SAPA – Keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) selama ini dinilai banyak pihak tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah. Hal ini terkait dengan fungsi koordinasi, maupun monitoring dan evaluasi yang tidak diselenggarakan secara maksimal.
Di sisi lain, keberadaan TKPKD yang hanya berada di tingkat provinsi dan kabupaten, dinilai membatasi jangkauan monitoring dan evaluasi implementasi program pengentasan kemiskinan yang sasaran intervensinya hingga masyarakat secara individu. Meskipun kenyataannya, pada regulasi yang menaungi eksistensi TKPKD, pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membentuk lembaga yang melaksanakan peran dan fungsi TKPKD di tingkat kecamatan dan desa.
Namun, tidak semua pemerintah daerah dapat menangkap peluang tersebut, sehingga lembaga dimaksud menjadi nihil adanya. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri juga bahwa beberapa TKPKD di daerah/kabupaten lain sudah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil membuat inovasi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Tidak maksimalnya TKPKD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya perlu didorong lebih kuat dalam berbagai dimensi, mulai dari pengelolaan lembaga TKPKD, dorongan sistem dan mekanisme kerja, koordinasi serta ketersediaan regulasi pro-masyarakat miskin di tingkat daerah. Dalam upaya tersebut, salah satu hal yang dapat ditempuh adalah dengan bercermin kepada keberhasilan TKPKD di daerah/kabupaten lain sehingga dapat dijadikan sebagai referensi. Mengingat keberhasilan, hambatan, kendala dan peluang yang dihadapi di lapangan tentu berbeda-beda pada masing-masing daerah.
Beragamnya capaian dan kemajuan yang dicapai TKPKD dari beberapa daerah/kabupaten disertai inovasi pembangunan dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di daerah masing-masing mendorong TKPKD Kabupaten Lombok Tengah bersama SAPA menjalin kerjasama dengan lembaga Transform melakukan shared-learning.
Kegiatan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kapasitas TKPKD dalam melaksanakan usaha penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, sekaligus sebagai ajang belajar bersama antar-TKPKD. Sebelum kegiatan dilakukan, terdapat beberapa kegiatan pendahuluan yaitu (1) pemetaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah; (2) workshop TKPKD, dan (3) workshop integrasi data desa, di tingkat kabupaten.
Melalui tiga proses kegiatan tersebut telah terjadi proses pembelajaran para pihak yang tergabung dalam TKPKD, tukar pengalaman dalam hal penanggulangan kemiskinan di daerah secara kolaboratif dan integratif. Hal tersebut terkait konsep, strategi, praktek dan perubahan kebijakan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, miningkatnya pemahaman TKPKD mengenai kebijakan dan usaha penanggulangan kemiskinan daerah serta terumuskannya strategi integrasi data kemiskinan di desa. capaian tersebut diharap dapat membantu melancarkan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari (21-25 Januari 2014) di Grand Royal Hotel Batujai-Lombok Tengah ini diikuti 12 utusan TKPKD (Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Dompu, Sumba Timur, Bantaeng, Janeponto, Takalar, Selayar, Buton Utara, Gowa, Sleman, Timur Tengah Selatan, Kupang dan dihadiri pihak BPS dan TNP2K. Secara umum tujuan kegiatan adalah mengkomunikasikan praktek terbaik dalam mengelola kelembagaan TKPD untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pelaku penanggulangan kemiskinan di daerah. Untuk itu dilakukan (1) sharing pembelajaran pengelolaan kelembagaan, data dan informasi dalam program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh mitra ACCESS di tingkat nasional;
(2) diskusi kritis tentang berbagai pengalaman, positif maupun negatif dalam penerapan metode, pengembangan dan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan daerah dan pemberian akses pemanfaatan data kemiskinan bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan pelayanan pengentasan kemiskinan dan (3) peningkatan kapasitas dan pemahaman kelembagaan TKPKD dalam rangka pemanfaatan data, informasi dan regulasi penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah sekaligus memotivasi TKPKD di Daerah dalam rangka mendorong usaha pengentasan kemiskinan.
Pada kegiatan diketahui bahwa masing-masing kabupaten memiliki inovasi tersendiri bersama TKPKD dalam upaya mendukung upaya pengentasan kemiskinan. seperti Kabupaten Sleman, Bantaeng dan Dompu yang pada tahap awal memilih untuk melakukan verifikasi data secara kontekstual. Kabupaten Lombok Utara yang saat ini fokus pada perumahan dan bantuan pendidikan melalui beasiswa transisi (pemberian beasiswa kepada masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi).
Kabupaten TTS di Kupang menempuhnya dengan meringankan beban biaya untuk kebutuhan ekonomi masyarakat (seperti meringankan masyarakat pada pembayaran Raskin). Kabupaten Lombok Tengah yang fokus melakukan verifikasi data, pembentukan lembaga yang menyelenggarakan peran dan fungsi TKPKD hingga tingkat desa, pembentukan poverty resource center dan pusat pengaduan masyarakat khusus pengelolaan program pengentasan kemiskinan. Sejumlah inovasi lain juga dipaparkan, yang dapat dijadikan contoh bagi TKPKD lain agar lebih maksimal menyelenggarakan tugas dengan menyadari peran dan fungsinya.
Oleh: Siti Sanisah Korda SAPA Kawasan NTB
Kemiskinan – Penanggulangan Kemiskinan – Melawan Pemiskinan – Pengentasan Kemiskinan – TKPKD – Angka Kemiskinan – Data Kemiskinan – Musrenbang – PNPM Mandiri – IKRAR – Jamkesmas – Jamkesda – JKN – BPJS – KUR – BSM – BLSM – PKH – Raskin
Terkait lainnya: