Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Melawan Pemiskinan, Angka Kemiskinan, Data Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Musrenbang, TKPK, Pemberdayaan Masyarakat SAPA INDONESIA - ALIANSI STRATEGIS MELAWAN PEMISKINAN

TENTANG INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT (IKraR)

 
PENGERTIAN IKRAR

SAPA INDONESIA 

IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat) adalah :
i) Indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia;
ii) alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif; dan
iii) alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Perumusan IKraR dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa:
i) berbagai indikator instrumen pengukuran yang digunakan saat ini memiliki keterbatasan dalam melihat realitas di masyarakat;
ii) indikator yang digunakan oleh instrumen masih banyak yang bersifat makro dan cenderung lebih banyak melihat kesejahteraan dalam perspektif ekonomi;
iii) krisis yang terjadi diberbagai belahan dunia mendorong inisiatif untuk melakukan tinjauan ulang terhadap instrumen dan indikator pembangunan; dan
iv) Indonesia memerlukan instrumen pengukuran yang melihat pengukuran kesejahteraan berdasarkan kondisi & realitas ke-Indonesiaan.

IKraR dihasilkan melalui proses diskusi yang panjang dengan berbagai pihak, dari pakar, institusi pemerintah maupun non pemerintah, hingga penduduk di level desa. Proses perumusan IkraR diawali dengan menggali gagasan tentang kesejahteraan bersama para pakar.

Batasan kesejahteraan yang dirumuskan adalah bahwa kesejahteraan bersifat holistik, yakni tidak hanya kesejahteraan dari sudut pandang ekonomi, atau sosial, tetapi mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik. Setelah dihasilkan rumusan tentang konsep kesejateraan, selanjutnya ditentukan apa yang akan diukur, dan bagaimana mengukurnya. Mengacu pada batasan kesejahteraan yang digunakan, maka pengukurannya pun mencakup tiga dimensi, yakni: ekonomi, sosial, dan politik, yang kemudian dijabarkan dengan demokrasi dan governance. Rangkaian diskusi perumusan IKraR tersebut adalah: diskusi serial 1& 2, diskusi pakar 1 &2, konsultasi publik daerah 1 & 2, konsultasi publik nasional, simulasi indikator, serta simulasi pengukuran dan penyempurnaan.

 
MENGAPA IKRAR DIPERLUKAN

A. Argumentasi Faktual

1.  Sebagaimana tercantum dalam tujuan pembangunan nasional, baik di dalam UUD, RPJMN maupun RKP Pemerintah, bahwa tujuan pembangunan adalah mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera. Namun demikian sampai saat ini belum ada indikator yang secara khusus mengukur tingkat kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan. Ukuran-ukuran kesejahteraan yang digunakan saat ini lebih bersifat makro, sektoral dan tidak komprehensif.

2.  Pengukuran kesejahteraan selama ini lebih didominasi perspektif ekonomi, yaitu mengukur kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi (Growth), laju Inflasi, jumlah uang beredar dan tingkat investasi. Namun demikian, tingginya pertumbuhan (growth) ekonomi tidak serta merta diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan rendahnya inflasi dan naiknya gross domestic produk (GDP). Rendahnya inflasi tidak akan berarti apabila tingkat dayabeli rendah. Demikian juga naiknya GDP tidak akan berarti apabila hanya diciptakan oleh sekelompok kecil kelompok masyarakat yang mampu. Selain itu, ukuran yang bersifat makro ini sesungguhnya tidak sesuai dengan kondisi dan realitas ke-Indonesia-an dimana masyarakat mempunyai latar belakang kultur, geografis, dan etnis yang berbeda-beda.

3.  Alat ukur yang digunakan saat ini belum mempertimbangkan aspek kesenjangan sebagai indikator, baik kesenjangan antarmanusia, antarsektor, dan antarwilayah. Sebagaimana diketahui secara geografis rakyat Indonesia tersebar di seluruh wilayah yang berpulau-pulau dan mempunyai kondisi yang beragam. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan yang terjadi belum merata, misalnya antara Jawa dan Luar Jawa, antar sektor pembangunan, misalnya infrastruktur dasar, yang akibatnya mengarah pada terjadinya kesenjangan antarwarga. Implikasinya adalah dibutuhkan penanganan yang berbeda-beda untuk kondisi yang beragam tersebut. Sektor dan wilayah yang tertinggal harus mendapatkan prioritas sehingga warganya dapat menikmati pembangunan. Untuk menentukan prioritas itulah indikator kesenjangan perlu diperhitungkan dengan cermat sehingga kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat lebih efektif.

4.  Alat ukur kesejahteraan yang digunakan saat ini tidak banyak mengukur ketersediaan akses, tetapi lebih kepada output. Dalam logika proses sederhana output tidak akan terjadi apabila tidak tersedia input atau aksesnya. Demikian juga impact dan outcome tidak akan terjadi kalau kegiatan yang dilaksanakan tidak menghasilkan output. Dengan demikian menjadi penting untuk mengukur apakah input atau akses untuk mencapai kesejahteraan rakyat telah tersedia. Namun demikian, alat ukur kesejahteraan yang saat ini banyak diacu dan digunakan lebih banyak mengukur tentang outputnya daripada aksesnya. Sebagai contoh adalah Indeks Pembangunan Manusia dan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). IPM dengan empat indikatornya yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan tingkat pengeluaran riil lebih banyak mengukur output dari kebijakan. Begitu pula dengan MDGs dimana delapan Goals nya lebih banyak mengukur capaian-capaian atau output kebijakan. IKraR dimaksudkan untuk memastikan apakah akses untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu masyarakat sejahtera telah tersedia secara memadai dan apakah akses tersebut telah dimanfaatkan oleh warga.

5.  Adanya pergeseran paradigma dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Sejak diselenggarakannya KTT Bumi pada tahun 1992, paradigma pembangunan mengalami pergeseran. Intinya adalah bahwa kegiatan pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan adalah sia-sia karena generasi yang akan datang juga mempunyai hak yang sama dengan generasi yang hidup saat ini. Salah satu indeks yang telah dihasilkan oleh pihak-pihak yang mempunyai concern tinggi terhadap keberlanjutan pembangunan adalah index of sustainable economic welfare (ISEW). Dalam konteks ini IKraR disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan yang ditunjukkan dengan beberapa indikator di dalamnya.

 

B. Argumentasi Konstitutif


Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga secara holistik, bermartabat dan berdaulat. Secara lebih rinci kewajiban negara tersebut dicantumkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1.  Pasal 28C ayat 1 : " Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh
     manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat.

2.  Pasal 28H ayat 1: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
     berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

3.  Pasal 28H ayat 3 : "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".

4.  Pasal 34 ayat 1 :Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

5.  Pasal 34 ayat 2 : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
     dengan martabat kemanusiaan".


Dari kelima pasal diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan rakyat tidak bisa hanya dipandang dari sisi ekonomi dan sosial, tetapi juga terpenuhinya hak-hak sipil, politik, dan berorganisasi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks ini kesejahteraan tidak dapat dipahami hanya dari salah satu sisi saja karena kesemua aspek tersebut, dimana di dalam indeks kesejahteraan rakyat diwadahi dalam tiga dimensi, sama pentingnya dan harus secara paralel dipenuhi. Oleh karena itu dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat aspek keadilan sosial, keadilan ekonomi, demokrasi dan tata kelola yang baik (governance) harus diciptakan dan dipastikan terus berlanjut.

 
C. Argumentasi Hubungan Internasional

Indonesia adalah salah satu Negara yang telah meratifikasi Kovenan tentang pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Kultural (EKOSOB, UN) pada tahun 2005. dalam undang-udang tentang Hak Ekosob tersebut secara jelas di sebutkan hak-hak yang harus diupayakan pemenuhannya oleh Negara. Secara garis besar undang-undang tersebut memuat:

1.  The right of all people to self-determination: hak untuk menentukan status politik, mencapai tujuan ekonomi, sosial dan kultural, serta mengelola sumberdaya yang
      dimilikinya

2.  The principle of progressive realisation: mencakup hak agar dapat diterima tanpa diskriminasi.

3.  Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural:

- Hak atas pekerjaan yang layak
- Hak atas jaminan sosial
- Hak atas kehidupan berkeluarga
- Hak atas standar hidup yang layak
- Hak atas kesehatan
- Hak atas pendidikan
- Hak atas partisipasi dalam kehidupan berbudaya

Konsekuensi dari ratifikasi kovenan tersebut adalah adanya suatu keharusan untuk melaksanakannya. Terkait dengan hal tersebut maka dengan adanya IKraR dapat diketahui nilai masing-masing dimensi dan indikator dan indikator mana yang paling rendah untuk kemudian menjadi prioritas kebijakan untuk ditangani.

 
CARA PANDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kesejahteraan merupakan konsep yang dapat dilihat dari banyak cara pandang, dan menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Berbagai definisi kesejahteraan dari berbagai cara pandang telah dihasilkan oleh para pakar. Ada yang melihat hanya dari satu sudut pandang sosial, ekonomi, atau pun politik. Sebagian besar ahli melihat kesejahteraan dari sudut pandang ekonomi.

Tetapi seiring dengan kesejateraan tidak cukup hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi. Berbagai perkembangan terkini dan juga berbagai kajian menampakkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak berarti bahwa rakyat negara tersebut sejahtera. Berangkat dari perkembangan terkini di dunia tentang kesejahteraan, maka langkah awal yang dilakukan oleh tim perumus IKraR adalah merumuskan batasan kesejahteraan yang akan digunakan.

Dengan mempertimbangkan konteks kekinian dan juga konteks ke-Indonesiaan, maka cara pandang kesejahteraan yang digunakan dalam IKraR dilihat dari dua sudut pandang, yakni: secara sektoral dan secara utuh. Yang dimaksud dengan kesejahteraan secara sektoral adalah terpenuhinya hak dasar oleh orang per orang (individu), bukan oleh komunitas atau oleh negara. Misalnya, terpenuhinya hak atas pangan, sandang.

Dengan kata lain, jika individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, maka ia dapat dikatakan sejahtera. Sedangkan kesejahteraan secara utuh adalah pemenuhan hak dasar oleh komunitas atau negara, dan tidak bisa hanya oleh orang per orang. Misalnya, terpenuhinya hak atas air bersih (air bersih harus disediakan oleh negara). Dengan kata lain, jika negara atau komunitas dapat memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya (yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh mereka), maka warga negara di negara tersebut dapat dikatakan sejahtera.

Selain itu, kesejahteraan juga dipandang dari rentang waktu. Berdasarkan rentang waktu, kesejahteraan dapat dilihat dari dua sisi, yakni:

a. Saat ini ; melihat kesejahteraan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kualitas hidup.
b. Masa depan; Kesejahteraan dilihat sebagai tujuan akhir, yaitu hidup yang bermartabat dan berdaulat.

 
KONSEP PENGUKURAN KESEJAHTERAAN DI DUNIA

Dalam penyusunan IKraR ini beberapa ukuran-ukuran yang digunakan oleh berbagai Negara di dunia untuk mengukur tingkat kesejahteraan direview untuk mencari indikator mana yang sesuai dengan kondisi dan realitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Ada beberapa ukuran yang perlu direview, yaitu:

  1. Human Development Index (UNDP)-(membandingkan antar negara)
    Adalah UNDP yang menggagas tentang pentingnya pembangunan manusia untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. Dalam berbagai literatur dan penelitian yang mendukung konsep ini bersepakat bahwa agar pembangunan berkelanjutan maka social spending untuk memastikan pelayanan dasar tersedia dan dapat diakses secara mudah untuk masyarakat harus memadai. Dalam konsep ini pula disepakati bahwa social spending yang diperuntukkan untuk memberikan pelayanan dasar adalah sebenarnya juga social investment yang hasilnya tidak dapat dilihat secara instan. Dari beberapa pengalaman Negara-negara yang memberikan porsi alokasi yang lebih untuk pemenuhan kebutuhan dasar diketahui bahwa potensi SDM nya untuk mendukung pembangunan sangat besar.

    Namun demikian, indeks ini disusun hanya ditujukan untuk membandingkan kondisi antar Negara dan mempunyai indikator yang terbatas, yaitu hanya empat indikator; pendidikan kesehatan dan daya beli. Indeks ini disusun untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia di suatu Negara, sehingga, apabila akan digunakan untuk perumusan kebijakan yang bersifat komprehensif seperti kesejahteraan rakyat IPM hanya bersifat parsial, yaitu fokus pada sektor kesehatan, pendidikan, dan tingkat pengeluaran riil untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, IPM lebih bersifat mengukur output, bukan akses. Sehingga kurang tajam untuk perumusan dan intervensi kebijakan.

  2. Gross National Happiness (Bhutan (membandingkan kondisi dalam negara)
    Ukuran berikutnya yang mencoba mengukur tingkat kesejahteraan rakyat adalah Gross National Happiness (GNH) yang diterapkan oleh sebuah Negara Kecil di dekat India, yaitu Bhutan, dimana sebagaian besar wilayahnya adalah hutan dan mengandalkan sebagian kecil dari produksi listriknya untuk membiayai anggaran pembangunannya. Penghitungan 'happiness' ini menarik tidak hanya para ilmuwan sosial, tetapi juga ahli ekonomi dan statistik, sehingga akhirnya dapat dikembangkan secara lebih ilmiah, yaitu dengan metodologi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Indeks ini memperhitungkan 9 domain dan 33 indikator baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Namun demikian, karena indikator-indikator yang digunakan lebih bersifat lokal, yaitu berdasarkan kondisi kehidupan masyarakat di Bhutan, maka indikator-indikator yang digunakan sebagaian besar tidak dapat diterapkan di negara-negara lainnya. Misalnya, indikator tentang penguasaan bahasa ibu atau bahasa lokal dan partisipasi budaya, di beberapa negara justru kemajuan diukur dari tingkat literasi yang sifatnya nasional dan internasional

    Ada beberapa indikator yang dapat diadopsi dalam penyusunan IKraR, yaitu: 1) secara umum GNH digunakan untuk intervensi kebijakan, sehingga penghitungannya memperhatikan kondisi spesifik masyarakat. IKraR didesain untuk mengukur ketersediaan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. 2) beberapa indikator kualitatif seperti community vitality dapat diadopsi dalam penyusunan IKraR karena secara kultur masyarakat di Bhutan juga mengutamakan Gotong Royong. 3) ada indikator unik terkait keberlanjutan lingkungan yang dapat digunakan untuk mendorong green development di Indonesia walaupun secara data time series belum dapat masuk dalam perhitungan IKraR pada tahun-tahun awal. Ke depan indikator lingkungan ini sangat baik untuk dimasukkan dan menjadi area prioritas untuk intervensi kebijakan.

  3. Index Quality of Life-(membandingkan antar negara)
    Indeks ini mulai dihitung pada tahun 2005 dengan membandingkan 111 negara di dunia. Variable yang diperhitungkan meliputi 9 variabel yaitu kesehatan, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kesejahteraan materi, keamanan dan stabilitas politik, iklim dan geografi, keamanan kerja, kebebasan politik dan kesetaraan gender. Sebagaian variable dalam indeks ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan IKraR karena relative sesuai dengan realitas ke-Indonesiaan. Paling tidak semua variable tersebut telah dicakup oleh dimensi dan indikator IKraR kecuali kehidupan masyarakat dan geografi serta iklim.

    Sumber data dari perhitungan indeks ini beragam, mulai dari sensus, survey dan laporan-laporan, misalnya tentang kesehatan, data yang dipergunakan adalah Biro Sensus Amerika Serikat, kehidupan masyarakat yang datanya diinisiasi oleh PBB.

  4. Prosperity Index (Legatum, London)
    Secara umum indeks ini terdiri dari 8 indikator, yaitu ekonomi (economy), kesehatan (health), kewirausahaan (entrepreneurship), keamanan safety and security), tata kepemerintahan (governance), kebebasan individu (personal freedom), pendidikan (education) dan modal sosial (social capital). Dalam perhitungannya kedelapan indikator tersebut dihubungkan dengan peningkatan income perkapita dan selanjutnya income per kapita diasumsikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan (wellbeing).

    Secara spesifik, Prosperity Indeks digunakan untuk membandingkan antar Negara. Namun demikian, dalam penyusunan IKraR, kedelapan indikator tersebut diadopsi sesuai dengan kondisi dan realitas masyarakat di Indonesaia, serta disesuaikan dengan ketersediaan data di BPS, yaitu dalam data Susenas. Terkait data modal sosial, karena data yang tersedia di BPS tidak bersifat tahunan (annually) maka belum dapat dimasukkan dalam perhitungan. Ke depan, telah dipikirkan bahwa mengingat pentingnya indikator social capital maka BPS akan mempertimbangkan ketersediaan datanya untuk level kabupaten dan kota.

    Terhadap data modal sosial ini, pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk mengembangkan perhitungannya sendiri dengan mengalokasikan pendataan atau survey tentang modal sosial di daerah. Sehingga perhitungannya akan lebih sempurna.

  5. The Better Life Index (OECD Country)
    Indeks ini banyak digunakan oleh Negara-negara maju yang sering disebut dengan Negara OECD. Indikator yang digunakan terdiri dari 11 indikator, yaitu perumahan (housing), pendapatan (income), pekerjaan (jobs), kemasyarakatan (community), pendidikan, (education), lingkungan (environment), keterlibatan public (civic engagement), kesehatan (health), kepuasan hidup (life satisfaction), keamanan (safety) dan keseimbangan hidup (work-life balance).

    Kesebelas indikator ini juga secara umum diadopsi dalam penyusunan dan penghitungan IKraR. Namun demikian, secara lebih spesifik data dan informasi yang digunakan dalam penghitungan the better life index ini lebih maju (advance). Misalnya untuk definisi perumahan, definisi yang digunakan sudah mencoba menghitung kualitas rumah dan kenyamanannya, sedangkan di dalam IKraR data yang digunakan adalah tingkat kepemilikan rumah atau ownership tanpa melihat apakah rumah tersebut layak dan nyaman.

    Namun demikian, ke depan data yang digunakan dalam penghitungan IKraR akan terus disempurnakan. Terutama dengan melengkapi data yang belum tersedia dan memperbaiki metode pendataan.

  6. The Economic Well-being Index (EWI).
    Indikator yang digunakan dalam perhitungan dalam EWI ini meliputi 18 indikator dan terangkum dalam 4 dimensi, yaitu dimensi konsumsi (concumption flows), ketersediaan modal (stock wealth), kesetaraan (equality) dari pendapatan dan tingkat kemiskinan, dan yang terakhir keamanan ekonomi (economic security).

    Kedelapan belas indikator tersebut meliputi konsumsi per kapita (per capita consumption yang dihitung per rumah tangga), angka harapan hidup (life expectancy), pekerjaan yang tidak dinilai dengan upah (unpaid work) tingkat kesenangan (leisure per kapita), pengeluaran pemerintah per kapita, pengeluaran yang tidak terduga (regrettable expenditure), kapital stocks per kapita, sumberdaya alam per kapita, sumber daya manusia, tingkat investasi, tingkat kemerataan pendapatan, tingkat kesenjagan, tingkat pengangguran, risiko sakit, tingkat kerawanan miskin untuk single parent dan lansia.

    Untuk dimensi konsumsi dan wealth stock, seluruhnya diperhitungkan dalam nominal dollar dan untuk dimensi kemerataan dan keamanan ekonomi dihitung berdasarkan tingkat resiko.

    Walaupun secara umum konsep the economic wellbeing index ini berbeda dengan perhitungan IkraR dalam hal data dan informasi yang digunakan, tetapi secara philosophy, dalam pemaknaan kesejahteraan terdapat kesamaan misalnya tingkat harapan hidup, pengeluaran perkapita, pengangguran dan sebagainya. Oleh karena itu, pemilihan indikator-indikator dalam IkraR relevan dengan indikator-indikator yang digunakan dalam penghitungan index di negara-negara maju dan sedang berkembang.
 
IKRAR SEBAGAI INSTRUMEN YANG MELENGKAPI IPM

Indeks Kesejahtaraan Rakyat (IKRaR) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan instrument pengukuran yang berpijak pada paradigma pembangunan manusia (human centered development). Paradigma pembangunan manusia merupakan suatu paradigma yang memfokuskan atau menekankan bahwa proses pembangunan yang dilakukan harus dapat mengembangkan dan memberikan manfaat pada manusia. Mengutip Sondang P Siagian (dalam Suryati Rizal Dkk, 2001) kata pembangunan sendiri sebenarnya memiliki beberapa arti sebagai berikut :

    1. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang.
    2. Pembangunan diartikan sebagai pertumbuhan yang menunjukkan kemampuan suatu kelompok masyarakat untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun
            kualitatif.
    3. Pembangunan sebagai suatu rangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat yang bernaung dalam sistem kemasyarakatan guna
            mencapai hasil akhir yang diinginkan.
    4. Pembangunan harus didasarkan pada suatu rencana. Artinya pembangunan itu harus dilakukan dengan sengaja dan memiliki tujuan, arah, serta bagaimana
            dilaksanakan.
    5. Pembangunan diharapkan bermuara pada titik akhir tertentu seperti masalah keadilan sosial, kemakmuran yang merata, kesejahteraan material, mental, spiritual,
            dan sebagainya.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, pembangunan sebenarnya mencakup berbagai dimensi kehidupan. Terkait dengan kondisi tersebut, maka diperlukan instrumen yang dapat memotret secara lengkap berbagai aspek dalam pelaksanaan pembangunan tersebut secara komprehensif. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperbesar pilihan pilihan bagi manusia. Pembangunan manusia harus mengutamakan manusia sebagai pusat perhatian, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga meningkatkan kapasitas, serta memanfaatkan kemampuannya secara optimal.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan instrumen yang dikembangkan untuk melihat upaya suatu negara dalam pembangunan manusia melalui sejumlah indikator seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, serta daya beli masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa indikator yang digunakan diatas merupakan indikator penting dalam memahami kondisi pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara, walaupun demikian perkembangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut pemahaman yang lebih banyak terhadap realitas masyarakat. Hal ini berarti realitas pembangunan yang kompleks tidak dapat disederhanakan dengan sejumlah indikator tetapi perlu diperluas agar memperkaya pemahaman dan memperluas pilihan intervensi kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan manusia.

Disamping memperluas pilihan terhadap indikator yang digunakan, kondisi pencapaian pembangunan manusia yang dilakukan oleh suatu negara memiliki karatkteristik yang berbeda dalam merumuskan pilihan-pilihan yang harus dilakukan dan menjadi target pembangunan suatu negara berdasarkan kondisi dan kemampuan negara tersebut. Sebagai contoh untuk beberapa indikator yang mencerminkan akses pada institusi ekonomi atau finansial bukan merupakan suatu problem akan tetapi pada negara lain hal ini dapat menjadi faktor yang penting dibandingkan dengan hanya menggunakan indikator pendapatan atau daya beli. Pada kontek inilah Indeks Kesejahteraan Rakyat memberikan kontribusi dalam memberikan pilihan terhadap penggunaan sejumlah indikator peningkatan kualitas hidup berdasarkan pemenuhan hak dasar seseorang, akan tetapi juga melengkapi IPM sebagai instrumen dalam menjelaskan capaian pembangunan manusia dan kesejahteraannya.

Indeks Kesejahteraan Rakyat juga masih menggunakan beberapa indikator yang digunakan oleh IPM seperti indikator harapan hidup dan rata-rata lama sekolah. Hanya saja dalam penetapan nilai ideal atau standar nilai yang digunakan sebagai target capaian dalam pembangunan manusia menggunakan standar yang lebih tinggi dibandingkan yang digunakan oleh IPM. Misalnya untuk rata-rata lama sekolah standar tertinggi yang digunakan oleh IPM adalah 15 tahun, sedangkan pada IKRaR adalah 16 Tahun (mohon dicek ke BPS).

IKRaR juga didesain untuk melihat aspek aksesibilitas sebagai aspek penting dalam pembangunan manusia. Dalam berbagai kasus yang ditemukan pada pembangunan di negara dunia ketiga, persoalan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat bukan pada ketersediaan pelayanan akan tetapi ketiadaan akses untuk mendapatkan layanan tersebut.

IKRaR mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang tidak hanya terkait dengan pemenuhan hak dasar manusia akan tetapi juga terkait dengan keadilan. Proses pembangunan seringkali terjebak pada kondisi zero sum game, dimana pada satu sisi akan menguntungkan sekelompok orang akan tetapi pada saat yang sama mengorbankan sekelompok orang. Berpijak pada kondisi tersebut dimensi pengukuran dalam IKRaR dibagi atas tiga dimensi besar yaitu Dimensi Keadilan Ekonomi, Keadilan Sosial, serta Demokrasi & Good Governance. Mahbub Ul Haq (2005), salah satu pemikir dalam paradigma pembangunan manusia mengemukakan bahwa setidaknya ada 4 pilar dalam pembangunan manusia yaitu keadilan, keberlanjutan, produktivitas, serta pemberdayaan. Aspek keadilan merupakan aspek penting dalam pembangunan, keadilan yang dituju dalam pembangunan manusia meliputi keadilan dalam mendapatkan kesempatan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya yang didasarkan pada hak asasi manusia.

Dimensi demokrasi dan good governance merupakan salah satu terobosan yang dilakukan dalam penyusunan IKRaR yang tidak hanya memfokuskan pada pengukuran aspek ekonomi dan sosial. Penggunaan dimensi demokrasi dan good governance tidak terlepas dari perdebatan yang terjadi ditingkat internasional yang dipelopori sejumlah pakar dan pelopor dalam pengembangan paradigma pembangunan manusia seperti Amartya Zen dan Joseph Stiglitz yang memandang bahwa pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, akumulasi kapital dalam pembangunan harus mampu mengantarkan suatu bangsa mencapai kehidupan politik yang bebas dan demokratis yang tercermin dalam pengakuan terhadap kebebasan sipil dan kebebasan politik.

Masing-masing dimensi memiliki indikator yang dianggap mewakili kondisi realitas masyarakat. Pilihan indikator yang digunakan dalam IKRaR mengakomodasi berbagi jenis indikator yang digunakan dalam melihat pembangunan yang meliputi indikator input yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program atau kebijakan, indikator proses yang mengambarkan bagaimana implementasi kebijakan dan program pembangunan dilakukan, serta indikator output yang menggambarkan hasil dari suatu kebijakan atau program yang dilakukan.

Indikator input yang digunakan dalam IKRaR misalnya indikator kepemilikan jamban oleh rumah tangga atau rasio pendapatan asli daerah terhadap APBD. Sedangkan indikator proses yang digunakan dalam IKRaR mencakup penduduk yang berobat jalan, berpartisipasi dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu, atau dapat mengakses internet. Indikator output dicerminkan oleh sejumlah indikator seperti rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk miskin, serta rumah tangga yang menerima jaminan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, IKRaR bukanlah suatu instrumen pesaing terhadap IPM akan tetapi melengkapi kontek dan realitas yang dipotret dalam pembangunan. Selain itu, IKRaR memperluas pemahaman bagi pengambil kebijakan dalam memperluas pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui indikator yang digunakan dalam setiap dimensi kesejahteraan.

 
KETERKAITAN IKRAR DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN MDG'S

Tujuan pembangunan millennium (MDGs) merupakan sebuah agenda ambisius untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan memperbaiki standar kesejahteraan masyarakat. Secara khusus MDGs memiliki 8 tujuan dan 21 target yang disepakati oleh berbagai negara untuk dapat dicapai pada tahun 2015. Kedelapan tujuan tersebut adalah penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, akses pada pendidikan dasar, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi kematian ibu, mengurangi kematian bayi, memerangi HIV dan malaria serta penyakit menular lainnya, menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan global. Walaupun indikator yang digunakan oleh MDGs diperuntukkan untuk membandingkan kemajuan antar negara, indikator tersebut dapat juga untuk melihat sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah nasional dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan upaya pemerintah dalam pencapaian target MDGs, upaya kerjasama berbagai pemangku kepentingan juga melihat bahwa diperlukan suatu pengukuran untuk dapat melihat dan memastikan proses yang dilakukan saat ini mengarah pada pencapaian target yang disepakati dengan melahirkan Indek Kesejahteraan Rakyat (IKRaR). IKRaR merupakan suatu alat pengukuran yang dikembangkan untuk melihat relasi antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dimensi keadilan social, keadilan ekonomi, serta demokrasi dan governance. Secara umum indikator setiap dimensi IKRaR juga mengakomodasi indikator dan target yang dicantumkan dalam pencapaian MDGs. Misalnya indikator jumlah penduduk miskin.

Indikator yang digunakan oleh MDGs lebih banyak merupakan indikator output, sedangkan indikator yang digunakan oleh IKRaR tidak hanya mengukur output atau capaian akan tetapi juga mengukur aksesibilitas. Misalnya indikator pengukuran kematian bayi atau ibu yang digunakan oleh IKRaR mengukur akses dalam pemeriksaan kesehatan serta perbandingan pengeluaran biaya untuk kesehatan dengan total pengeluaran. Pengukuran terhadap indikator akses sangat penting untuk melihat sejauh mana efektivitas program-program yang dilakukan pemerintah memberikan dampak pada masyarakat. Dalam banyak kasus program pemerintah telah tersedia, akan tetapi tidak dapat diakses oleh masyarakat miskin. Dengan demikian, indikator yang digunakan oleh IKRaR dapat membantu pengambil kebijakan maupun para pihak yang terlibat untuk dapat memfokuskan perbaikan kebijakan dan program yang dilakukan.

Perhitungan IKRaR dengan menggunakan sejumah indikator kunci secara komposit juga dapat digunakan untuk melihat persebaran dan tingkat ketimpangan antar wilayah yang dapat dibandingkan secara dimensi maupun pilihan indikator yang digunakan. Harus diakui bahwa dalam pencapaian beberapa target MDGs, kinerja pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan perlu diperbaiki. Misalnya upaya untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, maupun penyebara penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan tuberkolosis. Terkait dengan kondisi tersebut, informasi IKRaR sangat bermanfaat untuk menentukan focus pemerintah dalam memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam pencapaian target MDGs.

Tidak dapat dipungkiri bahwa rentang waktu pencapaian target MDGs akan segera berakhir yaitu pada tahun 2015. Terkait dengan hal tersebut, IKRaR berpeluang untuk digunakan sebagai suatu instrument baru bagi pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraph diatas, indikator IKRaR yang digunakan bersifat jangka panjang dan dapat dikembangkan serta dapat dibandingkan antara waktu maupun antar daerah, serta mengakomodasi karakteristik local yang dimiliki oleh Indonesia.

 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEMPURNAAN DAN PEMANFAATAN IKRAR

Konstitusi Negara menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki otonomi penuh dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam mendorong peningkatan daya saing daerah berbasiskan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, keistimewaan dan kekhususan setiap daerah. Itu artinya, pemerintah daerah merupakan jantung dalam menciptakan dan atau meuwjudkan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan makna konstitusi tersebut, peran utama pemerintah daerah dalam mengembangkan IKraR bagi peningkatan efektivitas pembangunan daerah mencakup:

1.  Memperluas dan atau memformulasikan nilai-nilai lokal dalam IKraR.

Pemerintah daerah dapat memformukasikan dan atau mengembangkan indikator IKraR sesuai dengan nilai-nilai lokal, khususnya dalam hal pengukuran kesejahteraan rakyat berbasiskan karateristik masing-masing daerah. Hal ini dimaksudkan agar kualitas kesejahteraan tidak saja dilihat dari sisi indicator makro, melainkan juga dapat dilihat dari sisi indicator mikro.
Sebagai contoh, bagi masyarakat Madura, jika sudah dapat menunaikan ibadah haji, maka kehidupannya sudah dapat dikatakan sejahtera. Bagi sebagian masyarakat di Aceh, kesejahteraan hidup dilihat dari: apabila dapat menunaikan ibadah haji, anaknya bisa menjadi sarjana dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan atau menjadi aparat penegak hukum. Lain halnya dengan sebagian masyarakat di Jawa. Dengan demikian, IKraR dimaksudkan tidak hanya sekedar menjadi intrumen pengukuran kesejahteraan rakyat yang dapat dilihat secara universial, melainkan juga dilihat secara lokalitas. Disinilah peran utama Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan lokal lainnya.

2.  Melakukan pemuktahiran (updating) data indikator penyusun IKraR

Peran kedua yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melakukan pemuktahiran data dan indikator IKraR sebagai basis informasi utama dalam melihat keadaan kesejahteraan rakyat secara kuantitatif dan kualitatif. Peran ini sangat tepat dilakukan karena Pemerintah Daerah dan seluruh perangkatnya lah yang sangat memahami dinamika sosial, ekonomi dan politik yang terjadi didaerahnya. Selain itu juga karena Pemerintah Daerah dapat mengembangkan perhitungan IKraR tidak hanya sampai tingkat kab/kota, tetapi juga sampai tingkat desa. Dengan terlibatnya Pemerintah Daerah dalam penghitungan IKraR sampai ke aras Desa, sesuai dengan karakteristik dan dinamika kehidupan rakyat serta berbasis pada nilai-nilai lokal menunjukkan bahwa IKraR tidak hanya menjadi instrumen pengukuran Pemerintah atas kemajuan kesejahteraan secara makro/universal melainkan juga mengukur kualitas kesejateraan rakyat secara lebih realistis dan sesuai dengan keadaan yang berbasis pada kehidupan nyata rakyat.

 
KEGUNAAN IKRAR

A. Argumentasi Faktual

  1. Sebagaimana tercantum dalam tujuan pembangunan nasional, baik di dalam UUD, RPJMN maupun RKP Pemerintah, bahwa tujuan pembangunan adalah mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera. Namun demikian sampai saat ini belum ada indikator yang secara khusus mengukur tingkat kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan. Ukuran-ukuran kesejahteraan yang digunakan saat ini lebih bersifat makro, sektoral dan tidak komprehensif.

  2. Pengukuran kesejahteraan selama ini lebih didominasi perspektif ekonomi, yaitu mengukur kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi (Growth), laju Inflasi, jumlah uang beredar dan tingkat investasi. Namun demikian, tingginya pertumbuhan (growth) ekonomi tidak serta merta diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan rendahnya inflasi dan naiknya gross domestic produk (GDP). Rendahnya inflasi tidak akan berarti apabila tingkat daya beli rendah. Demikian juga naiknya GDP tidak akan berarti apabila hanya diciptakan oleh sekelompok kecil kelompok masyarakat yang mampu. Selain itu, ukuran yang bersifat makro ini sesungguhnya tidak sesuai dengan kondisi dan realitas ke-Indonesia-an dimana masyarakat mempunyai latar belakang kultur, geografis, dan etnis yang berbeda-beda.

  3. Alat ukur yang digunakan saat ini belum mempertimbangkan aspek kesenjangan sebagai indikator, baik kesenjangan antarmanusia, antarsektor, dan antarwilayah. Sebagaimana diketahui secara geografis rakyat Indonesia tersebar di seluruh wilayah yang berpulau-pulau dan mempunyai kondisi yang beragam. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan yang terjadi belum merata, misalnya antara Jawa dan Luar Jawa, antar sektor pembangunan, misalnya infrastruktur dasar, yang akibatnya mengarah pada terjadinya kesenjangan antarwarga. Implikasinya adalah dibutuhkan penanganan yang berbeda-beda untuk kondisi yang beragam tersebut. Sektor dan wilayah yang tertinggal harus mendapatkan prioritas sehingga warganya dapat menikmati pembangunan. Untuk menentukan prioritas itulah indikator kesenjangan perlu diperhitungkan dengan cermat sehingga kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat lebih efektif.

  4. Alat ukur kesejahteraan yang digunakan saat ini tidak banyak mengukur ketersediaan akses, tetapi lebih kepada output. Dalam logika proses sederhana output tidak akan terjadi apabila tidak tersedia input atau aksesnya. Demikian juga impact dan outcome tidak akan terjadi kalau kegiatan yang dilaksanakan tidak menghasilkan output. Dengan demikian menjadi penting untuk mengukur apakah input atau akses untuk mencapai kesejahteraan rakyat telah tersedia. Namun demikian, alat ukur kesejahteraan yang saat ini banyak diacu dan digunakan lebih banyak mengukur tentang outputnya daripada aksesnya. Sebagai contoh adalah Indeks Pembangunan Manusia dan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). IPM dengan empat indikatornya yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan tingkat pengeluaran riil lebih banyak mengukur output dari kebijakan. Begitu pula dengan MDGs dimana delapan Goals nya lebih banyak mengukur capaian-capaian atau output kebijakan. IKraR dimaksudkan untuk memastikan apakah akses untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu masyarakat sejahtera telah tersedia secara memadai dan apakah akses tersebut telah dimanfaatkan oleh warga.

  5. Adanya pergeseran paradigma dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Sejak diselenggarakannya KTT Bumi pada tahun 1992, paradigma pembangunan mengalami pergeseran. Intinya adalah bahwa kegiatan pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan adalah sia-sia karena generasi yang akan datang juga mempunyai hak yang sama dengan generasi yang hidup saat ini. Salah satu indeks yang telah dihasilkan oleh pihak-pihak yang mempunyai concern tinggi terhadap keberlanjutan pembangunan adalah index of sustainable economic welfare (ISEW). Dalam konteks ini IKraR disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan yang ditunjukkan dengan beberapa indikator di dalamnya.


B. Argumentasi Konstitutif

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga secara holistik, bermartabat dan berdaulat. Secara lebih rinci kewajiban negara tersebut dicantumkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

  1. Pasal 28C ayat 1: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh
          manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat.
  2. Pasal 28H ayat 1: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
          memperoleh pelayanan kesehatan.
  3. Pasal 28H ayat 3: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".
  4. Pasal 34 ayat 1: Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
  5. Pasal 34 ayat 2 : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
          dengan martabat kemanusiaan".

Dari kelima pasal diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan rakyat tidak bisa hanya dipandang dari sisi ekonomi dan sosial, tetapi juga terpenuhinya hak-hak sipil, politik, dan berorganisasi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini kesejahteraan tidak dapat dipahami hanya dari salah satu sisi saja karena kesemua aspek tersebut, dimana di dalam indeks kesejahteraan rakyat diwadahi dalam tiga dimensi, sama pentingnya dan harus secara paralel dipenuhi. Oleh karena itu dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat aspek keadilan sosial, keadilan ekonomi, demokrasi dan tata kelola yang baik (governance) harus diciptakan dan dipastikan terus berlanjut.


C. Argumentasi Hubungan Internasional


Indonesia adalah salah satu Negara yang telah meratifikasi Kovenan tentang pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Kultural (EKOSOB, UN) pada tahun 2005. dalam undang-udang tentang Hak Ekosob tersebut secara jelas di sebutkan hak-hak yang harus diupayakan pemenuhannya oleh Negara. Secara garis besar undang-undang tersebut memuat:

  1. Bagian 1: The right of all people to self-determination: hak untuk menentukan status politik, mencapai tujuan ekonomi, sosial dan kultural, serta mengelola
          sumberdaya yang dimilikinya
  2. Bagian 2: The principle of progressive realisation: mencakup hak agar dapat diterima tanpa diskriminasi.
  3. Bagian 3 - Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural:
  4. Hak atas pekerjaan yang layak
  5. Hak atas jaminan sosial
  6. Hak atas kehidupan berkeluarga
  7. Hak atas standar hidup yang layak
  8. Hak atas kesehatan
  9. Hak atas pendidikan
  10. Hak atas partisipasi dalam kehidupan berbudaya

Konsekuensi dari ratifikasi kovenan tersebut adalah adanya suatu keharusan untuk melaksanakannya. Terkait dengan hal tersebut maka dengan adanya IKraR dapat diketahui nilai masing-masing dimensi dan indikator dan indikator mana yang paling rendah untuk kemudian menjadi prioritas kebijakan untuk ditangani.

 
INDIKATOR IKRAR

TABEL INDIKATOR PERHITUNGAN INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT (IKRAR)
indikator-ikrar

 
CARA MEMBACA DAN MENGANALISIS PETA IKRAR

Perumusan dan perhitungan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) pada awalnya didasari dengan pemikiran bahwa kesejahteraan bersifat holistik, yakni kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi, atau sosial, tetapi mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik. Setelah dihasilkan rumusan tentang konsep kesejahteraan, selanjutnya ditentukan apa yang akan diukur, dan bagaimana mengukurnya. Mengacu pada batasan kesejahteraan yang digunakan, maka pengukurannya pun ditetapkan kedalam bentuk tiga dimensi, yakni: dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi politik, yang kemudian dijabarkan dengan demokrasi dan governance.

Langkah lanjut setelah terbentuknya rumusan 3 dimensi pendukung IKraR adalah memperdalam penghitungan IKraR dengan memasukkan indikator-indikator yang berpengaruh ke dalam masing-masing dimensi. Keseluruhan jumlah indikator yang dipakai sebagai penyusun Indeks IKraR berjumlah 22 indikator yang terbagi dalam 10 indikator dalam Dimensi Keadilan Sosial, 7 indikator dalam Dimensi Keadilan Ekonomi dan 5 indikator dalam Dimensi Keadilan Demokrasi dan Governance.

Angka hasil perhitungan Indeks IKraR di setiap wilayah nantinya akan dimasukkan ke dalam kategori tingkatan kesejahteraan tertentu yang dilegendakan dengan warna-warna untuk setiap range/wilayah kategorinya. Pewarnaan yang diambil dalam mengkategori kondisi indeks kesejahteraan rakyat adalah berbeda-beda dimana warna untuk kelompok indeks kesejahteraan rakyat terendah adalah berwarna merah tua dan warna untuk kelompok indeks kesejahteraan Rakyat tertinggi adalah hijau tua.

gbr1Nilai-nilai Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) selanjutnya dituangkan dalam informasi yang berbentuk peta, tabel dan grafik yang sudah menjadi satu kesatuan informasinya. Warna-warna legenda yang disebutkan di atas selanjutnya disajikan ke dalam warna peta yang berbeda-beda untuk setiap wilayah peta baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Tabel merangkum isi informasi angka-angka Indeks Kesejahteraan Rakyat, dimensi-dimensi dan indikator penyusun Indeks Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan Grafik memberikan informasi tentang perubahan nilai-nilai Indeks Kesejahteraan Rakyat setiap tahun secara series serta menginformasikan letak urutan provinsi atau kabupaten atau kota dalam Indeks Kesejahteraan Rakyat Per tahunnya.

Membaca Peta IKraR sebenarnya akan membantu memudahkan kita untuk mengetahui wilayah-wilayah mana yang memiliki nilai Indeks Kesejahteraan yang tinggi atau rendah serta membandingkannya dengan wilayah lain dalam tingkatan administrasi yang sejajar. Selain itu Peta Indeks IKraR ini juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan prioritas pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan warna-warna legenda yang tertera di peta.

Provinsi Bali bisa diambil sebagai contoh tentang bagaimana cara membaca Peta Indeks IKraR. Gambar-gambar yang tertera di bawah adalah gambar peta Indeks IKraR Provinsi Bali beserta kondisi dimensi dan beberapa indikator penyusun Indeks IKraR. Pada peta (1) dapat dilihat Nilai Indeks IKraR di Kabupaten/kota di Provinsi Bali. Secara kategori Indeks IKraR Kabupaten Kota di Provinsi Bali memiliki nilai indeks yang berkisar antara sedang sampai baik yang digambarkan dengan warna kuning, hijau dan hijau tua.

Kemudian analisis lebih diperdalam dengan melihat nilai tiga dimensi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pada Gambar Dimensi Keadilan Sosial (2a), Dimensi Keadilan Ekonomi (2b) dan Dimensi Keadilan Demokrasi dan Governance (2c) dapat dilihat bahwa dimensi keadilan ekonomi memiliki nilai indeks yang cukup rendah yang ditandai dengan warna merah (tua) dan hampir terjadi di setiap kabupaten kota di Provinsi Bali.

Identifikasi lanjutan dari rendahnya Indeks Dimensi Keadilan Ekonomi ini adalah dengan cara melihat pada indikator-indikator yang menyusun Indeks Keadilan Ekonomi. Secara definisi indikator-indikator penyusun indeks dimensi keadilan ekonomi adalah Rasio PAD terhadap APBD, Ketersediaan dan Akses ke Bank, Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja, Jumlah Penduduk yang memiliki rumah, Perbandingan Pengeluaran Penduduk dengan Garis Kemiskinan, Tingkat pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan Tingkat pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan. Untuk contoh, bisa diambil 3 peta indikator dimensi Keadilan Ekonomi yaitu peta Jumlah Penduduk yang memiliki Rumah (2b1), peta Akses ke Bank (2b2) dan peta Rasio PAD terhadap APBD (2b3). Dari ketiga peta indikator tersebut dapat dilihat bahwa warna merah menunjukkan nilai indikator/indeks yang rendah dan perlu mendapat perhatian/prioritas pembangunan. Untuk peta jumlah penduduk yang memiliki rumah di beberapa kabupaten/kota di Bali perlu mendapatkan perhatian lebih, peta Akses ke Bank terlihat bahwa seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali nilai indikator yang rendah dan peta Rasio PAD terhadap APBD memperlihatkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Bali masih memiliki rasio PAD yang kecil terhadap APBD. 

gbr2


Kesimpulan yang bisa diambil dari identifikasi dan analisa peta-peta Indeks IKraR tersebut antara lain adalah bahwa :

1.  Bagi Pemerintah Provinsi Bali prioritas pembangunan yang perlu segera dilaksanakan adalah yang terkait dengan pemerataan pembangunan antara wilayah
     kabupaten kota dan terkait dengan dimensi ekonomi yang memiliki nilai dimensi yang masih rendah (merah) secara merata di seluruh kabupaten kotanya
     seperti peningkatan kemudahan akses bank (akses kepada sumberdaya ekonomi), meningkatkan rasio PAD terhadap APBD di wilayah kabupaten kota
     yang masih rendah rasionya (merah) dan peningkatan kemampuan atas kepemilikan rumah sendiri di kabupaten kota yang masih rendah kepemilikannya.
     Hal lain yang bisa dilihat dari peta-peta Indeks IKraR tersebut adalah bisa digunakan Pemerintah Provinsi Bali untuk melihat ketimpangan kesejahteraan
     antar wilayah kabupaten kota yang ada.

2.  Bagi Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota Peta Indeks IKraR ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan di wilayah
     kabupaten/kota masing-masing dengan melihat nilai-nilai/indeks rendah yang terdapat di wilayahnya masing-masing.

Dalam bentuk yang lebih ringkas, tahapan menbaca Peta-Peta Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) adalah dengan langkah-langkah berikut :

gbr3

Melihat Indeks IKraR dengan menggunakan tabel pada dasarnya adalah sebagai tindakan yang lebih teknis untuk mengetahui nilai tingkat kesejahteraan di suatu wilayah. Indeks IKraR adalah indeks kesejahteraan yang besaran nilainya merupakan penjumlahan dari 3 indeks dimensi penyusunnya yaitu dimensi keadilan sosial, dimensi keadilan ekonomi serta dimensi keadilan demokrasi dan pemerintahan.

Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan di suatu wilayah dengan menggunakan angka-angka Indeks IKraR dapat dilakukan dengan mengkategorikan angka-angka indeks tersebut ke dalam batasan-batasan angka legenda dan warnanya (Gambar kategori legenda di atas).

Sedang untuk melihat kategori nilai indeks setiap dimensi IKraR adalah dengan cara membandingkan nilai indeks setiap dimensi tersebut ke dalam legenda dimensi yang nilainya adalah sepertiga dari nilai legenda Indeks IKraR.

gbr4

Dengan menyandingkan angka Indeks atau angka dimensi IKraR ke dalam batasan-batasan legendanya tersebut pada akhirnya dapat dilihat pencapaian tingkat kesejahteraan penduduk di wilayahnya masing-masing.

peta-ikrar-menubuku-1-menubuku-2-menubrosur-menu beranda-menuberita-menu