Transparansi

Kata Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik memiliki pengertian keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Dalam lingkungan politk atau pemerintaran, aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan untuk memerangi korupsi. Bila program kerja pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri.

Kata trasnparan bukan berarti harus terbuka dengan sejelas-jelasnya segala program dan pencapaian pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, namun selalu tetap ada batasan tentang apa yang bisa diketahui publik dan sebaiknya tidak diketahui publik. Hasil batasan yang perlu diketahui publik tersebut yang selanjutnya harus bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pengerjaannya. Hal penting dari transparansi yang perlu diketahui adalah Transparansi proses yang berarti bahwa publik berhak mendapatkan akses untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah sebuah kebijakan dibuat dan siapa yang berperan setiap langkah tersebut dan Transparansi proses yang memberikan gambaran kepada publik pada titik mana saat ini pembahasan tengah dilakukan. Publik dapat meminta untuk berperan dalam beberapa langkah baik secara langsung maupun melalui keterwakilan (tentunya tidak semua langkah) baik ketika proses dirancang (ketika UU dibuat, Perda atau peraturan hukum lainnya).

Beberapa Best Practices yang terkait dengan Transparansi ini dapat disimak pada link-link di bawah ini :

 

Terbaru

SDG’S DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

SDG’S DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - SDG'S (Sustainable Development Goal's) atau...
KARTU PRAKERJA BANTU PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KARTU PRAKERJA BANTU PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - PAKAR sumber daya manusia Pusparini Hakim...
SINERGITAS PUSAT-DAERAH TEKAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

SINERGITAS PUSAT-DAERAH TEKAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

SAPA INDONESIA - GUBERNUR Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan,...
DESA BUKAN LAGI “PESURUH” SOAL PENGENTASAN KEMISKINAN

DESA BUKAN LAGI “PESURUH” SOAL PENGENTASAN KEMISKINAN

SAPA INDONESIA - SEJAK diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 tentang...
Untitled Document

Populer

PETA KEMISKINAN INDONESIA

PETA KEMISKINAN INDONESIA

SAPA INDONESIA - DALAM lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan...
PROBLEM KEMISKINAN 2017

PROBLEM KEMISKINAN 2017

SAPA INDONESIA - SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi...
“MEMAHAMI SUMBER - SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA”

“MEMAHAMI SUMBER - SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA”

SAPA INDONESIA - PENDAPATAN Asli Desa adalah pendapatan yang...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia