Reforma Agraria

Dari Tanah Kembali ke Tanah

Mang Usep buruh tani di Desa Paranggong, Mang Diding petani penyewa tanah Desa Kertasari, dan Nyi Ntis buruh tani palawija Desa Cipelah pada hari itu seperti mendapatkan “durian runtuh” ketika aparat Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan sebidang tanah untuk dikelola sebagai lahan produksi pertanian yang selama ini mereka hanya menggarap dan atau menyewa tanah terlantar milik perusahaan perkebunan dan tuan tanah. Sebuah asa telah lama ditunggu akhirnya datang juga, “sim kuring mah sangat bersyukur antaran Bapak Bupati ges mereka lahan ka kuring, hatur nuhun bapak bupati”. Itulah ungkapan perasaan para petani yang telah mendapatkan tanah dari Pemerintah Kabupaten Bandung se bagai wujud dari kebijakan reforma agraria (RA). Pemerintah Kabupaten Bandung menyebutnya “dari tanah kembali ketanah”. Ungkapan tersebut juga dipahami oleh kaum tani di kawasan perkebunan yang terhampar. dibumi parahiyangan, ungkapan itu bukanlah merupakan suatu ucapan yang bermakna kematian, tetapi merupakan suatu upaya nyata yang coba dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan kemiskinan.

Kita semua tahu bahwa tanah bagi Petani adalah aset utama dan menjadi simbol seorang petani. Jika sekarang masih banyak Petani yang masuk kategori miskin itu disebabkan oleh ketidak-adilan Negara dalam melindungi dan memenuhi hak atas tanah bagi kaum tani. Itu artinya sebab kemiskinan di negeri yang sangat subur sumber daya alamnya (tanah) bukan hanya disebabkan oleh penyebab tunggal sebagaimana yang selama ini dibayangkan oleh banyak perencana pembangunan, tetapi dapat disebabkan oleh banyak faktor yang membutuhkan pemahaman dan langkah yang konkrit dalam menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Bagi kaum tani, penyebab mereka tetap miskin adalah ketiadaan kepemilikan asset yang dapat digunakan sebagai faktor produksi dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Berdasarkan kondisi geografi dan topografi yang dimiliki, Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dalam agrobisnis dan pertanian. Hal ini disebabkan kondisi tanah dan iklim yang sangat mendukung dalam pengembangan produk pertanian unggulan dalam skala yang cukup besar seperti teh, cokelat, dan lain-lain. Potensi pengembangan pertanian dan perkebunan dalam skala besar inilah yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam (tanah) antara masyarakat dan dunia usaha. Menurut Bapak Yayan Agustian dari Bappeda Kabupaten Bandung, setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi sumber dalam konflik agraria di Kabupaten Bandung :

1. Perusahaan tidak mengusahakan usaha agribisnis perkebunan dengan benar.

2. Perusahaan terlibat kredit macet dan pengusaha sudah sulit dihubungi.

3. Terdapat garapan lahan HGU (hak guna usaha) oleh masyarakat dengan tidak terkendali dan liar.

4. Konflik internal dalam perusahaan perkebunan.

5. pengalihan HGU kepada pihak lain melalui proses pencabutan HGU oleh yang berwenang mengalami banyak permasalahan.

6. Perusahaan perkebunan akan mengalihkan HGU menjadi HGB (hak guna bangunan).

7. Pengaruh harga komoditi perkebunan yang fluktuatif serta biaya produksi meningkat.

8. Belum terdapat jaminan regulasi baru yang merangsang investasi di bidang perkebunan. Salah satu permasalahan adalah penguasaan lahan/tanah dalam jumlah yang cukup besar namun tidak dikelola dengan baik. Penguasaan tanah dalam jumlah cukup besar oleh pihak-pihak tertentu di Kabupaten Bandung disinyalir telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kemiskinan masyarakat. Setidaknya ada 2 persoalan mendasar dalam pengelolaan tanah perkebunan yang memiliki dampak langsung pada kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bandung yaitu upah buruh perkebunan / tani yang sangat rendah di lokasi perkebunan, baik yang dimiliki oleh badan usaha milik negara (BUMN) atau swasta, serta pengelolaan tanah terlantar yang dimiliki oleh pemegang hak guna usaha untuk perkebunan.

Menyadari kondisi tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil melakukan upaya reforma agraria sebagai bagian penting dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan 3 desa sebagai percontohan dalam upaya tersebut, yaitu Desa Paranggong, DesaKertasari, serta Desa Cipelah. Ketiga desa tersebut memiliki persoalan yang berbeda dalam pelaksanaan reforma agraria. Pada Desa Kertasari upaya yang dilakukan adalah melakukan redistribusi tanah yang dimiliki PTPN VIII kepada masyarakat miskin. Tanah yang diredistribusi merupakan tanah-tanah yang disinyalir merupakan tanah terlantar yang tidak dikelola oleh PTPN VII. Bersamaan dengan habisnya HGU (hak guna usaha) yang dimiliki oleh PTPN VIII pada tahun 1987 dan sampai saat ini belum diperpanjang, dijadikan sebagai momentum untuk melakukan reforma agraria di Desa Kertasari.

Berbeda dengan Desa Kertasari, permasalahan tanah di Desa Paranggong lebih didominasi oleh konflik dalam pengelolaan tanah terlantar antara masyarakat miskin dengan pemegang HGU yang berasal dari pihak swasta. Tanah yang dikuasai oleh pemegang HGU tidak dikelola sebagaimana mestinya dan cenderung dibiarkan menjadi terlantar selama bertahun tahun. Melihat kondisi ini, masyarakat miskin berupaya untuk mengelola tanah pertanian tersebut. Namun pemilik HGU melarang masyarakat miskin dan buruh tani yang bekerja di lahan yang dikuasai. Terkait dengan beberapa konflik dalam pengelolaan tanah diatas, menunjukkan bahwa upaya dalam reforma agraria bukanlah merupakan suatu hal yang mudah dilakukan dan melibatkan berbagai kebijakan dan kepentingan berbagai pihak didalamnya. Redistribusi lahan pada masyarakat miskin, barulah sebuah langkah awal dalam penyelesaian kemiskinan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki kemampuan dalam mengelola dan menjadikan tanah tersebut sebagai basis produksi dalam peningkatan pendapatan keluarga.

Selain itu, dibutuhkan keberanian dari pemerintah daerah dalam melakukan reforma agraria sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang atau peraturan pemerintah. Mahalnya biaya untuk mengurus pengalihan hak penggunaan tanah menjadi satu tantangan tersendiri, pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah untuk membiayai proses administrasi dalam pengalihan hak pengelolaan tanah terlantar kepada masyarakat miskin. Biaya pengurusan administrasi dalam pengalihan hak pengelolaan tanah yang cukup mahal serta ketidak jelasan kebijakan pemerintah pusat pada pengelolaan lahan terlantar dituding sebagai salah satu masalah yang menyebabkan reforma agraria sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan tidak dapat berjalan secara optimal.

Terkait dengan status tanah yang diberikan kepada masyarakat miskin, merupakan hak pakai dan bukan merupakan hak milik. Hal ini dilakukan agar tanah yang sudah diberikan tidak diperjual-belikan dikemudian hari dan menyebabkan masyarakat miskin terjebak kembali dalam perangkap kemiskinan. Besaran atau luas tanah yang diberikan kepada masyarakat miskin berbeda-beda dan diberikan dengan mempertimbangkan kebiasaan dan sejarah pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya untuk Desa Paranggong, luasan tanah yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan luasan tanah yang dikelola oleh masyarakat miskin sebelum redistribusi tanah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung adalah mengkonsolidasikan SKPD yang terkait untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dalam pengelolaan tanah untuk pertanian dalam skala kecil. Upaya yang dilakukan mulai dari pemberiaan modal usaha, pemberian bibit tanaman, dan sarana produksi, hingga upaya untuk memperbaiki infrastruktur pertanian. Upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendisain kebijakan reforma agraria sebagai instrumen dalam penanggulangan kemiskinan yang efektif diKabupaten Bandung.

sumber : buku "Mereka Berani Melawan Pemiskinan"

Terbaru

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

WONOSOBO TERPILIH JADI PERCONTOHAN OPEN DATA KEUANGAN DESA

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Dalam Negeri memprediksi, alokasi...
DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

DANA DESA STIMULASI PEMBENTUKAN 18.446 BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa sudah dicairkan sekira 95,54%. Sejak...
SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SLEMAN: 6 DESA BELUM REALISASIKAN BANTUAN

SAPA INDONESIA - PENYERAPAN Dana Desa (DD) di enam desa di...
MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

MENDAGRI PERKIRAKAN DANA DESA 2018 CAPAI RP103 TRILIUN

SAPA INDONESIA - MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memperkirakan...
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia