SAPA INDONESIA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana akan membangun sebuah jembatan yang menghubungkan Pulau Flores dan Pulau Adonara. Titik jembatan sepanjang 700 meter itu akan berada di Desa Palou (Flores) dan Desa Tanah Merah (Adonara) yang dikenal dengan nama jembatan Palmerah. Jembatan ini akan menghubungkan Larantuka dengan Pulau Adonara yang panjangnya mencapai 800 m, dan diperkirakan akan menghabiskan dana Rp. 5,1 Triliun.
Menurut Gubernur, Jembatan Palmerah ini sangat penting, karena dapat membuat Flores-Adonara menjadi kawasan ekonomi yang terintegrasi. Selain itu, tujuan pembangunan jembatan tersebut sesuai dengan Visi Indonesia 2025 dan visi Pemerintah NTT. Konsep pembangunan jembatan ini adalah hibah Pemerintah Jepang. Pra studi juga sudah dipaparkan pada hari kamis (29/10) oleh Tim konsultan ,PT. Puri Dimensi yang berlangsung di Neo Hotel Kupang, yang dipandu langsung kepala dinas pekerjaan umum NTT, Ande Kore dan telah di koordinasikan dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan mendapat respon positif karena mendukung pembangunan Nasional dan Daerah.
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya telah meminta bantuan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengatasi masalah ini. JICA dipilih oleh Pemprov, karena sudah banyak proyek pembangunan yang berhasil dilakukan oleh JICA di NTT, diantaranya: Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang, jembatan Menu-Fatuat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Amagarapati di Kabupaten Flores Timur, dan saluran irigasi Mbay Kiri di Kabupaten Nagekeo.
Tetapi pada Jumat (8/4/2016) yang lalu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT, Andre W. Koreh, memberi keterangan, bahwa, terealisasinya pembangunan proyek jembatan Pancasila Palmerah dan turbin listrik baru energi terbarukan, akan di bahas secara mendalam di kantor Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, di Jakarta.
Menanggapi proyek besar ini, Pengamat hukum tatanegara Undana, Johan Tuba Helan pada tanggal 02 November 2015 mengatakan tidak ada keuntungan dari sektor ekonomi jika jembatan yang direncanakan senilai Rp. 5,1 triliun dibangun, karena kondisi masyarakat NTT saat ini sedang menjerit kelaparan. Bahkan kesulitan transportasi karena banyak infrastruktur jalan yang rusak parah. Menurutnya, dana RP, 5,1 triliun itu mungkin lebih baik untuk membangun puskesmas dan sekolah. Demikian juga pernyataan Dekan Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Drs. Pius Bumi Kellen yang merupakan putra Adonara ini pada, menilai pembangunan jembatan yang diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp5,1Triliun tersebut tidak bermanfaat. Ia menilai, pembangunan jembatan dengan anggaran fantastis tersebut sebagai proyek pencitraan diri Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) di penghujung jabatannya. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
Berdasarkan konsep ekonomi, lanjutnya, pembangunan adalah investasi dengan tujuan untuk optimalisasi pelayanan publik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia itu nantinya tidak memberikan manfaat yang besar. Pemerintah Provinsi NTT diingatkannya agar tidak gegabah dalam membuat keputusan dan semestinya memperhitungkan secara cermat besaran anggaran yang diinvestasikan dengan keuntungan dari pembangunan itu serta benefit sosialnya nanti. “Semestinya diperhitungkan secara baik keuntungan dari pembangunan jembatan ini sehingga nantinya memberikan dampak langsung bagi masyarakat Larantuka dan Adonara”. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
Yang diharapkan adalah mengatasi kemiskinan yang ada dengan menjawab persoalan riil yang dialami masyarakat saat ini yakni kemiskinan bukan melaksanakan kegiatan yang hasilnya nanti biasa-biasa saja,” “Supaya pembangunan itu bermanfaat semestinya pemerintah alokasikan anggaran yang besar itu untuk meningkatkan UKM sehingga out put dari pembangunan jembatan itu bisa mendapatkan keuntungan besar. Pembangunan jembatan penghubung itu tidak ada gunanya dan tidak bisa meraup keuntungan yang lebih tinggi,”karena Sesuai pengamatannya, potensi alam yang ada di wilayah Adonara sangat nihil sehingga investasi tersebut nantinya mubazir. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
Disaat yang sama ketua DPRD NTT Anwar Puo Geno mengatakan tidak dalam posisi mendukung atau menolak karena sumber anggaran dari APBN, bukan dari APBD pemprov NTT. Namun ia berharap pemerintah pemprof harus lebih getol memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk alokasi anggaran yang lebih besar bagi ribuan kilometer jalan, jembatan, irigasi dan jaringan air bersih. Sementara ketua fraksi gabungan DPRD NTT, Jefri Umbanunaek kepada koran ini mengaku sangat prihatin rencana pembangunan jembatan palmerah karena gubernur NTT hanya mengejar prestise. Lanjutnya, seluruh masyarakat saat ini berteriak untuk bangun jalan yang layak, bukan membangun jembatan palmerah yang akan menelan dana Rp. 5,1 triliun.
Ketua fraksi partai Nasdem Jhony Army Konay justru memepertanyakan rencana anggaran yang akan digunakan untuk membangun jembatan tersebut. Pasalnya pemerintah pemprop pernah menjelaskan bahwa rencana pembangunan jembatan tersebut akan dibiayai pemerintah jepang. Namun belakangan pemerintah sudah memastikan proyek tersebut akan dibiayai APBN.
Barangkali yang perlu kita lakukan saat ini adalah mendorong Pemprop NTT untuk lebih ekstra dalam melakukan lobi ke tingkat pusat agar mendapatkan sejumlah uang yang lebih besar untuk kepentingan pembangunan di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan dan perikanan dan kelautan. Karena masih banyak para nelayan kita sampai saat ini menangkap ikan dengan pola trdisional. Dan hasilnya pun langsung di jual ke kapal kapal ikan miliknya orang luar negri, yang kebetulan berlabu di sekitar perairan kita. Tentunya dengan harga jual yang sangat murah. Begitupun masih banyak para siswa, pelajar kita dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas masih memanfaatkan fasilitas sekolah yang sangat sederhana, tidak ada komputer, listrik belum masuk sekolah, apalagi jaringan internet, masih jauh dari harapan. Juga tidak sedikit para petani kita saat ini menggunakan sistim pengolahan lahan pertanian dengan pola membakar hutan dan berpindah-pindah. Dibidang kesehatan, masih banyak fasilatas kesehatan yang kurang memadai, sehingga tidak sedikit orang sakit yang memilih berobat ke dukun atau para normal. Saat ini di NTT, ada 18 daerah masih tertinggal. 3 daerah yang sudah keluar dari predikat tertinggal terdiri dari kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ngada. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
Untuk itulah Dalam Musrenbang Propinsi NTT tahun 2016 Jembatan Pal Merah juga masuk dalam skala prioritas perencanaan pembangunan daerah ditanyakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Propinsi NTT soal dukungan pemerintah pusat terkait rencana pembangunan jembatan Pal Merah Rp.5,1 T dan proyek Turbin pembangkit listrik, banyak pendapat public mestinya memprioritaskan program yang sangat urgen dengan kebutuhan masyarakat. Ditanggapi oleh Dr. Sumarsono MDM, Dirjen Otoda Departemen Dalam Negeri, proyek tersebut mejadi tanggung jawab pemprop dan selanjutnya dimasukan dalam Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi NTT. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
Arahan Kebijakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang dibacakan oleh Deputy Kependudukan dalam Musrenbang dimaksud yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan Walikota se NTT, SKPD Propinsi, Tokoh Agama, LSM Mitra, Media massa, Dep.Dalam Negeri, Dewan Kelautan Indonesia, Kementrian Agraria dan Tata ruang bahwa Penyusunan RKP 2017 harus Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial sehingga apa pun yang akan diusulkan nantinya perlu memperhatikan dimensi-dimensi yang menjadi pioritas dan sasaran pembangunan nasional 2017. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN
Sarah Lery Mboeik | Koordinator Daerah NTT – SAPA INDONESIA
Terkait lainnya: