SAPA INDONESIA – DIREKTUR Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus mengungkapkan bahwa suksesnya program sejuta rumah, terletak dari bagaimana Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah yang layak huni.
Karena dari sebuah rumah yang layak akan tumbuh sebuah generasi berkualitas yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan sebuah bangsa. Kebutuhan rumah setiap tahunnya antara 800 ribu-900 ribu unit pertahunnya, sedangkan yang dapat terpenuhinya hanya sekitar 400 ribu sampai 500 ribu, untuk itu kecenderungan backlog semakin meningkat setiap tahunnya.
Pemerintah saat ini dalam penyediaan perumahan memiliki berbagai program khusus untuk masyarakat yaitu program pembangunan rumah khusus, rumah susun sewa bagi pekerja, dan adanya bantuan stimulan perumahan swadaya.
Sedangkan untuk pembiayaan perumahan saat ini memiliki tiga skim fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kemudian adanya skim Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan tambahan Bantuan Uang Muka (BUM).
Pembangunan rumah layak huni merupakan program dari pemerintah pusat yang pelaksanaanya bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan tujuan memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga yang tidak mampu. Rencana pembangunan rumah layak huni 2014 – 2018 ditargetkan sebnyak 10 ribu unit. Dengan melihat kondisi keuangan daerah maka hendaknya program ini juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota agar maksimal.
Tujuan dari program ini sangat baik. Akan tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah belum adanya peraturan yang spesifik mengatur. Sehingga pada implementasinya rawan indikasi main-main. Oleh sebab itu melalui aturan yang jelas akan menyempurnakan program ini.
Banyak yang tidak tahu dari program rumah layak huni ini, sehingga warga banyak yang bertanya. Kalau ada aturan yang jelas dan sosialisasi yang baik maka program ini bisa maksimal.
Melalui aturan maka akan ada kejelasan kriteria sehingga memudahkan melakukan pendataan dan pemetaan wilayah yang memudahkan untuk dilakukakannya perencayaan yang lebih matang. Kalau aturannya dan kriterianya jelas dan dilakukan secara terbuka maka masyarakat tidak akan bertanya-tanya.
Opini yang berkembang di masyarakat program ini rentan berbau politis atau dilaksanakan pada kawasan yang mendukung pemerintah saja. Karena masih banyak warga miskin dan tidak mampu yang belum mendapatkannya.
Terkait dengan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu sebagai upaya penanggulangan kemiskinan adalah membangun perumahan siap huni. Salah satunya adalah di Desa Kramat Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Lokasi pembangunan rumah siap huni telah ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Dompu (Arifudin, SH) bersama rombongannya.
Dalam rombongan tersebut diikuti oleh Tatapem, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas PU bagian cipta karya. Sementara dari pihak warga dihadiri oleh seluruh staf desa dan masyarakat sebagai penerima manfaat, sehinga dalam kesempatan itu Wakil Bupati Dompu menjelaskan agar program tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai terjadi salah paham antara sesama terutama masyarakat setempat.
Kepala Bagian Tatapem, menghimbau agar program ini disosialisasikan kepada pemuka masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, Babinsa, Babinkantipmas dan masyarakat pada umunya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecemburuan social terhdap warga dusun yang lain, karena selain dari Dusun Jala Desa Kramat Kecamatan Kilo masih banyak dusun-dusun lain yang perlu diberikan bantuan rumah layak huni seperti ini.
Kemudian diharapkan kepada pemerintah desa setetmpat agar mendata masyarakat dengan baik karena jumlah rumah yang dibangun hanya 50 unit. Jadi, bagi penerima manfaat agar rumah milik warga dapat merelakan untuk diratakan dengan tanah, kemudian diganti dengan rumah baru jenis BTN type 36.
Program tersebut disambut baik oleh masyarakat Desa Kramat Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Lokasi tersebut sangat strategis jauh dari jangkauan banjir serta sesuai dengan ketetntuan program yang hendak dibangun Perumahan Daerah Pesisir Siap Huni, begitu juga dengan akses jalannya sangat memadai.
Oleh: IKRAMAN Korda II NTB (Kabupaten Dompu dan Sumbawa Barat) – Juli 2016
Terkait lainnya: