI
  • MENKEU: TANTANGAN INDONESIA ATASI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
  • KONSEP REFORMA AGRARIA DIPERTANYAKAN
  • 44.000 RUMAH DI WONOGIRI TAK LAYAK HUNI
  • 2021, ANGKA KEMISKINAN MAGELANG DITARGET TURUN 6,12 PERSEN
  • ANGGARAN INFRASTRUKTUR DIGESER UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN
  • PEMPROV BALI AJAK HIPMI TURUNKAN KEMISKINAN
  • BEGINI CARA PEMERINTAH TENTUKAN WARGA YANG LAYAK DAPAT SUBSIDI LISTRIK
  • PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN SULIT DIAKSES
  • PERCEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMERINTAH TAMBAH DANA BANSOS
  • KEMISKINAN HINGGA KESENJANGAN EKONOMI MENURUN, INI TANTANGAN BARU RI
  • PENGELUARAN MASYARAKAT KELAS BAWAH RI MASIH BELUM MEMBAIK
  • ENTASKAN KEMISKINAN, RIDWAN KAMIL KEMBANGKAN “FAMILY FOR FAMILY”
  • MENSOS: 70 TAHUN KE ATAS DAN KURANG MAMPU BERHAK DAPAT PKH LANSIA
  • PLN: PEMANGKASAN SUBSIDI UNTUK WILAYAH TIDAK BERLISTRIK
  • TEKAN KEMISKINAN, MENSOS TAMBAH 1 JUTA PENERIMA BANSOS PKH
  • MENSOS YAKIN BANSOS NON TUNAI PERCEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • KEBUTUHAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASIH DIIDENTIFIKASI
  • DUSUN DIRO WACANAKAN DUSUN RAMAH LANSIA
  • KEMISKINAN DI MALANG DIPICU PENDIDIKAN RENDAH
  • SIAPA SAJA YANG LAYAK MENIKMATI SUBSIDI LISTRIK?
  • 2025, PEMERINTAH TARGETKAN SELURUH DESA DIALIRI LISTRIK
  • BAPPENAS SEBUT INVESTASI DAERAH JADI KUNCI PENGENTASAN KEMISKINAN
  • SRI MULYANI: KEMISKINAN DI INDONESIA MENURUN 10 TAHUN TERAKHIR
  • INDEKS KEMISKINAN DI YOGYAKARTA MENURUN
  • PROGRAM PKH RANGSANG RAKYAT BERPERAN AKTIF
  • REFORMA AGRARIA BUTUH GEBRAKAN POLITIK
  • MENSOS KHOFIFAH: PKH TURUNKAN KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
  • FUNGSI FISKAL UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN BELUM EFEKTIF
  • TEKAN ANGKA KEMISKINAN: PEMPROV BANTEN UPAYAKAN DATA TUNGGAL
  • JUMLAH WARGA MISKIN DI KOTA BERTAMBAH
  • BARU SEKARANG EKONOMI RI TUMBUH, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TURUN
  • KESENJANGAN DAN KEMISKINAN TERTINGGI DI PAPUA
  • JOKOWI: PERTANIAN JADI PINTU MASUK ATASI KEMISKINAN
  • PEMERATAAN MENJADI PRIORITAS PEMERINTAH
  • ACEH PERINGKAT DUA TERMISKIN DI SUMATERA
  • KEMENSOS TINGKATKAN BANTUAN NONTUNAI PKH PADA 2017
  • PENURUNAN KEMISKINAN BELUM CAPAI TARGET
  • INI PENYEBAB TURUNNYA JUMLAH ORANG MISKIN DI RI VERSI BPS
  • BPS: PENDUDUK MISKIN RI BERKURANG 250.000 ORANG
  • 2017, SUBSIDI LISTRIK 900 VA DICABUT
  • AKIBAT PROSENTASE ANGGARAN SDM JAUH DIBAWAH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
  • TAHUN 2015, ANGKA KEMISKINAN DI BOJONEGORO MENINGKAT
  • PEMERINTAH KUCURKAN RP 93,6 T DANA KUR KE 4,3 JUTA NASABAH
  • 2017, JATENG GENJOT INFRASTRUKTUR PARIWISATA DAN TANGGULANGI KEMISKINAN
  • DALAM SETAHUN, JUMLAH PENERIMA PKH BERUBAH 3 KALI
  • JOKOWI: KEMISKINAN DAN KORUPSI MUSUH KITA SEBENARNYA
  • GUNUNGKIDUL KEKURANGAN PETUGAS PENDAMPING PKH
  • BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DISALURKAN FEBRUARI
  • RATUSAN PENERIMA RTLH TAK CAIRKAN BANTUAN
  • ANGGARAN BESAR BELUM BISA ENTASKAN KEMISKINAN, KENAPA?
  • KONTRIBUSI INDUSTRI KE PDB SEMPAT SENGGOL 29%, KINI HANYA 19,9%
  • KEMISKINAN KELUARGA BIKIN ANAK TAK BERPENDIDIKAN & SULIT TERAMPIL
  • NIH DAMPAK BURUK KEMISKINAN BAGI KAUM PEREMPUAN
  • BANYUWANGI RAIH PENGHARGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  • PERAN PEMERINTAH MASIH LEMAH
  • PERBAIKAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN BERJALAN LAMBAT DI 2016
  • MENDES EKO PUTRO KHAWATIR DANA DESA DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PILKADA
  • UMKM PEREMPUAN BERPERAN KURANGI ANGKA KEMISKINAN
  • DANA PNPM RP10 TRILIUN TAK JELAS, KPK SURATI ISTANA
  • PEMKAB SOPPENG BAHAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • PROGRAM MAGANG DIGULIRKAN PEMPROV JATIM UNTUK TEKAN JUMLAH PENGANGGURAN
  • INDONESIA ALOKASIKAN DANA KEMISKINAN DUNIA
  • WABUP BANGLI SEDANA ARTA: MASIH RENDAHNYA SDM PENYEBAB DARI KEMISKINAN
  • PEREMPUAN DISABILITAS RENTAN ALAMI DISKRIMINASI
  • DINSOS WONOGIRI AKAN MENDATA WARGA MISKIN PADA 2017
  • PEMKAB MALANG BENTUK UPT KHUSUS TANGANI KEMISKINAN
  • PEMKAB CIAMIS GENCAR SOSIALISASIKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • SDGS 2030: SELAIN KEMISKINAN, TINGGINYA AKI MASIH JADI PR INDONESIA
  • STATUS BERUBAH, ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN MOJOKERTO MASIH 12 PERSEN
  • MENSOS SALURKAN BANTUAN PKH RP 10,5 MILIAR DI KOTA JAYAPURA
  • DATA 287 PENERIMA RASKINDA 2017 TIDAK AKURAT
  • PERKAWINAN DINI PICU KEMISKINAN
  • ATASI KEMISKINAN, JATIM KUCURKAN RP. 103 MILIAR DI 2017
  • BI: INKLUSI KEUANGAN BANTU PENGENTASAN KEMISKINAN
  • SIMNANGKIS AKAN TANGGULANGI KEMISKINAN
  • SRI MULYANI: PENGENTASAN KEMISKINAN DIMULAI SEJAK BAYI DALAM KANDUNGAN
  • KEMISKINAN DINILAI JADI PENYEBAB TINGGINYA KEKERASAN PADA PEREMPUAN
  • POTRET DUNIA PENDIDIKAN DI WILAYAH PINGGIRAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
  • ILLIZA: ANGKA KEMISKINAN BANDA ACEH PALING RENDAH
  • BUPATI MANGGARAI INGINKAN DATA KEMISKINAN DIVALIDASI
  • PEMPROV JATENG TARGETKAN 2017 KURANGI KEMISKINAN
  • PENTINGNYA RASKIN BAGI RAKYAT MISKIN DI SOPPENG
  • TANGGULANGI KEMISKINAN, TNP2K BEKERJA SAMA TKPK
  • JUMLAH PENERIMA PKH KULONPROGO BERTAMBAH SIGNIFIKAN
  • PERCEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN, SKPD UNTUK LAKUKAN VALIDASI DATA
  • APBD DEFISIT RP 815 MILIAR, GAJI 9.000 GURU TERANCAM
  • PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU KUATKAN KOMITMEN SKPD TEKNIS
  • JAMINAN SOSIAL SLEMAN DATA PENERIMA BANTUAN DIPERBAIKI
  • KETERPADUAN ANTAR SKPD DIPERLUKAN
  • KEMENSOS: 1.045 KK DI JATENG LEPAS DARI KEMISKINAN
  • MENKO PUAN: PENDAMPING PKH HARUS AKTIF SOSIALISASI
  • MASIH FOKUSKAN KEUNTUNGAN, PEMBANGUNAN RI BELUM TERAPKAN KONSEP KEBERLANJUTAN
  • PRESIDEN JOKOWI LUNCURKAN GERMAS DI DESA TAMANAN BANTUL
  • KETERLIBATAN DAERAH JADI TANTANGAN
  • AKSES LISTRIK TEKAN KEMISKINAN
  • 274 DESA DI JATENG MASUK KATEGORI TERTINGGAL
  • 2017, PEMBANGUNAN DI JAWA TENGAH GUNAKAN DATA TUNGGAL
  • JUMLAH PENGANGGURAN TURUN 530.000 ORANG DI AGUSTUS 2016
  • ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIREALISASIKAN
  • ANGKA PENGANGGURAN STAGNAN
  • SKPD WAJIB KEROYOK ATASI MASALAH KEMISKINAN
  • PERTANIAN BERKELANJUTAN FAKTOR PENTING HAPUS KEMISKINAN
  • ANGKA KEMISKINAN DITARGET TURUN 17 PERSEN
  • GANJAR: RTLH INDIKATOR KEMISKINAN
  • NOVEMBER, KEMENSOS TAMBAH 2,5 JUTA PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
  • MENTERI KHOFIFAH TANTANG UNISSULA BERPERAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
  • JOKOWI DIMINTA TEKAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA
  • PEREMPUAN JALANI PERAN GANDA
  • PARTISIPASI PUBLIK DIBUTUHKAN
  • MASALAH KEMISKINAN MASIH DIANGGAP PALING MENDESAK
  • INDEF: PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN BERSIFAT SEMU
  • PEMPROV JABAR TEMUKAN KEJANGGALAN DATA KEMISKINAN
  • PENERIMA PROGRAM PKH BISA TEMBUS 1 JUTA
  • TATA KELOLA PEMERINTAHAN PENYEBAB KEMISKINAN ACEH
  • JUMLAH KETIMPANGAN KEMISKINAN HARUS DIKURANGI
  • PENANGANAN KEMISKINAN AGAR DIPACU
  • PEREMPUAN TAK TERSENTUH
  • NTT SIAPKAN DESTINASI PENDUKUNG
  • TINJAU PENCAIRAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI ACEH, MENSOS: INI UNTUK ANAK
  • PEREMPUAN BELUM DIAKUI
  • PRESIDEN: MASIH BANYAK PERSOALAN YANG BELUM SELESAI
  • MEKANISME PROGRAM RTLH BAKAL DIROMBAK
  • RANTAI DISTRIBUSI PANGAN YANG PANJANG JADI PEMICU
  • RATUSAN CALON PENERIMA PKH DI VERIFIKASI ULANG
  • PRESIDEN: PERCEPAT PENGURUSAN SERTIFIKAT
  • MENSOS APRESIASI PETUGAS PKH YANG TAK POTONG BANTUAN
  • 3.000 DATA PKH DI BANTUL TIDAK VALID
  • BENTUK KELUARGA SEJAHTERA, BUTUH PERENCANAAN MATANG
  • DPR DORONG DESA JADI UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN INDONESIA
  • MASIH ADA 5.500 RUTILAHU DI SLEMAN
  • BANK DUNIA SOROTI PENGENTASAN KEMISKINAN DUNIA 2030
  • DIDUGA ADA PEMEGANG KIS GANDA DI GUNUNGKIDUL
  • DESA RAWAN PANGAN BERTAMBAH, GUBERNUR BANTU BERAS
  • MENSOS: JANGAN ADA PEMOTONGAN DANA PKH
  • ANGKA KEMISKINAN DI DEPOK DIKLAIM TERSISA 2,18 PERSEN
  • EKONOM: PARADIGMA KEMISKINAN HARUS DIUBAH
  • PERBAIKI PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER
  • PEMERINTAH DAERAH HARUS AWASI PEMBERIAN DANA PKH
  • CAPAIAN PROGRAM TAK TERUKUR
  • WABUP SIDOARJO MINTA SINKRONISASI DATA KEMISKINAN
  • JOKOWI MINTA PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DESA SEGERA DIREALISASIKAN
  • LEVEL KEMISKINAN DOUBLE DIGIT, SRI MULYANI: BUTUH USAHA UNTUK TURUN
  • PENERIMA PKH BERTAMBAH 29.000 KELUARGA
  • DUGAAN PENGALIHAN ASET EKS PNPM DI BANYUMAS DIUSUT JUMAT
  • JUTAAN ANAK HANYA LULUS SD
  • NEGARA BELUM SEPENUHNYA HADIR
  • JATENG: 7.8 JUTA UMKM, BARU 105.000 TERDATA
  • KEGIATAN EKONOMI HARUS SAMPAI KE DESA
  • DI BAWAH KEPEMIMPINAN RUSDI MASSE, SIDRAP BERHASIL TEKAN ANGKA KEMISKINAN
  • BAHAS KEMISKINAN, GUBERNUR KUMPULKAN BUPATI
  • JOKOWI SERUKAN PERCEPATAN REFORMA AGRARIA
  • PENGENTASAN KEMISKINAN JADI PERTARUHAN
  • WAGUB NTB BUKA RAKOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • HARGA ROKOK MAHAL TURUNKAN KEMISKINAN
  • MASALAH KITA KEMISKINAN, KESENJANGAN, DAN KETIMPANGAN ANTAR KAWASAN
  • KEMISKINAN DAN REFORMASI MENTAL BIROKRAT JADI PR GANJAR
  • LIMA KELURAHAN DI SOLO AKAN JADI PILOT PROJECT PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • DATA KEMISKINAN DI GUNUNGKIDUL DISEBUT MASIH KURANG AKURAT
  • WAGUB SULSEL BANTAH TAK INISIATIF TEKAN KEMISKINAN
  • BPS KLAIM ANGKA KEMISKINAN DI JABAR TURUN
  • INDEKS DEMOKRASI INDONESIA NTB URUTAN 30 NASIONAL
  • PERBEDAAN DATA KEMISKINAN JADI PR TAHUNAN
  • AGENDA PENGENTASAN KEMISKINAN MENGHADANG
  • ANGKA KEMISKINAN JATENG TINGGI, DPRD SALAHKAN GUBERNUR
  • ZULKIFLI HASAN MOTIVASI RAKYAT ATASI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
  • DUA TAHUN JADI PRESIDEN, JOKOWI BELUM MAMPU ENTASKAN KEMISKINAN
  • MENSOS AJAK NU ENTASKAN KEMISKINAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI
  • PEMERINTAH DITUNTUT NAIKKAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • DELEGASI NIGERIA JADIKAN RI MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN
  • RIBUAN RTLH MENUNGGU BANTUAN
  • WAWALI MAKASSAR : DATA PENGENTASAN KEMISKINAN HARUS VALID
  • RAKOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN, INI YANG DIBAHAS
  • ROKOK PENYEBAB KEMISKINAN DI JATENG SETELAH BERAS
  • PEMERINTAH TAMBAH JUMLAH LANSIA PENERIMA PKH
  • KAPITALISASI SUMBER DAYA DESA LEWAT BUMDES
  • STABILITAS HARGA PANGAN TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
  • TINGKAT KEMISKINAN DI DESA MAKIN PARAH
  • DALAM 2 TAHUN JUMLAH ORANG MISKIN RI TURUN, INI PENYEBABNYA
  • JUMLAH PENDUDUK MISKIN INDONESIA 28 JUTA JIWA, TURUN 2%
  • MENKEU INGIN EKONOMI SYARIAH PECAHKAN MASALAH KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
  • LIMA TAHUN, KEMISKINAN JEMBER DITARGETKAN TURUN 1,28 PERSEN
  • DPR: ANTISIPASI DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, JANGAN MENAMBAH KEMISKINAN
  • DANA PKH TAK AKAN LAGI DIKUCURKAN TUNAI, TETAPI MELALUI E-WARUNG
  • BANTEN RANCANG PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN TERINTEGRASI 2017
  • SERTIFIKASI BANTU PANGKAS KEMISKINAN
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAK KESAMPINGKAN REVOLUSI MENTAL
  • HITUNG ANGKA KEMISKINAN, BPS: JANGAN SAMAKAN USD2 DENGAN RP26 RIBU
  • INDAH TERIMA PENGHARGAAN DARI GUBERNUR SULSEL
  • PENGENTASAN KEMISKINAN LEWAT BKM
  • JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI JATIM MENINGKAT
  • MASUK ZONA MERAH KEMISKINAN, 27 DESA DI BANTEN BUTUH PERHATIAN
  • ANGKA KEMISKINAN JATENG LEBIH TINGGI DARI NASIONAL, INI RESPONS GANJAR
  • PEMERINTAH SUSUN PERPRES SATU DATA
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEPAKATI GUNAKAN DATA TNP2K
  • PEMPROV JAWA TENGAH OPTIMIS MAMPU TEKAN ANGKA KEMISKINAN HINGGA 9,93 PERSEN
  • CERITA RISMA PANGKAS KEMISKINAN DI SURABAYA
  • HAK MENGUASAI NEGARA BERPOTENSI MEMBUAT RAKYAT MISKIN MAKIN TERPINGGIRKAN
  • BEGINI CARA PEMKAB MAROS MENGURANGI KEMISKINAN
  • ANGKA HARAPAN HIDUP KULON PROGO 75,18 TAHUN
  • ATASI KEMISKINAN, PEMERINTAH PERLU CIPTAKAN LAPANGAN KERJA
  • KEMSOS PETAKAN PENANGANAN KEMISKINAN WILAYAH PESISIR DAN PERBATASAN
  • PEMERINTAH OPTIMISTIS PERTUMBUHAN EKONOMI 5,3%, REALISTIS?
  • KEGAGALAN MDG JANGAN TERULANG
  • TATA KELOLA ANGGARAN PERLU SEMANGAT GOTONG ROYONG
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN JAUH DARI HARAPAN
  • BUPATI SERGAI: VALIDITAS DATA WARGA MISKIN FAKTOR KUNCI PENGENTASAN KEMISKINAN
  • PENGEMBANGAN DESA WISATA UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  • NTB MASIH HADAPI KEMISKINAN DAN GIZI KRONIS
  • MENSOS: PKH BERDAMPAK TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
  • BOJONEGORO PERINGKAT SEMBILAN KABUPATEN MISKIN DI JAWA TIMUR
  • RANTAI KEMISKINAN BISA DIPUTUS DENGAN MENYEKOLAHKAN ANAK
  • KEMENTAN: SEBAGIAN WILAYAH NTT RAWAN PANGAN
  • ADA TAX AMNESTY GAP KEMISKINAN DAPAT BERKURANG
  • PEREMPUAN HADAPI TEKANAN HUKUM ADAT
  • ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERBUKA CENDERUNG RENDAH
  • WABUP MINTA PEMDES DI CIAMIS TINGKATKAN PELAYANAN SOSIAL
  • KEMISKINAN DITARGET BERKURANG DUA PERSEN TIAP TAHUN
  • APA KATEGORI PELANGGAN YANG LAYAK MENDAPAT SUBSIDI LISTRIK?
  • 52 RIBU PETUGAS SENSUS EKONOMI SASAR RIBUAN PERUSAHAAN DI JAWA TIMUR
  • AHOK SAMBUT RIBUAN TENAGA SENSUS EKONOMI DKI YANG SIAP KERJA DOOR TO DOOR
  • MENKEU: DATA KEMISKINAN ADA DI BPS, KEMENSOS TAK PERLU SURVEI LAGI
  • JOKOWI SEBUT KEMENPERIN BIKIN DATA BERBEDA SOAL TENAGA KERJA, INI KATA MENPERIN
  • KANG YOTO BUKA DESA WISATA MIGAS PERTAMA DI DUNIA
  • KEMENKES: KALAU SOAL KEMISKINAN, KITA PAKAI DATA BPS
  • JOKOWI MINTA KEMENTERIAN SETOP PROYEK DATA, INI KATA MENKEU
  • JOKOWI INSTRUKSIKAN STOP PROYEK SURVEI, HARUS PAKAI DATA BPS
  • SETOP PROYEK CARI DATA, JOKOWI PERINTAHKAN MENTERI PAKAI DATA BPS
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN JADI FOKUS
  • TINGKAT KEMISKINAN SIDRAP PALING RENDAH DI SULSEL
  • 25 PEREMPUAN PATUK DILATIH BERDAYA UNTUK ENTASKAN KEMISKINAN
  • KEMISKINAN PEMICU UTAMA GIZI BURUK
  • RINI TANTANG BUPATI ANAS JADIKAN BANYUWANGI WILAYAH ZERO KEMISKINAN
  • ANGKA KEMISKINAN DI ACEH BESAR CUKUP TINGGI
  • BANTUAN PKH SENILAI RP10 MILIAR DISALURKAN
  • REVOLUSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN ALA KANG YOTO
  • TRANSFORMASI BATANG: KABUPATEN TERMISKIN YANG KINI JADI TELADAN
  • PENANGANAN KEMISKINAN BUTUH KOMITMEN BERSAMA
  • KETIMPANGAN ORANG KAYA DAN MISKIN DI RI TURUN
  • KEMISKINAN TINGGI, INDIKASI ANGGARAN BELUM PRORAKYAT
  • GEDANGSARI JADI PILOT PROJECT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • MENDAGRI SOROT TINGKAT KEMISKINAN ACEH TINGGI
  • WABUP DAN WAWALKOT BAHAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • PEMPROV SUMSEL RUMUSKAN PROGRAM GERTAK SEJUTA MANDIRI
  • PEMKAB SETOP PENERBITAN KARTU SARASWATI
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN BUTUH SINKRONISASI DAN SINERGITAS
  • MENSOS: PROBLEM UTAMA KITA ADALAH KEMISKINAN DAN KETIDAKHARMONISAN SOSIAL
  • TINGGINYA PERTUMBUHAN EKONOMI TAK BUAT KEMISKINAN DI JATIM SURUT
  • DPR NILAI DATA KEMISKINAN MASIH AMBURADUL
  • KEMISKINAN ANCAM KEDAULATAN
  • BANYUWANGI BENTUK UNIT GAWAT DARURAT PENANGANAN KEMISKINAN
  • JOKOWI RESMIKAN PROGRAM SINERGI ENTASKAN KEMISKINAN
  • KEMISKINAN DI PRAMBANAN JADI MASALAH SERIUS
  • ADA LOKET KEMISKINAN DI KANTOR DINAS SOSIAL MAKASSAR
  • DATA AKURAT MAMPU ENTASKAN KEMISKINAN
  • GANJAR KLAIM WARGA MISKIN TURUN, MESKI BELUM SESUAI HARAPAN
  • ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN TANGERANG DAN TANGSEL BERTAMBAH
  • PEMKAB KULON PROGO BEDAH 3.050 RUMAH MBR
  • JOKOWI RESTUI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN TERPADU
  • PRESIDEN DUKUNG RENCANA BREBES JADI PERCONTOHAN PENGENTASAN KEMISKINAN
  • PEMBUATAN KIS TERHAMBAT PROSEDUR DADAKAN
  • SETELAH BREBES, PROYEK PENGENTASAN KEMISKINAN SASAR BIMA DAN PONOROGO
  • WAGUB : KEMISKINAN SULIT DITEKAN JIKA PERBEDAAN DATA
  • BUKTI KEMISKINAN MASIH MENJADI PERSOALAN KRUSIAL
  • BOYOLALI: PEMPROV SIAPKAN RP7 MILIAR RENOVASI 1.000 RTLH
  • WONOGIRI: PERLU SINERGITAS PENANGANAN KEMISKINAN
  • KEMENSOS SIAPKAN RP 75 MILIAR TANGANI KEMISKINAN DI PESISIR
  • KELOLA SENTRA BAWANG BREBES, PEMERINTAH SIAP HAPUS KEMISKINAN
  • SUBSIDI BBM RP 16 TRILIUN AKAN DICABUT, DIPAKAI MELISTRIKI DESA-DESA
  • KESENJANGAN EKONOMI KIAN TAJAM
  • UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN BERGANTUNG BANTUAN PUSAT
  • PEMKOT SERAHKAN KARTU KEPADA 44.217 WARGA MISKIN
  • DPRA: PENANGGULANGAN KEMISKINAN, APBA HARUS JELAS ARAHNYA KEMANA
  • PEMKOT ‘GEBER’ PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • PEMKAB GORONTALO VALIDASI DATA KEMISKINAN
  • BREBES MENJADI PILOT PROJECT PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
  • ANGKA KEMISKINAN CAPAI 10,29 % DI SULSEL, WAGUB FOKUS TEKAN KEMISKINAN JENEPONTO & PANGKEP
  • JK: KEMAKMURAN BUTUH PERTUMBUHAN DAN KEADILAN YANG MERATA
  • INI SEBARAN DESA DI 15 KABUPATEN/KOTA MISKIN DI JATENG
  • PKH JADI PROGRAM UNGGULAN KEMENSOS TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN
  • WAGUB: TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA BARAT MENINGKAT
  • MISI NTB JADI KAWASAN EKONOMI MARITIM DAN JALUR ALTERNATIF PERDAGANGAN DUNIA
  • PENGAMPUNAN PAJAK DINILAI DORONG PENGENTASAN KEMISKINAN
  • 33 DESA DI BULELENG MASUK KATEGORI MISKIN, PROGRAM 12 PAS DIKRITIK
  • PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: PEREMPUAN IKUT BERPERAN DI MASYARAKAT
  • MENSOS PUJI JIHAD TOLAK KEMISKINAN ALA BARIFOLA DI TERNATE
  • BERANTAS KEMISKINAN, BEGINI JURUS BUPATI KEBUMEN
  • SRAGEN MASUK 10 BESAR KABUPATEN TERMISKIN, KEDAULATAN PANGAN DIGENJOT
  • BEKASI: DUA FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN
  • WAGUB NTB: MENTERI TERKADANG MENGELUARKAN KEBIJAKAN TAK PRODUKTIF DAN MENIMBULKAN KONTROVERSIAL BAGI DAERAH
  • AKURASI DATA JADI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN
  • ANGKA KEMISKINAN 15 DAERAH DI JATENG INI TERGOLONG GAWAT
  • AKHIRI REZIM BEDA DATA, KEMENSOS SINKRONKAN DATA KEMISKINAN
  • PEMERINTAHAN JOKOWI DIMINTA ADOPSI INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSIONAL
  • PEMDA DIMINTA AKTIF TEKAN KEMISKINAN
  • MENEKAN KEMISKINAN DAN KESIAPAN TEBING TINGGI HADAPI MEA
  • 17 JUTA PENDUDUK MISKIN ADA DI DESA, MENTERI MARWAN KEBUT BUMDES
  • BPS KLAIM PHK TAK LANGSUNG BERDAMPAK PADA ANGKA KEMISKINAN
  • MESKI PENDAPATAN PER KAPITA NAIK, KESEJAHTERAAN SI MISKIN BELUM MEMBAIK
  • ADA LOKET KEMISKINAN DI DINSOS MAKASSAR, KHUSUS WARGA MISKIN
  • TINGKAT KEMISKINAN DIKENDALIKAN
  • PENGENTASAN KEMISKINAN HARUS SEIMBANG
  • 105.997 WARGA GUNUNGKIDUL DIANGGAP TIDAK LAGI MISKIN
  • PEMKAB WONOGIRI TARGETKAN BEDAH 400 RUMAH WARGA
  • ANGGARAN RP55 JUTA UNTUK TANGANI 281 ANAK BALITA DI WONOGIRI PADA 2016
  • WALIKOTA MAKASSAR SEBUT LORONG PUSAT KEMISKINAN
  • TEKAN ANGKA KEMATIAN IBU PERLU IDENTIFIKASI MASALAH DI DAERAH
  • LIMA PERSEN WARGA INDONESIA MASUK KATEGORI MISKIN KRONIS
  • 2016, JATENG FOKUS PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
  • BUPATI: TIAP INSTANSI HARUS MEMPUNYAI LANGKAH STRATEGIS
  • TURUNKAN KEMATIAN IBU DAN BAYI JADI TANGGUNG JAWAB SEMUA PIHAK
  • PERCEPAT TUJUAN SDGS, PEMERINTAH PERLU LENGKAPI INDIKATOR PENCAPAIAN
  • GUBERNUR SOROTI ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI BOYOLALI NAIK
  • BALI MASIH “MENYIMPAN” KEMISKINAN
  • WARGA MISKIN BARU PERLU REKOMENDASI TKPK TINGKAT DESA
  • PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN TAK BISA DITAWAR
  • ACEH JADI SALAH SATU PROVINSI TERMISKIN, INI ALASAN PEMERINTAH
  • PEMKOT YOGYA OPTIMIS BISA TEKAN ANGKA KEMISKINAN
  • HABISKAN DANA BESAR, PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DINILAI BELUM BERHASIL
  • PENGAMAT: PERLU INFRASTRUKTUR DASAR HILANGKAN KEMISKINAN DESA
  • WARGA MISKIN DI SUMUT MASIH TINGGI AWAL 2016
  • TARGET PDB 5,3% DINILAI TAK AKAN SIGNIFIKAN KURANGI KEMISKINAN
  • PENINGKATAN KEMISKINAN ANCAM DEFISIT KEUANGAN BPJS KESEHATAN
  • PENYEBAB ANGKA KEMISKINAN RI MENINGKAT
  • TARIK ACEH DARI KEMISKINAN, BUTUH STRATEGI BESAR PEMANFAATAN EKONOMI
  • GUBERNUR NTB MINTA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIPERTAJAM
  • BERAS, ROKOK, DAN CABAI PICU KEMISKINAN DI BENGKULU
  • PERSOALAN KEMISKINAN TAK SEKEDAR JUMLAH DAN PERSENTASE
  • PENDUDUK MISKIN RI ADA 28,5 JUTA JIWA, NAIK 2,7%
  • INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT ACEH BERADA DI URUTAN 21 DARI 33 PROVINSI DENGAN KATEGORI SEJAHTERA BAWAH
  • KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN FAKTOR UTAMA TINGGINYA GIZI BURUK
  • JANGAN RISAUKAN PNPM MANDIRI BERAKHIR
  • SOAL KEMISKINAN SLEMAN TIDAK GUNAKAN DATA BPS
  • GUBERNUR ACEH: PENDIDIKAN SENJATA TERBAIK TANGGULANGI KEMISKINAN
  • MENSOS: KIS, KIP, KKS UNTUK SEJAHTERAKAN WARGA MISKIN
  • BUPATI DEMAK TEMUKAN BANTUAN WARGA MISKIN SALAH SASARAN
  • PENDAMPING PNPM AKAN DIOPTIMALKAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
  • PENERIMA BANTUAN KEMISKINAN 2015 DI YOGYAKARTA MENINGKAT
  • CITA-CITA BPJS KESEHATAN TAHUN 2015
  • BAPPENAS DORONG PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DI JAYAPURA
  • USUL RANPERDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIKEMBALIKAN KE BAPPEDA
  • MENDES: FASILITATOR PNPM AKAN DIPERPANJANG
  • APBD BERORIENTASI KESEJAHTERAAN PUBLIK
  • MENSOS: DPRD BISA AWASI PENDATAAN KEMISKINAN
  • JOKOWI DIMINTA LIMPAHKAN PENGELOLAAN DANA DESA KE KEMENDAGRI
  • MENDES DAN MENKES SINERGI DALAM PROGRAM DESA SEHAT
  • MAYORITAS DESA DI TUBAN BELUM BISA SUSUN APB-DES
  • BEREBUT DANA KOMPENSASI BBM
  • STIKER TANDA MISKIN SEABAGAI ANTISIPASI KECURANGAN PEMBERIAN BANTUAN
  • KPK SIAP AWASI PELAKSANAAN KARTU SAKTI JOKOWI
  • KOTA DENPASAR PRIORITASKAN PROGRAM PRO RAKYAT TAHUN 2015
  • DPRD INGATKAN PEMKO MEDAN TENTANG DATA WARGA MISKIN SECARA CERMAT DAN VALID
  • PENGATURAN KEBIJAKAN KARTU SAKTI DI DAERAH
  • PENGELOLAAN KARTU INDONESIA SEHAT PADA BPJS
  • RSUD SURAKARTA SIAP MENERIMA PASIEN PEMILIK KARTU KIS
  • KARTU KPS BISA DITUKAR DENGAN KARTU KKS
  • PRESIDEN MINTA MENKEU EVALUASI PENYALURAN BANSOS
  • KOTA TEBINGTINGGI TERIMA KUNJUNGAN TKPK KOTA DEPOK
  • DESA BURAN SEBAGAI IKON PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU
  • NELAYAN BUTUH BAPAK PENGAYOM GUNA PERBAIKI NASIBNYA
  • SKPD DI DAERAH TIDAK TAHU, PROGRAM TKPK SUMSEL MACET
  • ANGGARAN 100 TRILIUN BELUM OPTIMAL TURUNKAN KEMISKINAN
  • PERTUMBUHAN INKLUSIF AKAN BERDAMPAK ATASI KEMISKINAN
  • DINKES BALI GENJOT POKJANAL DI PERDESAAN
  • ALOKASI PNPM DI KABUPATEN SUMEDANG DIPANGKAS
  • UMKM SEBAGAI PENDORONG EKONOMI NASIONAL
  • PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DENGAN PROGRAM PKN
  • RUMAH PANGAN LESTARI DI KULON PROGO TERUS DIGALAKKAN
  • JOKOWI DIMINTA UNTUK MEMPERKUAT KOMUNITAS PERDESAAN
  • RAKERNAS BPJS KETENAGAKERJAAN RANCANG ANGGARAN 2015
  • TIM JOKOWI-JK AKAN BERTEMU WAPRES BOEDIONO BAHAS PENGENTASAN KEMISKINAN
  • KETAHANAN PANGAN SEHARUSNYA JADI ASPEK PENENTU KEMISKINAN
  • BOYOLALI: ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MASIH TINGGI
  • KONFLIK AGRARIA MELETUS JIKA JOKOWI-JK ULANGI KESALAHAN PENDAHULU
  • PEREKONOMIAN KOTA AMBON ALAMI PERUBAHAN
  • BPJS KETENAGAKERJAAN PERLUAS JARINGAN PELAYANAN
  • JAMINAN KESEHATAN BAGI GURU HONORER DI JATIM
  • PERPUTARAN DANA SPP PNPM MANDIRI PERDESAAN MENINGKAT 100 PERSEN
  • EFEKTIVITAS DATA P3BM DIPERLUKAN UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • JURUS-JURUS KEMENSOS HADAPI URBANISASI USAI LEBARAN
  • LAND GOVERNANCE SYSTEM TIDAK KUNJUNG TERWUJUD DI INDONESIA
  • BAPPEDA KOTA DEPOK LAUNCHING PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN – P2KP
  • BELUM ADA SOLUSI JITU MENEKAN LAJU URBANISASI
  • PEMERINTAH DAERAH KURANG KOMITMEN ATASI URBANISASI
  • URBANISASI DIPERKIRAKAN MENINGKAT PASCA LEBARAN
  • IDUL FITRI SEBAGAI MOMEN UMAT ISLAM UNTUK MENENGOK ORANG MISKIN
  • PECALANG IKUT AMANKAN PERAYAAN IDUL FITRI DI BALI
  • MENKO KESRA: JOKOWI PRIORITASKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • POTENSI ZAKAT SULSEL BELUM MAMPU ENTASKAN KEMISKINAN
  • MENKO KESRA: PEMOTONGAN ANGGARAN BUKAN PADA PROGRAM PRO RAKYAT
  • MENKO KESRA SALURKAN BANTUAN BERAS DI GARUT
  • RAKERNAS SAPA INDONESIA 2014
  • PNPM MANDIRI ACEH TENGAH LAKUKAN BEDAH RUMAH
  • INTEGRASI JAMKESDA KE BPJS DI SUMUT MENGAMBANG
  • PNPM MANDIRI DILANJUTKAN PRESIDEN MENDATANG
  • PENGENTASAN KEMISKINAN TUGAS UTAMA CAPRES TERPILIH
  • BANYAK YANG MENGAKU MISKIN DI DUMAI
  • BUPATI SERGAI TERIMA SIKOMPAK AWARD
  • BANYAK PENCARI KERJA DI KEBUMEN YANG BELUM TERSERAP
  • BANYAK PEMDA TIDAK MENDUKUNG PNPM MANDIRI
  • PELAKSANAAN PNPM MANDIRI DI BIAK MELIBATKAN RT
  • PERCONTOHAN ASURANSI MIKRO TENGAH DISIAPKAN OJK
  • TEMNAS PNPM MANDIRI 2014 UNDANG 100 TOKOH INSPIRATIF
  • PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL JAWA TIMUR MASIH RENDAH
  • DATA KEMISKINAN KOTA TANJUNGPINANG BELUM SESUAI
  • BPJS BINJAI BERI BANTUAN UNTUK BEASISWA
  • SISTEM RUJUKAN TETAP BERLAKU UNTUK BPJS
  • ANIES BASWEDAN: UBAH KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN
  • HIBAUAN TEBUS RASKIN KEPADA KADES DI BENTENG
  • BPJS JUGA JAMIN PELAYANAN KB
  • KEPESERTAAN BPJS NONAKTIF BILA TIDAK BAYAR 3 BULAN
  • PNPM MANDIRI DUKUNG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KALTIM
  • JANGAN SAMPAI ADA MASYARAKAT TEROMBANG-AMBING BPJS
  • MANFAATKAN ANGGARAN PNPM MANDIRI UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH
  • PRESIDEN TERBITKAN PERATURAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
  • TERSANGKA PNPM BAURENO DIBIDIK KEJARI
  • BANK DUNIA: 40 JUTA ORANG DESA DI INDONESIA TIDAK PUNYA JAMBAN
  • BANSOS, PERLU DIPERKETAT PENGAWASANNYA
  • BPJS KESEHATAN BANTAH TELAH SENGAJA ENDAPKAN IURAN PESERTA
  • PENYALURAN DANA PNPM MANDIRI RESPEK HARUS TEPAT SASARAN
  • KPK BERI WAKTU 30 HARI PERBAIKI RASKIN
  • KEMENSOS MINTA RASKIN KUALITAS BURUK DIGANTI
  • PERLU SOSIALISASI PENYALURAN RASKIN GUNA CEGAH PENYIMPANGAN
  • FASILITATOR PNPM MANDIRI TERJERAT HUTANG
  • BPJS KESEHATAN TAWARKAN PROGRAM UNTUK PENGIDAP KANKER
  • PENYALURAN RASKIN SYARAT PENYELEWENGAN
  • BLM PNPM ACEH BESAR RP 48 M TAHUN 2014
  • GUBERNUR: PANGKEP FOKUS PEMBERANTASAN KEMISKINAN
  • PEMBANGUNAN JALAN PNPM DIDUGA TIDAK SESUAI RAB
  • TARGET MUSRENBANG UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN
  • MENSOS: PEMDA SERIUS TANGANI KEMISKINAN
  • DESA SIAP TERIMA UANG MILIARAN RUPIAH TAHUN INI
  • SATGAS BPJS AWASI PELAKSANAAN JKN
  • UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN MENGEMBALIKAN ROH RPJMD
  • WASPADAI PENIPUAN BERKEDOK CALO DI BPJS
  • WARGA MAMPU KEMBALIKAN JAMKESMAS, PATUT DITIRU
  • PEMKAB KULON PROGO OPTIMIS MAMPU TURUNKAN ANGKA KEMISKINAN HINGGA 7,5 PERSEN
  • TURUNNYA PAGU BERAS MISKIN (RASKIN) DI SUMENEP
  • ANGKA KEMISKINAN TURUN JATAH RASKIN BERKURANG
  • JUMLAH RTM PENERIMA RASKIN DI BALI BERKURANG
  • IDE UNTUK MENUNTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA
  • Artikel SAPA
  • MENGHENTIKAN KEBOCORAN DANA DESA
  • LITERASI DAN DANA DESA
  • “GOOD GOVERNANCE” DAN DANA DESA
  • MENJANGKAU SI MISKIN DI DESA
  • MENYELAMATKAN DANA DESA, MELUNASI JANJI KEMERDEKAAN
  • MENINJAU RENCANA KENAIKAN DANA DESA
  • KEADILAN SOLUSI KEMISKINAN ACEH
  • BUMDES DAN EKONOMI KERAKYATAN
  • KORUPSI MENGEPUNG DESA
  • PETA KEMISKINAN INDONESIA
  • PROBLEM KEMISKINAN 2017
  • MEMILAH KORUPSI DESA
  • MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBAGIAN LAHAN
  • MEMBANGUN DESA SECARA INKLUSIF
  • KORUPSI DAN KEMISKINAN
  • PANGAN DALAM KARTU
  • APBD DESA DAN KEMISKINAN
  • MEMPERCEPAT REFORMA AGRARIA
  • KESENJANGAN, JOKOWI, DAN DEMOKRASI EKONOMI
  • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI DAN DEMOKRASI
  • RESOLUSI IMPLEMENTASI DANA DESA 2017
  • EFEKTIVITAS KELOLA DANA DESA
  • REFORMASI KOPERASI UNTUK EKONOMI DESA
  • KORUPSI ANGGARAN DESA
  • DESA DALAM REZIM PEMERINTAHAN
  • JALAN EKONOMI PRESIDEN JOKOWI
  • PEMBANGUNAN GIZI
  • DANA DESA DAN PERLINDUNGAN ANAK
  • PILKADA DAN REPRESENTASI PEREMPUAN
  • VOUCER PANGAN DAN RASKIN
  • REFORMASI RASKIN
  • KORUPSI, KEMISKINAN DAN PILGUB ACEH
  • GIZI PEMBANGUNAN
  • BUMDES BUKAN BANCAKAN
  • MENYUMBAT KORUPSI DANA DESA
  • MENGGUNTING DANA KE DESA
  • SINYAL TANDA BAHAYA IPM INDONESIA
  • MENCEGAH KORUPSI DANA DESA
  • MEMBANGUN NEGARA BERAWAL DARI DESA
  • MEMAHAMI LANDASAN UU DESA
  • KORUPSI DI DESA
  • PENTINGNYA SISTEM INFORMASI DESA
  • DANA DESA DAN MASA DEPAN PERTANIAN
  • BADAN USAHA MILIK DESA MENGAPITALISASI DANA DESA
  • MENCABUT SUMBATAN REFORMA AGRARIA
  • PERAN KEPALA DESA DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • LUMBUNG EMAS ITU BERNAMA DANA DESA
  • PENDAMPING DESA SEBAGAI ORANG LUAR
  • DIMENSI AGRARIA DI ACEH
  • TRANSISI AGRARIA DAN RUU PERTANAHAN
  • DESA, TANAH, DAN PASAR
  • SUMBAT PELAPORAN DANA DESA
  • KEMISKINAN DI LUMBUNG ENERGI
  • DANA DESA TERSANDERA
  • KEMISKINAN DAN JANJI DEMOKRASI
  • MENJELAJAHI KAMPUNG BENA DI NUSA TENGGARA TIMUR
  • DANA DESA DAN LUMBUNG PANGAN
  • WONOGIRI DENGAN 8 DESTINASI WISATANYA YANG BERASA DI AMERIKA SELATAN
  • SALURKAN DANA DESA SEKARANG JUGA
  • DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  • MEMPERBAIKI KUALITAS DATA PANGAN
  • MEMBANGUN DESA MENCEGAH URBANISASI
  • DANA DESA DAN SOLUSI URBANISASI
  • KEBIJAKAN STRATEGIS TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2016
  • PEMKAB BULELENG KURANG DUKUNG DESA WISATA POTENSIAL MUNDUK
  • MOMENTUM REVITALISASI BUMDES
  • MENGGUGAT EFEKTIVITAS DANA TRANSFER DAERAH
  • QUO VADIS IKRAR – INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT
  • MELEPASKAN DESA DARI KEMISKINAN
  • ENTASKAN MASYARAKAT DARI KEMISKINAN DENGAN KEKUATAN INFAK
  • DANA DESA, RAHMAT ATAU LAKNAT?
  • PERTANIAN ITU TULANG PUNGGUNG EKONOMI, KEMISKINAN INDUK KEJAHATAN
  • MENAKAR “PR” DANA DESA
  • KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
  • MEMBUMIKAN BUMDES DI TATAR PRIANGAN
  • AWAS JEBAKAN KORUPSI DANA DESA
  • MENCEGAH BOOMING KORUPSI DANA DESA
  • PROGRAM UNGGULAN BERASAL DARI RAKYAT
  • POLEMIK PENGELOLAAN DANA DESA
  • QUO VADIS DESA PASCA-PNPM MANDIRI
  • MENGAKHIRI POLEMIK HAK MENGURUS DESA
  • MENGAKHIRI KEMISKINAN BERKELANJUTAN
  • KEMISKINAN DAN HAK MENGENYAM PENDIDIKAN
  • JANGAN SELEWENGKAN DANA BANSOS
  • IDUL FITRI PEMBEBAS KEMISKINAN
  • BANYAKNYA TUJUAN WISATA DI GUNUNGKIDUL
  • REVOLUSI MELAYANI ORANG MISKIN
  • PERANGKAP KEMISKINAN STRUKTURAL
  • MELIHAT KEMISKINAN DAN KESENJANGAN DI TAHUN POLITIK
  • DIBALIK LONJAKAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN
  • KOPERASI RIWAYATMU KINI
  • PENGANGGURAN TIDAK SELALU DIIDENTIKKAN DENGAN KEMISKINAN
  • KRIMINALITAS DAN KEMISKINAN
  • IKAN, NELAYAN DAN KETAHANAN PANGAN
  • KEMISKINAN MERUSAK FUNGSI KOGNITIF DARI MANUSIA
  • RAKYAT MISKIN DI NEGARA KAYA RAYA
  • IDUL FITRI DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • BBM DAN KEMISKINAN
  • MEMBERDAYAKAN KEMBALI KOPERASI
  • BUDAYA MISKIN ATAU KEMISKINAN AKIBAT KEBIJAKAN
  • PNPM MANDIRI PERDESAAN TAK BERHENTI PERANGI KORUPSI
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KENDAL MENGHADAPI SEJUMLAH KENDALA
  • PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS UNTUK INDONESIA
  • KEMISKINAN NELAYAN DALAM GEMERLAP KOTA MAKASSAR
  • SEMANGAT BELAJAR DI TPA NURUL FALLAH DI ATAS BUKIT PESAWARAN
  • PARA PEWARIS “TAHTA” KEMISKINAN
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN : MISKIN KINERJA?
  • MENENGOK SJSN KESEHATAN DI CHINA
  • MENGAPA KEMISKINAN DI INDONESIA MENJADI MASALAH BERKELANJUTAN
  • KEMISKINAN DAN KEPEMIMPINAN
  • RAJA AMPAT SEBAGAI BUKTI KEBERHASILAN KKP PADUKAN KONSERVASI, PARIWISATA DAN EKONOMI
  • SEKOLAHKU MEWAH SEKOLAHKU GRATIS
  • TURUNKAN LAJU PENDUDUK MISKIN DI JATENG
  • ZAKAT DAN PETA PENGENTASAN KEMISKINAN
  • MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN GRATIS MELALUI PERPADUAN BOS DAN BOSDA
  • DEMOKRASI YANG BUNTUNG
  • SEPUTAR BASIS DATA TERPADU
  • INSIGHT: OUTLOOK FOR THE POOR IN 2013: A CONSPICUOUS OMISSION
  • BUPATI ATAU WALIKOTA BISA PERBESAR KUOTA PEMBERIAN FASILITAS JAMKESMAS
  • DEMOKRASI DESA PATUT DITIRU OLEH NEGARA
  • KELUARGA SEBAGAI BASIS KEKUATAN EKONOMI MASYARAKAT
  • ALASAN ANGKA KEMISKINAN TIDAK TURUN SIGNIFIKAN
  • KEMISKINAN YANG DIAKIBATKAN KURANGNYA POTENSI PENGUASAAN ALAM
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN : MULTI APPROACH STRATEGI
  • INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA
  • FOKUS TUNTASKAN KEMISKINAN DENGAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN
  • RAKYAT SEJAHTERA, SIAPA PEDULI?
  • JURANG PEMISAH ANTARA SI MISKIN DAN SI KAYA
  • KETIKA PNPM MANDIRI PERDESAAN JADI KLAIM POLITIK SEPIHAK
  • ALOKASI DANA DESA VERSUS PNPM
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
  • GURU DI DESA TERPENCIL BERGAJI RP 200 RIBU PER BULAN
  • PELESTARIAN PUSAKA LEWAT TANGAN KREATIF MASYARAKAT
  • SEBUAH ALTERNATIF PENINGKATAN PENGHIDUPAN DARI PNPM MP
  • PEMINAT SARJANA MENDIDIK DI DAERAH TERPENCIL MENINGKAT
  • MELAWAN STIGMA, MERETAS HIDUP BARU
  • KEMISKINAN TURUN, EKONOMI MASYARAKAT ASLI MASIH RENTAN
  • SOEPENO SAHID, MEMBEBASKAN 50 RIBU ANAK TKI DARI BUTA HURUF
  • ALTERNATIF PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN SISTEM KEUANGAN INKLUSIF
  • SERIUS, KEMATIAN IBU DAN ANAK DI INDONESIA
  • RUANG HIDUP SUKU ANAK DALAM MAKIN MENYEMPIT
  • PEREMPUAN DI JURANG KEMISKINAN
  • KUR, APEX DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  • TRANSMIGRASI DAN SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN
  • MEMUTUS MATA RANTAI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PKH
  • ENTASKAN KEMISKINAN PERKOTAAN DENGAN TEKNOLOGI
  • INDONESIA MENUJU KETAHANAN PANGAN BERBASIS PANGAN LOKAL
  • Reformasi Birokrasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat
  • End Poverty Agenda dan Ilusi MDG”s
  • Tantangan Indonesia: Miskin, Rentan, dan Timpang
  • Masyarakat Miskin di Indonesia
  • Perekonomian yang Galau
  • Ke mana Uang Pajak kita?
  • Kemiskinan yang Berkelanjutan : Miskin di Desa, Miskin di Kota
  • Reforma Agraria adalah Jawaban untuk Menanggulangi Kemiskinan, Keadilan Sosial dan Sebagai Alat untuk Memenuhi Hak Kebutuhan Dasar Sebagai Manusia
  • Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Ciamis
  • Kaji Ulang Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis melalui Revisi SKPD
  • Gerobak Dorong Pun Kena Pajak
  • Mentalitas Dendam pada Kemiskinan
  • PAUD Bisa Putus Rantai Kemiskinan
  • Kemiskinan, dan Hak Rakyat Yang Dirampas
  • Kemiskinan VS Program Kemiskinan
  • Menyejahterakan Buruh
  • Meneropong Efektifitas Program Penghapusan Kemiskinan dan Jaminan Sosial di Bawah Kepemimpinan SBY
  • Kemiskinan, dan Hak-hak Rakyat Yang Dirampas
  • Kemiskinan Struktural
  • Kondisi kemiskinan diperlukan merancang anggaran efektif
  • Laporan
  • JEMBATAN PAL MERAH DAN MUSRENBANG NTT 2016
  • POLEMIK SUMUR BOR DPRD NTT DALAM MUSRENBANG 2016
  • RAKERNAS SAPA KE-5: “GOTONG ROYONG WUJUDKAN INDONESIA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”
  • DISKUSI PUBLIK IKRAR: MEREPOSISI KEHADIRAN NEGARA (TERKAIT KETIMPANGAN DAN KETIDAKADILAN)
  • BUKA WORKSHOP S.I.D, DEPUTI VII TEKANKAN PENTINGNYA SISTEM IT YANG SIMPEL
  • PIMPIN RAKOR, DEPUTI VII TEKANKAN PERLUNYA KOORDINASI PEMILIHAN LOKASI
  • PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IKRAR
  • PJS WALIKOTA SOLO: MANFAATKAN MOMEN PERALIHAN KEPEMIMPINAN DAERAH UNTUK KEMBANGKAN IKRAR
  • MELALUI PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG MEMBERIKAN MANFAAT BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT (IKRAR) PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DIHARAPKAN DAPAT BERGERAK MAJU DARI KATEGORI KURANG SEJAHTERA
  • BUKA FGD IKRAR, WAGUB SULSEL APRESIASI UPAYA SINKRONISASI DARI PUSAT
  • TIMOR LESTE PELAJARI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  • PLT DEPUTI VII KEMENKO PMK BUKA WORKSHOP SID
  • MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BUKA GPMB 2015
  • TINGKATKAN KINERJA DAN DAN KOORDINASI TKPKD UNTUK MENJAMIN KETERPADUAN PROGRAM
  • GERAKAN DESA: UPAYA MENYEPAKATI TARGET MEMBANGUN 500 DESA TERTINGGAL DAN 200 DESA MANDIRI
  • RAKOR GERAKAN DESA: FOKUS DAN LOKUSKAN KE DESA
  • ACEH SIAP ENTASKAN 120 DESA TERTINGGAL DAN MEMBANGUN 24 DESA MANDIRI TAHUN 2019
  • MENGENAL INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD)
  • RAPAT KOORDINASI GERAKAN DESA TERPADU
  • RAPAT KORDINASI MULTIPIHAK KEMENKO KESRA DI LOMBOK BARAT
  • Diskusi Review IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat)
  • Rapat Koordinasi TKPKD dan Multipihak untuk Prakarsa Daerah Dalam Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan. Banda Aceh, 18-19 Oktober 2012
  • MEMBUMIKAN IKRAR DI KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA
  • Provinsi Aceh
  • MUSRENBANG JEUMPA RICUH
  • BAITULMAL ACEH BANGUN 1000 RUMAH DHUAFA
  • RAKOR RUTIN TKPKD BANDA ACEH (SOSIALISASI DRAF DOKUMEN SPKD DAN RENCANA PENDATAAN KEMISKINAN)
  • FOCUS GROUP DISKUSI BERSAMA FORUM WARGA PEDULI AIDS KAITAN HIV/AIDS DENGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
  • FAKIR MISKIN DI ACEH BESAR TERIMA ZAKAT
  • KEGIATAN BAHSUL MASAIL (P3M JAKARTA – PATTIRO ACEH )
  • DANA BKPG TAHAP 1 DI SALURKAN BULAN MEI
  • SABANG BEBAS MALARIA
  • BANDA ACEH DUKUNG PROGRAM PNPM MANDIRI
  • RAKOR TKPKD ACEH BESAR “ KONSOLIDASI DAN PENGUATAN TKPKD DALAM UPAYA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN “
  • KIPRAH PNPM MANDIRI PERKOTAAN “ MEMBANGUN GAMPONG MEMBANGUN KOTA “
  • ACEH BESAR GELAR MUSRENBANG RPJM 2012-2017
  • WDC BANGUN KOMUNIKASI DENGAN TKPKD ACEH BESAR
  • WDC BANDA ACEH ADAKAN PERTEMUAN DENGAN TKPKD PIDIE JAYA
  • Provinsi Sumatera Utara
  • PELAYANAN PUBLIK PEMKAB SERGAI TERBURUK DI SUMUT
  • PEMKAB SERGAI TINGKATKAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN KEUANGAN APARATUR DESA
  • PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI, PEMKAB SERGAI MOU BERSAMA GIZ JERMAN
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERLU KOMITMEN DAN SINERGI SEMUA PIHAK
  • PULUHAN WARGA TEBINGTINGGI DILATIH MEMBATIK
  • PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN MELALUI GERAKAN POSYANDU HOLISTIK INTEGRATIF
  • SEMILOKA INISIASI DAERAH UNTUK ALTERNATIF PROGRAM RASKIN TAHUN 2016
  • PENYALURAN RASKIN TIDAK MERATA DI TANJUNG BERINGIN DIKELUHKAN WARGA
  • PERENCANAAN, PARTISIPATIF SERTA IMPLEMENTATIF WUJUDKAN VISI MISI PEMBANGUNAN
  • PEMKOT SAMARINDA TINJAU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI T.TINGGI
  • TKPK KOTA DEPOK KUNKER KE TEBING TINGGI
  • RAPAT KOORDINASI TKPKD KOTA TEBING TINGGI SEKRETARIAT TKPKD
  • PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN MELALUI GERAKAN POSYANDU HOLISTIK INTEGRATIF “TANTANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”
  • UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
  • RAKOR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA
  • FORUM GABUNGAN SKPD KOTA TEBING TINGGI BAHAS SEKTOR PERTANIAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
  • BPJS KETENAGAKERJAAN GANDENG DINAS PERIZINAN KOTA TEBINGTINGGI
  • RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN RASKIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
  • AUDIENSI KEDEPUTIAN VII KEMENKOKESRA KE BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA
  • AUDIENSI TIM SAPA DENGAN WAGUBSU (KETUA TKPKD PROVINSI SUMUT)
  • WAKIL WALIKOTA: MUSRENBANG TOLOKUKUR PELAYANAN PUBLIK
  • “MEWUJUDKAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA TEBING TINGGI MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM IMPLEMENTASI TAHUN KEEMPAT RPJMD TAHUN 2011-2016”
  • MUSRENBANG DI AIR PUTIH
  • MUSRENBANG KABUPATEN BATUBARA
  • PROSES MUSRENBANG KECAMATAN PERBAUNGAN
  • BPJS KURANG TERSOSIALISASI DI TEBING TINGGI
  • KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • PELAYANAN PRIMA DIKONSEP LEWAT POSYANDU HARAPAN DAN TANTANGAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
  • SERDANG BEDAGAI: SEMINAR DAN LOKAKARYA KELOMPOK SPP PNPM
  • UU DESA MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
  • SERDANG BEDAGAI: PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN MANDIRI DI RSUD SULTAN SULAIMAN
  • POSYANDU HOLISTIK-INTEGRATIF SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
  • MERUBAH MIMPI MENJADI NYATA
  • TKPKD KOTA SURAKARTA BERKUNJUNG KE TKPKD KAB. SERDANG BEDAGAI
  • RAPAT TEKNIS VERIFIKASI DATA PPLS 2011 KOTA TEBING TINGGI
  • STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA TEBING TINGGI MELALUI KELEMBAGAAN TKPK DAERAH
  • SOSIALISASI, MONITORING & EVALUASI RASKIN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
  • PENYUSUNAN SPKD MEMAHAMI KEMISKINAN DAN MENGGAMBARKAN KONDISI KEMISKINAN DAERAH
  • RAPAT KOORDINASI TKPK BATUBARA
  • CHANNELING PENGENTASAN KEMISKINAN KOTA TEBING TINGGI
  • RAPAT KOORDINASI TKPK KOTA TEBING TINGGI
  • MENINGKATKAN MUTU JAHIT MENJAHIT DENGAN PELATIHAN BORDIR DI ANNISA BORDIR
  • RAPAT KOORDINASI TKPKD MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PK
  • SEMINAR DAN DIALOG PUBLIK PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA
  • GAMBARAN KELUARGA MISKIN DI DESA LUBUK BAYAS
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN PENGUATAN KOMUNITAS PEREMPUAN UNTUK KETAHANAN PANGAN
  • INTERAKSI KINERJA EKONOMI DAN PENURUNAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
  • JARINGAN KADER PEREMPUAN SERDANG BEDAGAI MELAKUKAN AUDIENSI DENGAN BUPATI
  • Provinsi Jawa Barat
  • BUPATI CIAMIS: LTPKD PELAYANAN TERPADU UNTUK MASYARAKAT MISKIN
  • KABUPATEN CIAMIS MILIKI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERLENGKAP
  • UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMDA CIAMIS SIAPKAN 25 MILYAR
  • BUPATI SERAHKAN BANTUAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • TANGGAPAN KEPALA DESA SOAL PEMBENTUKAN LTPKD KABUPATEN CIAMIS
  • BARU SEHARI TERBENTUK, LTPKD DIDATANGI GMPK
  • WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT MENDUKUNG PROGRAM SAPARA DIREPLIKASI DI SELURUH KAB/KOTA DI JAWA BARAT
  • MEMBENTUK KEMANDIRIAN PANGAN MELALUI PNPM
  • RAKOR IMPLEMENTASI UU DESA
  • PENGARUSUTAMAAN REFORMA AGRARIA DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
  • KABUPATEN BANDUNG MENUJU MANDIRI PANGAN
  • PEMPROV JAWA BARAT LAKUKAN SURVEY KEMISKINAN
  • BIMBINGAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • KABUPATEN BANDUNG: PROGRAM JAMKESDA DILEBUR KE BPJS KESEHATAN
  • KABUPATEN BANDUNG: 38.000 KELUARGA MISKIN JADI SASARAN PKH
  • PEMKAB BANDUNG: PELAYANAN PUBLIK DINILAI BAIK
  • KABUPATEN BANDUNG: TINGKAT KEMATIAN IBU DAN BAYI SERTA ANAK BALITA MENURUN
  • SEBAGIAN BESAR KEMISKINAN DI DAERAH PERDESAAN
  • KABUPATEN BANDUNG: DANA BLM SUDAH DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT
  • CIHAWUK, DESA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG KAYA POTENSI ALAM
  • KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH BERDAMPAK MENINGKATNYA KEMISKINAN
  • TIAP DESA DI CIAMIS BAKAL MILIKI WEBSITE
  • REFORMA AGRARIA JADI SALAH SATU PINTU AWAL UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUKABUMI
  • KABUPATEN SUKABUMI: BUTUH 3 TRILIUN UNTUK MULUSKAN JALAN-JALAN
  • GULA MERAH POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI DI SUKABUMI SELATAN
  • PIK DIHARAPKAN MENJAWAB USULAN MASYARAKAT MELALUI MUSRENBANG
  • TKPKD KAB. SUKABUMI AKAN SEGERA REVISI KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 050/KEP.407-BAPPEDA/2011 TENTANG TKPK KABUPATEN SUKABUMI
  • IMPLEMENTASI PERBUP NO. 6 TAHUN 2006 HINGGA KINI MASIH DIPERTANYAKAN
  • LPPNU KECAMATAN CIRACAP BANTU PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK TANI
  • RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MASIH MENJADI PR BESAR PEMERINTAH KAB. SUKABUMI
  • RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013
  • PESERTA BPJS KESEHATAN KAB BANDUNG 1,7 JUTA JIWA
  • KONSOLIDASI PERSIAPAN REFORMA AGRARIA
  • PROGRAM JKN KURANG SOSIALISASI
  • PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG PEROLEH DANA PNPM MANDIRI SEBESAR 46 MILYAR
  • BUPATI IMBAU WARGA KERTASARI TINGKATKAN KEMITRAAN DENGAN PTPN VIII
  • KABUPATEN BANDUNG: PELEMBAGAAN PARTISIPASI DALAM REFORMA AGRARIA
  • MUSRENBANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
  • MENCIPTAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERKUALITAS
  • LEMBAGA PENGEMBANGAN EKONOMI AL-MASTHURIYAH BEKERJASAMA DENGAN KEMENAKERTRANS RI ADAKAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
  • UNWAHAS DAN KEMENTRIAN PDT RI ADAKAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI KELAS MENENGAH BARU DI KABUPATEN SUKABUMI
  • TKPKD KAB. SUKABUMI GELAR RAKOR KARINGAN KERJA CSR KABUPATEN SUKABUMI
  • TKPKD KAB. SUKABUMI LAKUKAN KONSULTASI PUBLIK RAPERDA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF
  • TARGET PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN TAHUN 2015 SEBESAR 7,42 PERSEN
  • LOKAKARYA REFORMA AGRARIA DI BAPPEDA JAWA BARAT
  • DANA BERGULIR RP. 2 MILYAR UNTUK KOPERASI PASAR
  • REFORMA AGRARIA SEJALAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
  • BPN PUSAT DUKUNG PROGRAM SAPA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI REFORMA AGRARIA DI JAWA BARAT
  • MINAT WARGA DAFTAR JKN DI KAB BANDUNG MASIH RENDAH
  • 35.443 WARGA KAB BANDUNG MASIH BUTA HURUF
  • EKONOMI PANCASILA
  • PRAKTEK DEMOKRATISASI EKONOMI DESA OLEH RAKYAT
  • MENANGGULANGI KEMISKINAN SESUAI KEARIFAN LOKAL
  • DAMPAK KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN
  • MEREKA TERPAKSA AKRAB DENGAN KEMISKINAN
  • 150 RIBU ORANG DI KABUPATEN BANDUNG MENGANGGUR
  • PEMBAHASAN DRAF RAPERDA PENGENTASAN KEMISKINAN
  • TKPKD CIAMIS MELAKUKAN AGENDA KEGIATAN RAPAT KERJA
  • MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
  • BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROPOSAL INFRASTRUKTUR
  • KOTA TASIKMALAYA: KEMISKINAN TURUN 1%
  • GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
  • INTERVENSI SOSIAL DALAM PENGENTASAN KELUARGA MISKIN
  • UNIT PELAYANAN CEPAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN (UPCPK) KABUPATEN TASIKMALAYA
  • LISTRIK UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
  • PENGUATAN EKONOMI KELUARGA MELALUI KELOMPOK MAJELIS TAKLIM PEREMPUAN
  • DISKUSI TENTANG AKSES-AKSES PENDANAAN CSR
  • 12 TAHUN KOTA TASIK MEMBANGUN : INVESTASI INDUSTRI CAPAI Rp. 500 T
  • 5163 HA SAWAH DI SUBANG TERANCAM KEKERINGAN, PETANI BERPOTENSI RUGI RP 139 M
  • JUMLAH PENERIMA BLSM SUBANG TURUN
  • BIO FARMA GELAR PENGOBATAN GRATIS UNTUK MASYARAKAT NELAYAN
  • KABUPATEN SUBANG: 3 KECAMATAN RAIH DANA PNPM RP 5,5 M
  • KPA KABUPATEN SUKABUMI GELAR PELATIHAN BAGI KADER PIKM
  • PENGENTASAN KEMISKINAN MASIH BERSIFAT PARSIAL
  • HARI TANI MOMENTUM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA BARAT
  • MASYARAKAT NELAYAN KABUPATEN SUKABUMI BAKAL MILIKI PUSKESMAS WISATA
  • KASUS TRAFICKING DI KABUPATEN SUKABUMI MASIH TINGGI
  • KADER POSYANDU CIRACAP IKUTI SOSIALISASI PENCEGAHAN TRAFFICKING DAN HIV AIDS
  • DESA MISKIN DIBANTU RP 30 M MELALUI PNPM PERKOTAAN
  • CSR DI KABUPATEN BANDUNG DIARAHKAN KE PUSKESMAS
  • LPPNU GELAR PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN AGRIBISNIS
  • FITRA SUKABUMI FASILITASI PERUMUSAN RANPERDA P3
  • 250 RUTILAHU DIBANTU BAZNAS KABUPATEN SUKABUMI
  • KABUPATEN SUBANG: 9% DANA APBD TIDAK TERSERAP
  • HASIL EVALUASI DINAS TARKIM, PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENERIMA MANFAAT DI TAHUN 2012 CAPAI PULUHAN RIBU WARGA
  • KETERLIBATAN SELURUH STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • KABUPATEN BANDUNG IKUTI LOMBA TTG SANITASI NASIONAL
  • KABUPATEN BANDUNG: 25.000 KK BELUM MEMILIKI JAMBAN
  • PETANI KEHILANGAN LAHAN GARAPAN
  • HUT FIF SYARI’AH GELAR DONOR DARAH, PEMERIKSAAN MATA DAN KESEHATAN GRATIS
  • TKPK BAHAS NASKAH AKADEMIK PERDA PERENCANAAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENGURANGAN RESIKO BENCANA
  • TKPKD KABUPATEN SUKABUMI MEETING DENGAN STAKEHOLDERS
  • WAKAF SOLUSI ALTERNATIF PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • KIPRAH KADER SAJUTA (SABAR JUJUR DAN TAWAKAL) UNTUK WARGA YANG KURANG MAMPU
  • KABUPATEN BANDUNG : 127 DESA AKAN DAPATKAN DANA PPIP
  • KABUPATEN BANDUNG : UNTUK MENCAPAI TARGET MDG’S SETIAP DESA PEROLEH 5 JUTA UNTUK POSYANDU
  • POTENSI USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BERHUBUNGAN ERAT DENGAN INFRASTRUKTUR
  • PENANGGULANGAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT
  • SERATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU UNTUK BERSAHABAT
  • PELAYANAN JAMPERSAL KURANG OPTIMAL TERKENDALA PENCAIRAN ANGGARAN
  • SILATURRAHMI DAN CURAH PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT PAJAMPANGAN
  • HARI RABU HARI-NYA BERBICARA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • DISKUSI MEMBANGUN AKSES DAN PENGAWALAN ANGGARAN
  • INDAHNYA KEBERSAMAAN
  • BELAJAR PEDULI KAUM PAPA DARI SEJARAH BANGSA
  • FORUM PEDULI KEMISKINAN KABUPATEN SUKABUMI
  • IKATAN ISTERI DOKTER INDONESIA DAN DHARMA WANITA RSUD KOTA TASIKMALAYA GELAR BHAKTI SOSIAL
  • PEMBERIAN SUSU GRATIS UNTUK ANAK POSITIF HIV/AIDS
  • RAKOR P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) JAWA BARAT
  • BELAJAR CARA PENANGGULANGAN KORBAN TRAFFICKING DI KABUPATEN SUKABUMI
  • SINERGITAS ADALAH KUNCI KEBERHASILAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
  • KKN TEMATIK SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI LANGKAH AWAL PENINGKATAN IPM-IP DI SUKABUMI
  • LENSA BANTU RAKYAT MISKIN DENGAN PENGOBATAN GRATIS
  • RAKOR TKPK KOTA TASIKMALAYA
  • KABUPATEN BANDUNG CETAK LAHAN SAWAH BARU
  • KEMISKINAN DI SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN BANDUNG
  • PELAYANAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BANDUNG MASIH RENDAH
  • POTRET KEMISKINAN DI PERBATASAN KABUPATEN SUBANG INDRAMAYU
  • PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA
  • MEMBUAT PUPUK ORGANIK SENDIRI DAPAT MENURUNKAN BIAYA PRODUKSI
  • PENGUATAN KOMUNITAS MASJID UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH DAN MENYELENGGARAKAN MONITORING PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN
  • UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI REFORMA AGRARIA DENGAN DESA YANG PARTISIPATIF, PRO POOR DAN RESPONSIF GENDER
  • DINAS TARKIM FASILITASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PENERIMA MANFAAT CAPAI PULUHAN RIBU WARGA
  • DATA KEMISKINAN DI KABUPATEN GARUT, HINGGA KINI MASIH SIMPANG SIUR, BAHKAN SANGAT MEMBINGUNGKAN
  • PEMKAB BANDUNG MEMBANGUN PUSKESMAS 24 JAM DI DAERAH PERBATASAN
  • CSR BJB UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT
  • PROGRAM PENINGKATAN USAHA KELUARGA DI KAB. BANDUNG
  • FGD PENGINTEGRASIAN MUSRENBANG
  • KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN CIAMIS
  • TANAH UNTUK PETANI MISKIN
  • RAKOR SAPA JAWA BARAT
  • RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANDUNG
  • PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG JAMKESDA BISA DI PTUN KAN
  • KANTONG-KANTONG KEMISKINAN DI PINGGIRAN HUTAN DAN PERKEBUNAN BESAR
  • BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KAB. CIAMIS
  • KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PERJUANGAN PEMBARUAN AGRARIA
  • MUSYAWARAH ANTAR KECAMATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SPP-SPPN DI KAB. CIAMIS
  • LAPORAN RAPAT KORDINASI TKPKD KABUPATEN SUKABUMI
  • KUNJUGAN KERJA SILATURAHMI KBP – TKPKD KABUPATEN BREBES DI SUBANG
  • Laporan Rapat Konsolidasi Koordinator Daerah SAPA se Jawa Barat
  • Provinsi Jawa Tengah
  • DINAS PMD GAGAS FORUM DATA SID
  • REFLEKSI INTERNASIONAL WOMEN’S DAY “PETANI PEREMPUAN PEDESAAN DAN KEMISKINAN”
  • MUSTHOFA PAPARKAN RESEP PEMBANGUNAN KUDUS DI UI
  • ALUR PEMERINTAH DESA DI DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, LPJ/LKPJ BERBASIS BDT
  • POLITIK & KEMISKINAN
  • DISEMINASI PEMBENTUKAN BADAN HUKUM DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM MANDIRI)
  • RAKOR WONOGIRI: SOSIALISASI PEMBAHARUAN BASIS DATA TERPADU
  • PEMPROV JATENG KLAIM PENDUDUK MISKIN TURUN 0,86%
  • WORKSHOP PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) DI KABUPATEN WONOGIRI
  • OPTIMALISASI PERAN POSDUMAS DAN FPPM
  • TEMU CSR SE SOLO RAYA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PEMAHAMAN BERSAMA ATAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • MENGUKUR IMPACT PROGRAM ATAS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMKM
  • PENILAIAN PROGAM PEMBERDAYAAN SEBAGAI BEST PRACTICES UNTUK REPLIKASI
  • INDIKATOR KESEHATAN MEMBAIK
  • KEMISKINAN KABUPATEN KEBUMEN PERLU PERHATIAN
  • KEBUMEN: BAZNAS SERAHKAN 88 KURSI RODA UNTUK DIFABEL
  • KEBUMEN: KUOTA PKH TAK BISA BERTAMBAH
  • STUDY BANDING TKPKD KABUPATEN JEMBRANA KE KABUPATEN KEBUMEN
  • EVALUASI TARGET MDG’S KABUPATEN KEBUMEN
  • UNTUK MENGGUNAKAN DANA DESA, DESA WAJIB MEMBUAT PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
  • PENDAPATAN KABUPATEN KEBUMEN 2013 TEREALISASI 101 PERSEN
  • PEMKAB KEBUMEN MENYUSUN PERBUP KEWENANGAN DAN PERENCANAAN DESA
  • TANTANGAN KESIAPAN MASYARAKAT DALAM ALIH KELOLA PENGELOLAAN PNPM
  • SHARING PENGELOLAAN TKPKD ANTARA TKPKD KOTA SURAKARTA DENGAN TKPKD KABUPATEN KENDAL
  • RAKOR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PNPM MANDIRI
  • RAKOR YAYASAN KOTA KITA DAN POKJA DATA TKPKD
  • RAKOR KELOMPOK KERJA (POKJA) KEMITRAAN TKPKD SURAKARTA
  • RAKOR SEKRETARIAT TKPKD SURAKARTA
  • KUNJUNGAN TIM TNP2K KE SURAKARTA
  • RAKOR KLASTER II TKPKD SURAKARTA
  • PELATIHAN PENDAMPING LOKAL UPK PNPM-MD SE KABUPATEN KEBUMEN
  • PELATIHAN KADER PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN
  • TRAINING FASILITATOR PENYUSUNAN RPJMKEL DIFASILITASI TKPKD KOTA SURAKARTA-YAYASAN JERAMI-SAPA MENKOKESRA
  • RAPAT PIMPINAN (RAPIM) TKPKD KOTA SURAKARTA
  • TKPKD KOTA MAGELANG STUDY BANDING KE KOTA SURAKARTA
  • KEBUMEN : BAZ SALURKAN DANA BAGI WARGA KURANG MAMPU/CACAT RP 468,5 JUTA
  • KABUPATEN BOYOLALI : PERAN MASJID DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH DESA HINGGA KABUPATEN
  • KABUPATEN WONOGIRI : TUNGGU TNP2K UNTUK PENGGANTIAN 8.214 KARTU JAMKESMAS
  • PEMKOT SURAKARTA : BENTUK LPM GUNA TINGKATKAN LAYANAN PUBLIK
  • KOTA SURAKARTA : SERAH TERIMA KETUA TKPDK DAN SEKRETARIS TKPKD
  • RAPAT KOORDINASI ( RAKOR) KELOMPOK KERJA (POKJA) MDG’S KOTA SURAKARTA
  • RESUME SOSIALISASI KRITERIA DAN PENDATAAN PENDUDUK MISKIN
  • BUPATI BENAHI 7 KECAMATAN MISKIN
  • MUSRENBANG: PEMDA GAGAL SERAP ASPIRASI, MUSRENBANG DIANGGAP SEKADAR FORMALITAS
  • PROTES LAYANAN PKMS : PEMKOT COBA OPSI RAWAT JALAN
  • DERITA SI MISKIN DI BELANTARA IBUKOTA TEMPAT PARA PENGUASA, TEMPAT ORANG KAYA, TEMPAT PEJABAT PENGAMBIL KEBIJAKAN
  • “PELEMBAGAAN PARTISIPASI WARGA DALAM PEMBANGUNAN DESA” MENJADI TICKET KEPALA DESA SELING KAB.KEBUMEN KE NEGERI CHINA
  • STUDY BANDING TKPKD KOTA SEMARANG KE TKPKD KOTA SURAKARTA
  • KUNKER TKPKD KABUPATEN SIAK KE TKPKD KOTA SURAKARTA
  • BUPATI DI DATANGI 12 LSM FOKUS DI BIDANG KEMISKINAN
  • PANDUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PARTISIPATIF UNTUK MENDORONG DAN MEMPERCEPAT INTEGRASI DI KABUPATEN KEBUMEN
  • RAPAT KOORDINASI TKPKD BOYOLALI
  • FINALISASI DOKUMEN SPKD KOTA SURAKARTA
  • LAPORAN KEGIATAN KOTA SURAKARTA
  • TINDAK LANJUT PROSES PEMETAAN KEMISKINAN
  • BERBAGI INFO KEGIATAN DI SOLO
  • Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  • ASISTENSI PENGELOLAAN DATA DESA DI KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMBANGUNAN DESA
  • KOORDINASI TKPKD BANTUL : SOSIALISASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SPK) DAN POVERTY RESOURCE CENTRE (PRC) TKPK BANTUL
  • RAKOR TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TPK) TINGKAT DESA DAN KECAMATAN SE KABUPATEN BANTUL
  • GUNUNGKIDUL: LAUNCHING FORUM DESA PENGEMBANG SISTEM INFORMASI DESA (SID)
  • MEWARTAKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PNPM MELALUI RADIO KOMUNITAS DI GUNUNGKIDUL
  • STRATEGI RADIO KOMUNITAS DALAM MENCERDASKAN MASYARAKAT GUNUNGKIDUL
  • 122 DESA DI GUNUNGKIDUL MEMPEROLEH DANA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PPIP)
  • RASKIN JULI HINGGA AGUSTUS BAKAL DI DISTRIBUSIKAN DUA KALI
  • GUNUNGKIDUL : PUPUK ORGANIK DAUN JATI DIEKSPOR KE JEPANG
  • GUNUNGKIDUL : NGLEGI KEDATANGAN TAMU BAPPEDA WILAYAH TIMUR INDONESIA KARENA PENERAPAN SID
  • KABUPATEN GUNUNGKIDUL : KERUGIAN BENCANA CAPAI RP 400 JUTA
  • GUNUNGKIDUL : OBJEK WISATA GUA PINDUL JADI PERCONTOHAN NEGARA ASEAN
  • PEMKAB GUNUNG KIDUL GANDENG BPKP UNTUK MEMPERBAIKI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
  • KABUPATEN GUNUNGKIDUL : DILEMA TAMBANG KARST, KEBUTUHAN PERUT VS MELINDUNGI ALAM
  • KABUPATEN GUNUNGKIDUL : KETUA TKPKD OPTIMIS ANGKA KEMISKINAN TURUN 2 PERSEN
  • KABUPATEN BANTUL : KADES SALAHKAN MASYARAKAT, 1.700 KK PANGGUNGHARJO MISKIN
  • KABUPATEN GUNUNGKIDUL : JANGAN LUPAKAN WARGA DI PERBATASAN
  • DIY : 238 DUSUN BELUM TERALIRI LISTRIK
  • PEMKAB BANTUL PRIORITASKAN PENGENTASAN KEMISKINAN
  • UU KEISTEMEWAAN DIHARAPKAN MAMPU MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI YOGYAKARTA
  • FINALISASI DOKUMEN SPKD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 – 2015
  • PERESMIAN WARUNG POSDAYA DAN SENTRA KULAKAN, WUJUD PEDULI KELUARGA MISKIN
  • PEMUDA DESA DIANDALKAN UNTUK MENEKAN KEMISKINAN
  • GELAR WORKSHOP SINKRONISASI PROGRAM ATASI KEMISKINAN GUNUNGKIDUL
  • ANGGARAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL, SUDAHKAH PRO DIFABEL?
  • ANTARA KEKERINGAN DAN HARAPAN KESEJAHTERAAN
  • KEMISKINAN MENJADI ALASAN UNTUK MERANTAU
  • JANGAN PERSULIT WARGA MISKIN PEROLEH LAYANAN KESEHATAN
  • KELOMPOK PEREMPUAN DI GUNUNGKIDUL MENCERMATI KERUMITAN DAN KETIDAKADILAN MELALUI DOKUMEN APBD
  • Provinsi Bali
  • PEMBANGUNAN DESA DI BULELENG SATU PERENCANAAN DAN SATU ANGGARAN
  • GARDU PASKIN WUJUD SINKRONISASI PROGRAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BULELENG
  • PARA PERBEKEL DI BULELENG MINTA SEGERA PEMUTAHIRAN DATA KEMISKINAN
  • BALI: RAPAT EVALUASI 2014 DAN RENCANA KERJA PROGRAM TKPKD BULELENG 2015
  • RAPAT KOORDINASI TKPKD UNTUK PROGRAM GARDU PASKIN BULELENG
  • TANTANGAN IMPLEMENTASI UU NO. 6 TENTANG DESA DI BALI
  • MUSRENBANG KECAMATAN BULELENG 2015
  • PENGHARGAAN RPJMDESA DAMPINGAN SAPA DARI PEMPROV BALI
  • PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN DI BULELENG
  • PEMDA BULELENG MENDENGAR SUARA MASYARAKAT SIPIL
  • BAPPEDA TERHARU DAN BANGGA ATAS PELAKSANAAN PIK DI BULELENG
  • GERBANG DESSIGOT – INOVASI PEMDA BANGLI DALAM MEMBANGUN DESA DI BANGLI
  • MEMFASILITASI DESA PANGEJARAN MENYUSUN RPJMDESA YANG PARTISIPATIF
  • REPLIKASI PROGRAM SAPA DI BALI SINERGI DENGAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
  • KEPUTUSAN RAPAT TKPKD JEMBRANA
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEMAKIN BERAT DENGAN MENINGKATNYA JUMLAH PENDERITA HIV & AIDS DI JEMBRANA
  • MENDORONG REGULASI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN DI JEMBRANA
  • EFEKTIVITAS BANTUAN KOMPOR GAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JEMBRANA DAN BULELENG
  • VERIFIKASI RTS DAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA DAMPINGAN MBM DI (MITRA ACE DI BALI) DI BULELENG
  • PELATIHAN AUDIT SOSIAL PNPM MANDIRI DI KAB JEMBRANA
  • PAPARAN TEMUAN SEMENTARA HASIL AUDIT SOSIAL PNPM DI JEMBRANA
  • MENGEMBANGKAN INSTRUMEN UNTUK VERIFIKASI RTS DAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA DAMPINGAN MBM
  • PELATIHAN APBDESA UNTUK PEMERINTAH DESA DI JEMBRANA
  • AUDIENSI DENGAN KETUA DPRD JEMBRANA
  • MEMBANGUN SEKRETARIAT BERSAMA PENANGGGULANGAN KEMISKINAN DI JEMBRANA
  • WORKSHOP PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
  • Provinsi Nusa Tenggara Barat
  • RATUSAN BANGUNAN AKIBAT GEMPA BUMI DI WILAYAH KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU PROPINSI NTB
  • PENYALAHGUNAAN DAN PENYELEWENGAN ADD/DD DI KABUPATEN DOMPU PROPINSI NTB
  • PEMBANGUNAN PERUMAHAN SIAP HUNI DI DESA KRAMAT KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU-NTB
  • KELOMPOK TANI DI NTB TERANCAM TAK NIKMATI BANTUAN KEMENTAN
  • MENGENTASKAN KEMISKINAN, PEMDA KERJASAMA DENGAN TNI
  • FASILITATOR DESA: UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN DI DESA
  • TKPKD TINGKAT DESA DI LOMBOK TENGAH: LEMPERMADU
  • TRANSPARANSI PENGELOLAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PCC
  • GUBERNUR NTB: MUSRENBANG HARUS TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
  • BEDAH RUMAH LOMBOK TENGAH NTB
  • BLK NTB DIRESMIKAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  • UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA
  • SHARED-LEARNING: UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS TKPKD
  • PERCEPAT PEMBANGUNAN DESA: LOMBOK BARAT CANANGKAN DESA TEMATIK
  • REFLEKSI 3 TAHUN PEMBANGUNAN LOMBOK TENGAH
  • POTRET PENYALURAN BLSM DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
  • NTB PERLU REDEFINISI ANGGARAN PENDIDIKAN
  • PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN vs BKM
  • ENTASKAN BUTA AKSARA, LOTENG DIBANTU KPDT
  • LOMBOK TIMUR PENYUMBANG RUMAH KUMUH TERBESAR DI INDONESIA
  • MENENGOK KONDISI PEREMPUAN DAN KEMISKINAN DI WILAYAH SAPA KAWASAN NTB
  • MERDEKA DARI KEMISKINAN
  • RAKOR TKPKD SE-PULAU LOMBOK DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
  • LIBATKAN MASYARAKAT MISKIN UNTUK BERANTAS KEMISKINAN
  • RAKOR TKPKD LOMBOK TENGAH
  • LOKAKARYA HASIL ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KESMISKINAN
  • PENGINTEGRASIAN DATA STATISTIK DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN LOMBOK TENGAH
  • Provinsi Nusa Tenggara Timur
  • KOTA KUPANG: PENGEMBANGAN PUSKESMAS RAMAH ANAK
  • BURUKNYA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA KUPANG
  • PELAYANAN PUBLIK BELUM DITANGANI SECARA SERIUS
  • PEMKOT VS PEMKAB KUPANG PEREBUTAN ASET PDAM
  • DESENTRALISASI PNPM
  • DUKUNG PUSKESMAS MENJADI BLUD
  • PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI DANA BLM
  • KEMATIAN IBU DAN BAYI MASIH DOMINAN DI KABUPATEN KUPANG
  • KUPANG DISCLAIMER SATU PERIODE
  • PILKADA KABUPATEN KUPANG I PUTARAN
  • PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI DANA BLM
  • TAWARKAN PERUBAHAN DI KABUPATEN KUPANG
  • PENGGUNAAN ANGGARAN DIKABUPATEN KUPANG LAMBAT
  • PENERIMAAN SISWA BARU, BATASI ROMBONGAN BELAJAR
  • UANG DUKA DAN AKTE KEMATIAN GRATIS BAGI KELUARGA MISKIN
  • KEADILAN GRATIS BAGI RAKYAT MISKIN
  • GERAKAN KOPERASI DI KOTA KUPANG
  • KOTA KUPANG : PENGURUSAN IZIN DIKELUHKAN PENGUSAHA KECIL
  • KABUPATEN TTS DI LANDA BENCANA ALAM
  • PERUBAHAN KUALITAS HIDUP DENGAN SEKOLAH
  • PEMERINTAH KOTA KUPANG RESMI LUNCURKAN DANA PEM
  • NIKAH MASSAL BAGI WARGA KURANG MAMPU
  • RAPAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TANPA DIHADIRI TKPKD&PNPM; KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
  • KEMISKINAN PENYEBAB TINGGINYA GIZI BURUK
  • KPU NTT RESMI MENUTUP PENDAFTARAN PASANGAN CALON
  • Provinsi Sulawesi Selatan
  • KEKUATAN PEMBANGUNAN DI DESA
  • PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI KABUPATEN PANGKEP
  • MENTERI SUSI MEMECAH MASYARAKAT, DENGAN SURAT EDARAN
  • KEKUATAN PEMBANGUNAN DI DESA
  • “SI MANIS DANA DESA”
  • KABUPATEN PANGKEP: POTRET KEMISKINAN DI PULAU
  • INFORMASI WALIKOTA BARU DI MAKASSAR
  • REFLEKSI PILEG
  • INFO REFLIKASI SAPA
  • PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN DALAM UPAYA MEMPERCEPAT PENURUNAN PRESENTASE ANGKA KEMISKINAN
  • RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN INDIKATOR LOKAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
  • REVIEW KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELATAN
  • TUDANG SIPULUNG MENAKAR PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR
  • RASKIN DIJUAL KE PEDAGANG
  • DIALOG REGIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • MENGGAGAS GERAKAN KEMITRAAN PEMERINTAH, SWASTA DAN CSO
  • BANJIR MAROS DAN PENYALURAN BANTUAN
  • BENCANA ALAM MENAMBAH BEBAN MASYARAKAT MISKIN
  • WORKSHOP PENYUSUNAN SPKD KOTA MAKASSAR 2012-2018
  • SOSIALISASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  • PERTEMUAN TIM SOLOKITA DAN KUPAS SERTA BAPEDA
  • RAPAT ASISTENSI TKPKD KABUPATEN MAROS
  • PEOPLE AUDIT YKPM
  • RAPAT KORDINASI DAN EVALUASI PROGRAM BEBAS IASMO
  • KONSULTASI PUBLIK STRATEGI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN LUWU UTARA
  • PPA DI KABUPATEN LUWU UTARA
  • PROGRAM MONITORING BERAS MISKIN (RASKIN) OLEH LP3ES KERJASAMA TNP2K
  • Peresmian Kantor TKPKD Kabupaten Luwu Utara
  • RAPAT KORDINASI TKPKD SE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Desain ulang oleh SAPA-Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *