Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, PNPM Mandiri SAPA Indonesia - Aliansi Strategis Melawan Pemiskinan

IKraR

Buletin dan Kliping

Peta Indeks Kesejahteraan Rakyat Nasional Tahun 2013

PETANI PENGGARAP MENJADI PRIORITAS SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GARUT

kemiskinan-sapa-garappetanigarut

SAPA - Konflik antara petani penggarap sebagai masyarakat miskin dengan PTPN VIII Dayeuh manggung dapat teratasi dengan turunnya tim penyelesaian sengketa di lavel pemerintahan Kabupaten Garut. Pada tanggal 27 Februari petani penggarap diusir oleh satuan Brimob dari garapannya dengan alasan masyarakat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, padahal tanah yang digarap masyarakat adalah ex HGU yang masa berakhirnya tahun 2009.

Tim penyelesaian sengketa turun karena pada hari selasa tanggal 26 pebruari 2013 sekitar pukul 10.00 wib satuan brimob melakukan tindakan tindakan untuk mengusir penggarap dengan mengeluarkan ucapan yang kasar, menanggapi tindakan brimob akhirnya masyarakat melakukan perlawanan dengan barisan depan kelompok ibu ibu. Bentuk perlawanan ibu ibu adalah membuka bajunya masing masing sambil mendorong dorong barisan brimob yang akhirnya barisan brimob mundur.

Dalam mediasi yang dilakukan di lokasi garapan yang dihadiri oleh ASDA 1 pemerintah daerah, BPN Garut serta Camat, Kapolsek dan Danramil serta hadir pula ADM perkebuyanan dan tokoh masyarakat. Adapun arahan dari ASDA 1 bahwa " para pihak yang sedang berkonflik agar menahan diri masing masing dan kami mohon kepada pihak ADM PTPN VIII jangan mengganggu masyarakat karena masyarakat ini adalah masyarakat miskin yang perlu kita perhatikan, karena status tanahnya belum keluar perpanjangan HGU nya maka selama masyarakat tidak merusak lingkungan saya harap pihak PTPN tidak mengusir ngusir penggarap begitu juga saya mohon kepada masyarakat penggarap jangan memperlebar garapannya", Demikian yang disampaikan oleh asda1.

Selain ASDA 1 yang berbicara didalam mediasi tersebut camat dan pihak PTPN VIII dan pisak penggarap membuat kesepakatan untuk tidak saling mengganggu.

Hasil dari mediasi yang berlangsung di lokasi garapan akhirnya masyarakat penggarap merasa lega karena bisa melanjutkan mengelola tanah tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya segari hari.

Rencana tindak lanjut dari mediasi tersebut adalah akan dilakukan mediasi lanjutan di kantor pemda yang waktunya belum ditentukan, sementara masyarakat melakukan penataan tataguna tanah agar dapat memenuhu unsur ekonomis dan ekologis dibawah pembinaan dinas perkebunan pemerintah daerah sekaligus pihak dinas perkebunan berjanji dalam anggaran tahun 2013 ini akan menyediakan bibit kopi untuk ditanam di tanah garapan tersebut. Dimana selama ini yang namanya petani penggarap tidak poernah ada perhatian dari pemerintah daerah apalgi dengan memberikan bantuan modal atau bibit karena dianggap petani liar yang menjarah tanah negara.

Berdasar hasil beberapa pertemuan dalam bentuk diskusi di tingkatan pemerintah daerah yang didalamnya TKPKD selalu memberikan masukan agar pemerintah daerah harus memprioritaskan petani paenggarap daripada petani yang sudah mem[punyai tanah milik. Karena petani yang sudah mempunyai tanah milik bisa mengakses ke Bank dan bentuk kredit, sementara petani penggarap sebagai masyarakat miskin yang harus diprioritaskan dalm penanggulangan kemiskinan.

 

Sumber : Yudi Kurnia Korda SAPA Kabupaten Garut

Untitled Document

Temukan Kami di Facebook

Untitled Document

 

Publikasi

Untitled Document
01461924
Hari ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Lalu
1354
3421
7113
1433314
Untitled Document

Sekretariat SAPA

Jalan Bendungan Hilir Gang 10 No. 16 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160 Indonesia Telp/Fax: +62 21-571 0205 Fax: (+62 21) 5710205 E-Mail: admin[at]sapa.or.id

Hubungi Kami

Berita dari Daerah

Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Link Kelembagaan

Untitled Document Biro Pusat Statistik Kementerian Sosial RI TNP2K UKP4
Untitled Document

Jajak Pendapat

Seberapa perlu program PNPM Mandiri untuk dilanjutkan???

Sangat Perlu - 17.2%
Perlu - 27.6%
Biasa saja - 41.4%
Tidak Perlu - 13.8%

Total Pilihan: 29
Ambil suara untuk Jajak Pendapat ini telah selesai on: 31 Ags 2014 - 00:00
Untitled Document

Multimedia