SAPA – Pada tanggal 6 Desember 2012 bertempat di Aula Bappeda dilaksanakan Rapat Koordinasi TKPKD dalam rangka monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan.
SKPD yang melakukan program Penanggulangan Kemiskinan adalah Dinas pendidikan, PSDA, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bagian Perekonomian, Dinsosnakerkop, BPMPD, Perindagsar, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bina Marga, PPAKB, Dinas Kesehatan, BP2KP.
Yang menjadi pertanyaan penting dalam rapat koordinasi ini adalah bagaimana pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di lapangan selama tahun 2012. Masing-masing SKPD menyampaikan program dan kegiatan yang dilakukannnya.
Dari tahun ketahun perkembangan laporan hampir sama.
Nelayan tidak jauh dari kumuh dan miskin. Pengembangan budidaya perikanan, sasarannya pembudidaya ikan skala kecil. Tahun ini ada pengembangan kawasan minopolitan yang tujuannya percepatan pertumbuhan yang lokasinya di kecamatan Tebing Tinggi. Ada kendala realisasi program karena kebijakan pemerintah? .
Untuk tahun 2013 hasilnya tidak jauh berbeda. BP2KP: PUAP tetap digulirkan, tahun 2012 ini yang menerima PUAP 43 Gapoktan. Peningkatan diversifikasi, penanganan daerah rawan pangan, program desa mandiri pangan (Desa Sentang) dibentuk 4 kelompok afinitas dengan anggota 30 orang yang dibagi lagi menjadi 8 kelompok kecil. Dana yang diberikan 100 juta. Desa Sentang mengajukan pengembangan ternak kambing yang akan digulirkan ke desa sekitarnya namun perguliran mengalami tantangan yang cukup besar.
Penanganan daerah rawan pangan dengan bantuan beras sebanyak 10 kg per-kk ke desa Bintang Bayu dan Juhar. Pembinaan kelompok wanitani sebanyak 20 kelompok. Pengadaan lantai jemur padi (BDB).
Peningkatan kesejahteraan langsung bagi kelompok nelayan dengan bantuan 30 juta rupiah.
Dalam pelaksanaan program pengembangan ternak. Kelompok yang membelanjakan ternak, dana ditransfer ke rekening kelompok. Walaupun demikian banyak ketidak berhasilan dilapangan. Apa payung hukum sehingga program bisa berhasil? Bagaimana memastikan perguliran itu terjadi?.
Menurut Dinas Kesehatan Jamkesda Kabupaten Serdang Bedagai 76.000 . Kendala pelaksanaan tidak ada. Kedepan akan dilakukan pendataan ulang. Dalam laporan kegiatan penanggulangan kemiskinan Dinas Kesehatan yang disampaikan hanya judul programnya saja sehingga sulit dilihat permasalahan yang dihadapi dilapangan.
Pembinaan desa PT.W2KSS, Desa menuju lokasi wisata dan Desa Percontohan PKK. Desa Petualan Hilir Kec. Pegajahan.
Masing-masing SKPD membacakan laporannya. Diantaranya Dinas Pertanian dan peternakan, dinas Tarukim Kebersihan dan Pertamanan, Bina marga, BPMPD, PPAKB. Pada saat penyampaian laporan, kondisi dilapangan pelaksanaan diatas 75 %.
Saran dan Rekomendasi :
– Sangat penting: Refleksi Program Penanggulangan Kemiskinan oleh masing-masing SKPD yang difasailitasi oleh TKPKD. Jenis program dari tahun ke tahun tetap sama tanpa ada evaluasi yang jelas. Hampir semua SKPD mempunyai program dana bergulir walaupun tidak bergulir tetap dilakukan tanpa pembelajaran dari keggalan sebelumnnya.
– Sampai saat ini Rumah tidak layak huni di Kabupaten Serdang Bedagai jumlahnya belum pasti, demikian halnya dengan data penting laiinya. Harus ada upaya bersama agar ada kepastian data sehingga rencana dan pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
– Saat ini sedang ada pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM) oleh PNPM dengan data dasar PPLS 2011. Dibutuhkan kebijakan sehingga data RTM yang dihasilkan oleh PNPM menjadi verifikasi PPLS 2011.
– Kepada semua SKPD diharapkan melengkapi RAD MDGs dan RAD dalam PK sebagai bagian dari SPKD.
Kominta SariPurba Korda SAPA Kawasan Sumut
Terkait lainnya: