Reforma Agraria

"Bumi, air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945)

Begitulah konstitusi mengamatkan kepada negara terkait sektor pertanahan di Indonesia. Untuk itulah presiden Ir. Soekarno kemudian membentuk  tim yang diketuai oleh Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo untuk membentuk struktur agraria Indonesia dengan membuat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 pada 24 September 1960 yang mengamanatkan bahwa Negara mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan bumi, air, dan tanah milik Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan berjalanya waktu undang-undang ini menimbulkan berbagai multi tafsir dikarenakan pokok undang-undang yang saat itu  (hingga saat ini menjadi satu-satunya undang-undang seputar pertanahan) hanya mengatur garis pokok bagaimana manajemen kepemilikan dan penggunaan tanah beserta air, udara, angkasa dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya atau dirangkum dalam kajian agraria diatur.

Menanggapi hal tersebut sebenarnya pemerintah telah melakuakan berbagai persiapan seputar pembaharuan peraturan agraria yang kemudian dikenal dengan istilah Reforma Agraria . Sejalan dengan pembaruan peraturan agraria tersebut pemerintah berencana membagi-bagi tanah seluas 9,25 juta hektare kepada petani. Program itu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian diberi nama Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Program ini merupakan salah satu program penyokong dari program pemerintah yang lebih besar yakni Program Revitalisasi Pertanian.

Beberapa Best Practices yang terkait dengan Reforma Agraria dapat dilihat pada link-link di bawah ini :

Terbaru

PEMPROV JATENG PASTIKAN KARTU TANI MULAI DIAKTIFKAN JANUARI 2017

PEMPROV JATENG PASTIKAN KARTU TANI MULAI DIAKTIFKAN JANUARI 2017

SAPA INDONESIA - PEMPROV Jateng memastikan program Kartu Tani...
SEJAK DIGULIRKAN, DANA DESA TERUS MENINGKAT

SEJAK DIGULIRKAN, DANA DESA TERUS MENINGKAT

SAPA INDONESIA - SEJAK dana desa digulirkan tahun 2015 lalu...
MENDES PERCEPAT BENTUK HOLDING BUMDES

MENDES PERCEPAT BENTUK HOLDING BUMDES

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
PLN: PEMANGKASAN SUBSIDI UNTUK WILAYAH TIDAK BERLISTRIK

PLN: PEMANGKASAN SUBSIDI UNTUK WILAYAH TIDAK BERLISTRIK

SAPA INDONESIA - MANAGER Senior Public Relations PT Perusahaan...
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia