SAPA – Rapat Koordinasi ini di pimpin oleh Kepala Pemberdayaan Masyarakat Kota selaku ketua Tim Teknis TKPKD.
Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
Dasar hukum Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tebing Tinggi antara lain;
– Peraturan Presiden no. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota;
– Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 050/347 Tahun 2013 tentang pembentukan sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tebing Tinggi;
– Keputusan Walikota Tebing Tinggi Nomor 050/348 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tebing Tinggi
TKPKD Kota Tebing Tinggi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Ketua TKPK Kota Tebing Tinggi adalah Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Walikota. Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan memperhatikan Perpres 15/2010.
Target Capaian MDGs: (1). Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan; (2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua; (3). Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (4). Menurunkan Angka Kematian Anak; (5). Meningkatkan Kesehatan Ibu; (6). Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya; (7). Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; (8). Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.
Basis sasaran/Penerima manfaat:
1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (Klaster Satu).
Tujuannya: memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.
Contoh: Program keluarga harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jamkesda, Program raskin dan beasiswa pendidikan.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Klaster Dua).
Tujuannya: mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip- prinsip pemberdayaan masyarakat. Contoh : PNPM Mandiri Pekotaan.
3. Kelompok program penggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil ( Klaster tiga )
Tujuannya: memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
Contoh: Program Kredit Usaha Rakyat
Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Menyiapkan Agenda Rapat TKPK Daerah yang terdiri dari:
1. Memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah
2. Menganalisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD)
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah
4. Melaporkan hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di masing-masing SKPD kepada Sekretariat TKPK
Beberapa program yang dilakukan di Kota Tebing Tinggi:
Program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya individu (Klaster Satu)
– JAMKESDA;
– Beasiswa untuk siswa SD/SMP/SMA/Perguruan tinggi;
– Beras Raskin;
– Bantuan untuk Rumah ALADIN;
– Masyarakat yang memanfaatkan RUSUNAWA
– Bantuan peralatan untuk pedagang jajanan makanan malam
Program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya komunitas (Kalster Dua)
– PNPM dari Pemerintah Pusat;
– Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) PNPM
Program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya usaha mikro dan kecil (Klaster Tiga)
– Pengguliran UMKM
– KUR dan Bantuan kepada Usaha Mikro
Yang menjadi perhatian untuk Tim Teknis TKPK Kota Tebing antara lain:
1. Isu Pendidikan; Berapa jumlah siswa miskin di Kota Tebing Tinggi. Berapa jumlah dana untuk siswa miskin, apakah telah mencukupi dan tepat sasaran. Dengan gambaran tersebut kita dapat memotivasi “Mitra” untuk memberikan dukungan untuk pendidikan baik berupa dana, dan sarana-prasarana pendidikan.
2. Isu Kesehatan; Hampir sama dengan isu pendidikan, penting juga di gali kira-kira isu kesehatan untuk keluarga miskin yang belum ditangani oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dukungan apa saja yang dibutuhkan dari pihak lain?
3. Isu Raskin; Perlu gambaran tentang pelaksanaan raskin, berapa jumlah keluarga yang tidak miskin namun dapat raskin, sehingga perlu perbaikan atau berapa jumlah keluarga miskin yang tidak mendapat raskin.
4. Isu Rumah Tidak Layak Huni; (a). Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tebing Tinggi (ini merupakan data yang sangat penting jika memungkinkan data by name by addres, (b). Berapa rumah yang sudah terselesaikan selama kurun waktu 2010 s/d 2012 serta rencana tahun ini,
(3). Bagaimana kondisi masyarakat:
– Mempunyai rumah tetapi tidak punya hak milik atas tanah
– Mempunyai lahan pertapakan tetapi tidak mempunyai rumah
– Mempunyai rumah dan lahan pertapakan tetapi tidak layak huni
Gambaran ini cukup penting, jika kita peroleh gambaran dan jumlah dari masing-masing kriteria tersebut maka solusi bagi masyarakat lebih jelas dan sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, apa solusi bagi masyarakat yang tidak punya rumah dan tidak punya tanah??
5. Isu Pengangguran; Berapa sebenarnya tingkat pengangguran di Kota Tebing Tinggi (%). Kita butuh data pengangguran riel dan siapa orangnya sehingga masyarakat yang menganggur bisa diajak diskusi mendalam untuk mencari solusi. Apa kemampuannya, apa yang dibutuhkan. Jika dapat dijangkau hendaknya dilengkapi dengan nama dan alamat sehingga kita dapat gambaran “penyebab kemiskinan Kota Tebing Tinggi.
6. Isu tentang Kemiskinan; Pemahaman kepada semua pihak tentang indikator miskin dan sangat miskin
7. Isu Pertanian; Gambaran kepemilikan lahan petani. Jumlah petani yang tidak punya lahan (penyewa).
Berapa jumlah buruh tani. Kebutuhan riel bagi petani yang bisa menjadi usulan ke “Mitra” (program CSR).
8. Isu UMKM; Gambaran umum UMKM di Kota Tebing Tinggi perlu kita ketahui baik dari segi omset dan atau aset, juga kebutuhan mereka sehingga bisa lebih maju.
9. Sarana Fisik Vital. Sarana fisik vital di Kota Tebing Tinggi dapat kita gambarkan sebagai masukan untuk calon Mitra misalnya, keadaan sekolah mana yang masih minim sehingga dibutuhkan bantuan, keadaan posyandu, sehingga menjadi motivasi bagi mitra untuk membantu.
Pada akhir pertemuan disepakati agar masing-masing SKPD melakukan inventarisir Program Penanggulangan Kemiskinan sejak tahun 2010 -2012 sebagai pembelajaran untuk perbaikan program penanggulangan kemiskinan tahun berikutnya.
Oleh : Kominta Sari Purba Korda SAPA Kawasan Sumut
Kemiskinan – Penanggulangan Kemiskinan – Melawan Pemiskinan – Pengentasan Kemiskinan – TKPK – Angka Kemiskinan- Data Kemiskinan – Musrenbang – PNPM Mandiri
Terkait lainnya: