Transparansi

Kata Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik memiliki pengertian keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Dalam lingkungan politk atau pemerintaran, aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan untuk memerangi korupsi. Bila program kerja pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri.

Kata trasnparan bukan berarti harus terbuka dengan sejelas-jelasnya segala program dan pencapaian pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, namun selalu tetap ada batasan tentang apa yang bisa diketahui publik dan sebaiknya tidak diketahui publik. Hasil batasan yang perlu diketahui publik tersebut yang selanjutnya harus bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pengerjaannya. Hal penting dari transparansi yang perlu diketahui adalah Transparansi proses yang berarti bahwa publik berhak mendapatkan akses untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah sebuah kebijakan dibuat dan siapa yang berperan setiap langkah tersebut dan Transparansi proses yang memberikan gambaran kepada publik pada titik mana saat ini pembahasan tengah dilakukan. Publik dapat meminta untuk berperan dalam beberapa langkah baik secara langsung maupun melalui keterwakilan (tentunya tidak semua langkah) baik ketika proses dirancang (ketika UU dibuat, Perda atau peraturan hukum lainnya).

Beberapa Best Practices yang terkait dengan Transparansi ini dapat disimak pada link-link di bawah ini :

 

Terbaru

PEMPROV JATENG PASTIKAN KARTU TANI MULAI DIAKTIFKAN JANUARI 2017

PEMPROV JATENG PASTIKAN KARTU TANI MULAI DIAKTIFKAN JANUARI 2017

SAPA INDONESIA - PEMPROV Jateng memastikan program Kartu Tani...
SEJAK DIGULIRKAN, DANA DESA TERUS MENINGKAT

SEJAK DIGULIRKAN, DANA DESA TERUS MENINGKAT

SAPA INDONESIA - SEJAK dana desa digulirkan tahun 2015 lalu...
MENDES PERCEPAT BENTUK HOLDING BUMDES

MENDES PERCEPAT BENTUK HOLDING BUMDES

SAPA INDONESIA - MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal...
PLN: PEMANGKASAN SUBSIDI UNTUK WILAYAH TIDAK BERLISTRIK

PLN: PEMANGKASAN SUBSIDI UNTUK WILAYAH TIDAK BERLISTRIK

SAPA INDONESIA - MANAGER Senior Public Relations PT Perusahaan...
Untitled Document

Populer

INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

INI DIA 10 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

  Ternyata negara-negara di Benua Afrika masih mendominasi...
ALOKASI DANA DESA VERSUS PNPM

ALOKASI DANA DESA VERSUS PNPM

SAPA - Penyakit lama peseteruan antar sektor, antar program,...
Analisa Kemiskinan 3

Analisa Kemiskinan 3

Peningkatan alokasi anggaran pemerintah bukan sebagai...
KEPESERTAAN BPJS NONAKTIF BILA TIDAK BAYAR 3 BULAN

KEPESERTAAN BPJS NONAKTIF BILA TIDAK BAYAR 3 BULAN

SAPA - Setelah empat bulan dilaksanakannya program JKN BPJS,...
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia