SAPA – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinas program penanggulangan kemiskinan.
Rapat digelar di Ruang Beringin Kantor Gubernur Sumatera Utara, dibuka Wakil Gubernur Sumatera Utara, Ir. Tengku Erry Nuradi, M.Si, didampingi Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara DR. Drs. Arsyad, MM, dihadiri Wakil Bupati dan Walikota selaku Ketua TKPK di daerah dan beberapa undangan lainnya.
Disebutkan Kepala Bappeda, latar belakang digelarnya rakor, diantaranya perlunya penguatan peran strategis Wakil Kepala Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga akan memberikan dorongan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sumatera Utara.
“Untuk itu pemerintah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif guna mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyiapkan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial dan program kompensasi khusus yang menyasar rumah tangga miskin dan rentan,” terang dia.
Peran TKPK daerah jelas dia sangat diharapkan agar program penanggulangan kemiskinan termasuk P4S dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dan rentan menjadi lebih efektif.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, menegaskan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, tetap mengacu pada pemerintah pusat. Ada beberapa kluster program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dijelaskan Pabali Musa seperti kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
Ini kata dia bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. “Kluster kelompok pertama ini seperti program keluarga harapan, program beras untuk rumah tangga miskin atau raskin, jamkesmas, program bantuan pendidikan untuk rumah tangga miskin atau BSM dan bantuan langsung sementara masyarakat,” tegas Wagub.
Kluster kelompok kedua yakni kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsi pemberdayaan masyarakat.
Kluster kelompok kedua ini lanjut dia adalah program nasional pemberdayaan masyarakat. “PNPM hingga saat ini Alhamdulillah masih termasuk yang tepat sasaran,” jelas Bapak Tengku Erry Nuradi.
Kluster lainnya terang Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Program Kredit Usaha Rakyat maupun program pro rakyat lainnya, dimana beliau menyampaikan bahwa banyak laporan yang diterima prihal ketidak akuratan data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Terkait dengan hal tersebut Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara meminta kepada para wakil kepala daerah melalui TKPK di daerah memperkuat koordinasi dengan SKPD teknis termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengantisipasi permasalahan selanjutnya.
Rakor TKPK Provinsi Sumatera Utara yang diadakan pada pada haru Jumat, 4 Juli 2014 tersebut akan ditindak lanjuti dengan kegiatan forum Wakil Kepala Daerah selaku ketua TKPK untuk memperkuat kelembagaan TKPK baik di tingkat Provinsi maupun di daerah.
Oleh: Kominta Sari Purba Korda SAPA kawasan Sumut
Kemiskinan – Penanggulangan Kemiskinan – Melawan Pemiskinan – Pengentasan Kemiskinan – TKPKD – Angka Kemiskinan – Data Kemiskinan – Musrenbang – PNPM Mandiri – IKraR – Jamkesmas – Jamkesda – KUR – BSM – BLSM – PKH – Raskin – BPJS
Terkait lainnya: