Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPK - Angka Kemiskinan - IKraR - Pemberdayaan Masyarakat - PNPM Mandiri SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

Terhubung SAPA

Agenda

Data Kemiskinan

Hubungi Kami

Video

Fotografi

WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT MENDUKUNG PROGRAM SAPARA DIREPLIKASI DI SELURUH KAB/KOTA DI JAWA BARAT

kemiskinan-sapa-wagubjawabaratmendukungprogramsapa

SAPA - PADA tanggal 30 Oktober 2014 di Gedung Sate dilaksanakan audensi Tim SAPA dengan Wagub Jawa Barat yang juga sekaligus Ketua TKPK Provinsi Jawa Barat. Wagub Jabar didampingi oleh Assda III, Biro Yansos dan SKPD Pemprov Jabar.

Dalam audensi ini Kemenko dan Tim SAPA Jakarta yang diwakili oleh Pak Fahrul menjelaskan tentang program SAPA di Jawa Barat termasuk di isu agraria di 6 Kabupaten di Jawa Barat, kemudian menjelaskan tentang data-data PRC yang sudah dibuat oleh SAPA

Selain itu, Tim SAPA Pusat berharap Pemprov Jabar bisa membangun inovasi-inovasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dan itu jadi masukan bagi Kementrian baru yang disusun oleh Presiden Jokowi. Untuk menyikapi nomenklatur dan perubahan-perubahan kebijakan dan program ke depan.

Menurut Bpk. Fakhrul dari Tim SAPA, Kemenko baru membutuhkan masukan-masukan dari daerah dan public, TNP2K masih dibawah kemenko Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dan harapanya TKPKD menjadi ruang multipihak untuk penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat, ada diskusi - diskusi rutin yang dijalankan.

Tim SAPARA Jabar menyampaikan perkembangan program SAPA yang dilakukan 6 Kabupaten termasuk penyusunan model RA dan rencana-rencana untuk mensharing di Sekretariat TKPKD di Bappeda

Respon Wagub

Mempertanyakan kembali apa yang akan dilakukan kemenko yang baru. Mendukung program agraria di 6 kabupaten dan meminta program ini diperluas ke 27 kabupaten di Jawa Barat, pemprov akan mendukung reforma agraria apalagi kalau kebijakan di pemerintah pusat tegas soal agraria

Namun Pemrov Jabar terhambat oleh kewenangan pusat dimana kawasan kebun dan hutan adalah kewenangan pusat, pemprov tidak punya kewenangan, harusnya pemerintah pusat tegas dan mengeluarkan kebijakan yang jelas untuk reforma agraria ini.

Rencana Ke Depan

1. Tim SAPARA Jabar segera membuat kertas kebijakan yang diberikan kepada Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah pusat (kemenko dan kementerian agraria)
2. Tim SAPA meminta ada diskusi mendalam dengan Tim SAPARA untuk konsepsi2 reforma agraria ke kemenko dan kementerian agraria
3. Aktivasi Sekretariat TKPKD untuk mendukung program RA di 6 Kabupaten dan di Jawa Barat
4. Sharing model ke TKPKD Jawa Barat

Oleh: Korda SAPA Kabupaten Bandung
                                                          Penanggulangan Kemiskinan - Melawan Pemiskinan - Pengentasan Kemiskinan - TKPK - Angka Kemiskinan - IKraR - Pemberdayaan Masyarakat - PNPM Mandiri