Perlindungan Sosial dan Pemenuhan Hak Dasar

Perlindungan sosial dan pemenuhan hak dasar adalah hal yang wajib dan perlu dilaksanakan pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Meningkatnya kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu juga menjadi cerminan keberhasilan program kerja pemerintah.

Perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka. Selain kebijakan publik yang bersifat formal, definisi perlindungan sosial juga mencakup praktek-praktek informal seperti arisan, sistem gotong royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman serta skema-skema jaring pengaman sosial yang berbasis masyarakat. Kebijakan dan program perlindungan sosial khususnya untuk konteks di negara-negara ASEAN mencakup lima komponen, yaitu : Kebijakan pasar kerja, Kebijakan Bantuan Sosial, Asuransi Sosial, Skema berbasis masyarakat dan kebijakan terkait dengan perlidungan anak.

Sedangkan pemenuhan atas hak-hak dasar rakyat dapat berbentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya perlu memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Pembangunan harus mampu membebaskan rakyat dari berbagai belenggu yang menghambat ruang gerak bersama dalam mengekspresikan dan mewujudkan nilai-nilai dan tujuan bersama. Ruang gerak yang sah berkait dengan nilai-nilai masyarakat yang terus berkembang dan yang terus kita bangun konsensusnya. Hak-hak dasar rakyat yang diusahakan dapat dipenuhi anatara lain adalah Hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman, Hak rakyat untuk memiliki akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau, Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan, Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan, Hak rakyat untuk memperoleh keadilan, Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan perubahan, Hak rakyat untuk berinovasi dan Hak rakyat untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Beberapa Best Practices yang terkait dengan Perlindungan Sosial dan Pemenuhan hak dasar dapat dilihat pada link-link di bawah ini :

Terbaru

PKH MENDORONG ANAK-ANAK PENERIMA MANFAAT UNTUK BERPRESTASI

PKH MENDORONG ANAK-ANAK PENERIMA MANFAAT UNTUK BERPRESTASI

SAPA INDONESIA - PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi...
CEGAH URBANISASI, INFRASTRUKTUR DESA PERLU DIGENJOT

CEGAH URBANISASI, INFRASTRUKTUR DESA PERLU DIGENJOT

SAPA INDONESIA - PEMBANGUNAN wilayah pedesaan dalam program...
RATUSAN DESA BELUM PUNYA BUMDES

RATUSAN DESA BELUM PUNYA BUMDES

SAPA INDONESIA - RATUSAN desa di Pamekasan belum memiliki badan...
DESA DIDORONG OPTIMALKAN PENYERAPAN DANA DESA

DESA DIDORONG OPTIMALKAN PENYERAPAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - SAAT ini, masih ada satu desa di Boyolali,...
Untitled Document

Populer

PETA KEMISKINAN INDONESIA

PETA KEMISKINAN INDONESIA

SAPA INDONESIA - DALAM lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan...
PROBLEM KEMISKINAN 2017

PROBLEM KEMISKINAN 2017

SAPA INDONESIA - SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....
KORUPSI MENGEPUNG DESA

KORUPSI MENGEPUNG DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI sudah merambah pengelolaan dana desa....
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia