Perlindungan Sosial dan Pemenuhan Hak Dasar

Jaminan Kesehatan sebagai Wujud Pemenuhan Hak atas Kesehatan yang Layak bagi Warga Miskin di Kabupaten Jembrana

Membicarakan Kabupaten Jembrana, terlepas dari permasalahan yang dihadapi saat ini, selalu dikaitkan dengan inovasi yang dilakukan pada mata kepemimpinan Bupati I Gede Winasa dengan jaminan kesehatan gratis-nya. Dengan gagasan jaminan kesehatan gratis-nya, Kabupaten Jembrana menjadi pelopor pemberian jaminan kesehatan gratis pada masanya. Walaupun pada masa pasca kepemimpinan Bupati I Gede Winasa jaminan kesehatan yang dikenal dengan nama Jaminan Kesehatan Jembrana ini menemui kendala terkait dengan keberlanjutannya, tetapi gagasan tentang pemberian jaminan kesehatan gratis yang dimotori oleh pemerintah kabupaten/kota dapat dijadikan sebuah pembelajaran bagi kabupaten/kota lainnya.Apa yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Jembrana, bagaimana memulai dan mengelolanya?

Apakah Program Jaminan Kesehatan Jembrana?

Program Jaminan Kesehatan Jembrana dirintis sejak Februari 2002, dan mulai beroperasi pada Februari 2003. Program ini berupa pemberian asuransi kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana, dan ini bertujuan: 1) meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan kesehatan; 2) memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat; dan 3) menciptakan kompetisi pelayanan yang sehat antara pemberi pelayanan kesehatan (PPK) baik negeri maupun swasta.

Program JKJ terdiri atas beberapa komponen, yakni:

1) Lembaga JKJ Lembaga JKJ adalah lembaga asuransi kesehatan masyarakat Jembrana yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 572 Tahun 2002, tanggal 18 Desember 2002

2) Peserta JKJ Peserta JKJ adalah seluruh masyarakat Jembrana terutama keluarga miskin (Gakin) dan masyarakat umum yang belum terbiayai oleh sistem pelayanan asuransi kesehatan (ASKES untuk masyarakat PNS, Jamsostek untuk karyawan perusahan swasta dan asuransi swadana lainnya). Semua masyarakat mempunyai hak atas premi yang disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Jembrana pada Lembaga JKJ untuk pelayanan kesehatan tingkat I (PPK-1) pada Puskesmas dan Praktek Dokter/Bidan Swasta yang menerima JKJ

3) PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) Pemberi pelayanan kesehatan yang mengadakan kontrak dengan lembaga JKJ yaitu : Puskesmas, Praktek Dokter Swasta, Praktek Bidan Antara PPK JKJ dengan Lembaga JKJ mempunyai hubungan kontrak dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Apabila PPK JKJ tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana pada kontrak maka pihak Lembaga JKJ dapat memberikan sanksi berupa skorsing selama beberapa bulan, apabila sanksi tetap dilanggar maka pihak Lembaga JKJ dapat melakukan pemutusan hubungan kontrak.

Sumber Pembiayaan Pembiayaan

JKJ dilakukan melalui pengalihan subsidi yang semula diberikan kepada puskesmas dan rumah sakit, kini dialihkan kepada masyarakat langsung dalam bentuk premi biaya rawat jalan tingkat pertama melalui lembaga Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Selain dari APBD pembiayaan juga berasal dari dana-dana Gakin, yang sebelumnya diberikan ke Puskesmas kemudian dialihkan ke JKJ.

Manajemen Pengelolaan JKJ Manajemen/pengelolaan JKJ menggunakan prinsip-prinsip JPKM yang telah disempurnakan sesuai dengan program JKJ yaitu :

- Semua dana untuk pelayanan kesehatan disetor ke rekening JKJ pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Negara di Jembrana (BPD Negara).

- Transaksi pembayaran menggunakan sistem klaim, tidak menggunakan sistem kapitasi seperti aturan JPKM. Dokter umum mengklaim per pasien sebesar Rp 27.000,

- dan Dokter Gigi mengklaim per pasien sebesar Rp 30.000,-.

- Pembayaran klaim dilakukan oleh Badan Pelaksana JKJ atas dasar pengajuan klaim oleh PPK. Pengajuan klaim diverifikasi oleh Tim Verifikasi JKJ, setelah disetujui baru dibayar oleh kasir.

- Ketentuan administrasi bagi seluruh PPK telah tertuang dalam kontrak, dan diadakan sosialisasi pada pertemuan rutin masingmasing PPK.

- PPK wajib mengirim laporan data pasien, dan data kesehatan lainnya sebagai bahan pemantauan kesehatan wilayah oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sosial Kabupaten Jembrana.

- Diberlakukan demokratisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat memilih PPK yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik tanpa dibatasi wilayah, serta bisa di PPK negeri maupun swasta.

Peran Serta ASKES di Kabupaten Jembrana

Peran Serta ASKES :

- Untuk rawat jalan tingkat pertama (PPK-1) kapitasi Puskesmas disetorkan ke JKJ untuk tambahan pembiayaan PPK-1 untuk program JKJ. Peserta ASKES juga mendapatkan kartu JKJ, yang dapat di pergunakan untuk pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama (PPK-1) pada praktek dokter swasta atau puskesmas.

- Untuk pelayanan kesehatan lanjutan PPK-2 dan PPK-3, peserta ASKES tetap mendapat pelayanan pada Rumah Sakit sesuai dengan aturan pada PT. ASKES. Monitoring Program JKJ Monitoring program JKJ di lakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jembrana.

Keberlanjutan

Setelah berjalan selama lebih dari lima tahun, Program JKJ mendapatkan kendala berupa keberlanjutan program. Selama masa kepemimpinan Bupati Winasa kendala tersebut tidak muncul ke permukaan. Setelah Bapak I Gede Winasa tidak lagi menjabat sebagai Bupati Jembrana, program JKJ mulai menghadapi kendala terkait dengan keberlanjutannya. Ketika berlangsung proses transisi ke pemerintahan baru (yang tidak lagi dipimpin oleh Bapak Winasa), peserta JKJ menghadapi masalah ketidak jelasan pelayanan. Hal ini dikarenakan belum jelasnya pembiayaan JKJ apakah akan terus dibiayai dari APBD Kabupaten, atau hanya dari APBD propinsi. Informasi yang kami peroleh, pembiayaan JKJ akan dibiayai dari APBD propinsi, yakni melalui mekanisme jaminan kesehatan propinsi. Belajar dari pengalaman Kabupaten Jembrana dengan Progran JKJnya, ketika pemerintah daerah membuat sebuah inovasi, jaminan akan keberlanjutan menjadi hal yang penting.

Terbaru

KAPASITAS PENGELOLA BUMDES HARUS TERUS MENINGKAT

KAPASITAS PENGELOLA BUMDES HARUS TERUS MENINGKAT

SAPA INDONESIA - SEBANYAK tujuh BUMDes mengikuti pelatihan...
SEJAHTERAKAN MASYARAKAT, KADES BENTUK BUMDES

SEJAHTERAKAN MASYARAKAT, KADES BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - BUPATI Purworejo H Agus Bastian SE MM menginstruksikan...
BANJARNEGARA: 7.000 RUMAH TAK LAYAK HUNI AKAN DIPUGAR

BANJARNEGARA: 7.000 RUMAH TAK LAYAK HUNI AKAN DIPUGAR

SAPA INDONESIA - PEMKAB Banjarnegara pada tahun ini menargetkan...
DANA DESA DITERIMA BULAN JUNI

DANA DESA DITERIMA BULAN JUNI

SAPA INDONESIA - KEPALA Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Pembangunan...
Untitled Document

Populer

PETA KEMISKINAN INDONESIA

PETA KEMISKINAN INDONESIA

SAPA INDONESIA - DALAM lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan...
PROBLEM KEMISKINAN 2017

PROBLEM KEMISKINAN 2017

SAPA INDONESIA - SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....
INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

  Ternyata negara-negara di Benua Afrika masih mendominasi...
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia