Transparansi

Kata Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik memiliki pengertian keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Dalam lingkungan politk atau pemerintaran, aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan untuk memerangi korupsi. Bila program kerja pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri.

Kata trasnparan bukan berarti harus terbuka dengan sejelas-jelasnya segala program dan pencapaian pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, namun selalu tetap ada batasan tentang apa yang bisa diketahui publik dan sebaiknya tidak diketahui publik. Hasil batasan yang perlu diketahui publik tersebut yang selanjutnya harus bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pengerjaannya. Hal penting dari transparansi yang perlu diketahui adalah Transparansi proses yang berarti bahwa publik berhak mendapatkan akses untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah sebuah kebijakan dibuat dan siapa yang berperan setiap langkah tersebut dan Transparansi proses yang memberikan gambaran kepada publik pada titik mana saat ini pembahasan tengah dilakukan. Publik dapat meminta untuk berperan dalam beberapa langkah baik secara langsung maupun melalui keterwakilan (tentunya tidak semua langkah) baik ketika proses dirancang (ketika UU dibuat, Perda atau peraturan hukum lainnya).

Beberapa Best Practices yang terkait dengan Transparansi ini dapat disimak pada link-link di bawah ini :

 

Terbaru

APBN BELUM EFEKTIF MENEKAN KETIMPANGAN

APBN BELUM EFEKTIF MENEKAN KETIMPANGAN

SAPA INDONESIA - SEJUMLAH kalangan menilai meskipun anggaran...
ALASAN KADES DI ENDE DILARANG PEGANG UANG

ALASAN KADES DI ENDE DILARANG PEGANG UANG

SAPA INDONESIA - PARA kepala desa dari 255 desa di Kabupaten...
ICW MINTA PEMERINTAH BATALKAN KENAIKAN DANA DESA

ICW MINTA PEMERINTAH BATALKAN KENAIKAN DANA DESA

SAPA INDONESIA - INDONESIA Corruption Watch (ICW) merekomendasikan...
SKB EMPAT MENTERI SOAL DANA DESA SEGERA DITERBITKAN

SKB EMPAT MENTERI SOAL DANA DESA SEGERA DITERBITKAN

SAPA INDONESIA - PEMERINTAH segera menerbitkan surat keputusan...
Untitled Document

Populer

PETA KEMISKINAN INDONESIA

PETA KEMISKINAN INDONESIA

SAPA INDONESIA - DALAM lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan...
PROBLEM KEMISKINAN 2017

PROBLEM KEMISKINAN 2017

SAPA INDONESIA - SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi...
MEMILAH KORUPSI DESA

MEMILAH KORUPSI DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI desa mulai terungkap (Kompas, 3/3)....
KORUPSI MENGEPUNG DESA

KORUPSI MENGEPUNG DESA

SAPA INDONESIA - KORUPSI sudah merambah pengelolaan dana desa....
Untitled Document
Untitled Document

LAPOR!

Untitled Document

Terhubung dengan SAPA

Multimedia