Reforma Agraria

"Bumi, air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945)

Begitulah konstitusi mengamatkan kepada negara terkait sektor pertanahan di Indonesia. Untuk itulah presiden Ir. Soekarno kemudian membentuk  tim yang diketuai oleh Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo untuk membentuk struktur agraria Indonesia dengan membuat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 pada 24 September 1960 yang mengamanatkan bahwa Negara mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan bumi, air, dan tanah milik Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan berjalanya waktu undang-undang ini menimbulkan berbagai multi tafsir dikarenakan pokok undang-undang yang saat itu  (hingga saat ini menjadi satu-satunya undang-undang seputar pertanahan) hanya mengatur garis pokok bagaimana manajemen kepemilikan dan penggunaan tanah beserta air, udara, angkasa dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya atau dirangkum dalam kajian agraria diatur.

Menanggapi hal tersebut sebenarnya pemerintah telah melakuakan berbagai persiapan seputar pembaharuan peraturan agraria yang kemudian dikenal dengan istilah Reforma Agraria . Sejalan dengan pembaruan peraturan agraria tersebut pemerintah berencana membagi-bagi tanah seluas 9,25 juta hektare kepada petani. Program itu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian diberi nama Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Program ini merupakan salah satu program penyokong dari program pemerintah yang lebih besar yakni Program Revitalisasi Pertanian.

Beberapa Best Practices yang terkait dengan Reforma Agraria dapat dilihat pada link-link di bawah ini :

Terbaru

KEMISKINAN ANCAM WARGA YOGYAKARTA, JADI TAMU DI DAERAH SENDIRI

KEMISKINAN ANCAM WARGA YOGYAKARTA, JADI TAMU DI DAERAH SENDIRI

SAPA INDONESIA - PERKEMBANGAN wilayah perdesaan (rural) di...
RPJMN TARGETKAN RASIO GINI MENCAPAI 0,36 PADA 2019

RPJMN TARGETKAN RASIO GINI MENCAPAI 0,36 PADA 2019

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH berkomitmen mempercepat laju pemerataan...
KETIMPANGAN SOSIAL TURUN BANTU CAPAI TARGET SDGS

KETIMPANGAN SOSIAL TURUN BANTU CAPAI TARGET SDGS

SAPA INDONESIA - SEJALAN dengan penurunan rasio gini, indeks...
KORUPSI DANA DESA RP 137,9 JUTA, SEORANG KADES DITAHAN

KORUPSI DANA DESA RP 137,9 JUTA, SEORANG KADES DITAHAN

SAPA INDONESIA - KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Gunungkidul, Yogyakarta,...
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia