Reforma Agraria

"Bumi, air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945)

Begitulah konstitusi mengamatkan kepada negara terkait sektor pertanahan di Indonesia. Untuk itulah presiden Ir. Soekarno kemudian membentuk  tim yang diketuai oleh Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo untuk membentuk struktur agraria Indonesia dengan membuat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 pada 24 September 1960 yang mengamanatkan bahwa Negara mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan bumi, air, dan tanah milik Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan berjalanya waktu undang-undang ini menimbulkan berbagai multi tafsir dikarenakan pokok undang-undang yang saat itu  (hingga saat ini menjadi satu-satunya undang-undang seputar pertanahan) hanya mengatur garis pokok bagaimana manajemen kepemilikan dan penggunaan tanah beserta air, udara, angkasa dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya atau dirangkum dalam kajian agraria diatur.

Menanggapi hal tersebut sebenarnya pemerintah telah melakuakan berbagai persiapan seputar pembaharuan peraturan agraria yang kemudian dikenal dengan istilah Reforma Agraria . Sejalan dengan pembaruan peraturan agraria tersebut pemerintah berencana membagi-bagi tanah seluas 9,25 juta hektare kepada petani. Program itu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian diberi nama Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Program ini merupakan salah satu program penyokong dari program pemerintah yang lebih besar yakni Program Revitalisasi Pertanian.

Beberapa Best Practices yang terkait dengan Reforma Agraria dapat dilihat pada link-link di bawah ini :

Terbaru

NTT DAN STIGMA KEMISKINAN YANG MELEKAT

NTT DAN STIGMA KEMISKINAN YANG MELEKAT

SAPA INDONESIA - HINGGA saat ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur...
ANTARA KEMANDIRIAN DAN KEMISKINAN DESA

ANTARA KEMANDIRIAN DAN KEMISKINAN DESA

SAPA INDONESIA - SEBAGAIN besar penduduk miskin berada di desa....
DANA KELURAHAN BISA CIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN

DANA KELURAHAN BISA CIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN

SAPA INDONESIA - DIY menerima dana kelurahan Rp 15,8 miliar...
DANA DESA BERKONTRIBUSI PADA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PEDESAAN

DANA DESA BERKONTRIBUSI PADA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PEDESAAN

SAPA INDONESIA - MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati...
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia