Reforma Agraria

Reforma Agraria Jalan Baik Menggusur Pemiskinan

Seorang buruh tani di kaki Gunung Papandayan Garut, bertanya pada pejabat Kabupaten “mengapa tanah ini tidak boleh Kami garap lagi?” Sang pejabat menjawab dengan lantangnya bahwa tanah ini sudah menjadi milik perusahaan besar dari Jakarta. Para petani yang kebingungan dengan kabar tersebut, mengajukan pertanyaan bertubi-tubi, “Sejak kapan pak? Kami mau bertani dimana pak? Mengapa kami tidak diberitahu?”. Itulah fakta keseharian yang dihadapi petani di Garut dan daerah lainnya. Sebuah ironi di negeri yang subur dan agraris ini, tetapi kaum taninya melarat/ miskin dan harus menjadi buruh tani di tanahnya sendiri.

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Itu artinya, kemiskinan ditandai dengan terjadinya marjinalisasi hak-hak dasar manusia. Itu artinya pula, dalam penanggulangan kemiskinan, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.

Hak-hak dasar yang dimaksudkan dalam definisi kemiskinan tersebut adalah hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, hak aset tanah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Dari kesepuluh hak dasar tersebut, pertanahan termasuk di dalamnya. Itu artinya, realitas kehidupan petani di kaki Gunung Papandayan Garut dan daerah lainnya, merupakan bentuk kegagalan Negara melindungi, menghomrati dan atau memenuhi hak petani atas tanah untuk kehidupan mereka yang lebih bermartabat.

Sesungguhnya Negeri ini sudah memiliki kebijakan dasar tentang pelindungan, penghormatan dan pemenuhan hak atas tanah bagi selurun rakyat khususnya kaum tani. Kebijakan Reforma Agraria yang diwujudkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 merupakan penataan kembali sistem politik pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan.

Reforma Agraria (RA) merupakan upaya khusus Negara menata sistem dan atau perombakan struktur agraria yang timpang menuju kondisi yang lebih adil dan sejahtera. Instrumen (RA) yang duginakan oleh Pemerintah antara lain Land Reform dan Access Reform. Land Reform dimakasudkan sebagai upaya Negera menghormati dan memenuhi atas tanah dengan melakukan redistribusi tanah kepada para penerima manfaat yang berhak (buruh tani, petani penggarap, dan atau petani bertanah kecil) untuk meningkatkan produktifitas hasil pertaniaan dan kesejahteraan kaum tani. Dan Access Reform adalah upaya negara membuka dan melindungi kaum tani atas aksesnya sumber produksi pertaniaan, saprodi, modal kerja (kredit murah), infrastruktur pertanian, dan akses pada pasar produksi dengan harga mengntungkan alias layak.

Contoh baik pelaksanaan access reform yang terintegrasi land reform dapat kita lihat di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong. Kaum tani yang berprofesi sebagai buruh perkebunan menjadi sasaran pelaksanaan reforma agraria. Sebelumnya, mereka menerima upah per bulan sebesar 220.000 rupiah. Setelah memperoleh tanah seluas rata-rata 1 hektar per kepala keluarga yang ditanami karet, pendapatan mereka per bulan mencapai 7.000.000 rupiah.

Bercermin pada apa yang dialami oleh buruh perkebunan di Desa Sagara Kabupaten Garut, reforma agraria dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk menggusur pemiskinan bagi kaum tani. Melalui reforma agraria, masyarakat miskin dapat memiliki aset berupa tanah, sekaligus memperoleh akses terhadap sumber ekonomi. Dengan modal tersebut, mereka dapat meningkatkan pendapatan yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan juga keluarga mereka.

Itu artinya, reforma agraria sesungguhnya bukan sebagai sebuah ideologi yang menakutkan melainkan sebagai istrumen dan atau jalan bagi Negara untuk membela kaum tani dan menggusur kemiskinan – pemiskinan secara sistematis, sekaligus merevitalisasi lahan tidur/ terlantar. Reforma Agraria merupakan jalan baik dalam menggusur pemiskinan bangsa.

Terbaru

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

DANA DESA RP 79.83 MILIAR DIBAGI, DESA DIDORONG BENTUK BUMDES

SAPA INDONESIA - DANA desa tahap pertama sebanyak 60 % dibagikan...
DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

DANA DESA TERMIN PERTAMA CAIR

SAPA INDONESIA - DANA desa termin pertama 2017 sudah mulai...
TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

TERAPKAN SISKEUDES, KADES DIMINTA REKRUT SARJANA PENDAMPING

SAPA INDONESIA - PENGELOLAAN keuangan desa berupa dana desa...
BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

BUMDES BUAT DESA LEBIH MANDIRI

SAPA INDONESIA - KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia